Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Perdata

Kepailitan dalam Hukum Islam

Kepailitan dalam Hukum Islam
Kepailitan dalam Hukum Islam

PERTANYAAN

Terdapat dalam surah dan ayat berapa yang memuat tentang kepailitan dan PKPU dalam Islam?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Kepailitan dalam Islam yang dibuat oleh Muhammad Yasin, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 25 Mei 2009.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Kepailitan dalam Hukum Positif

    Di Indonesia pengaturan hukum mengenai kepailitan saat ini diatur dalam UU 37/2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Sebagai informasi, lembaga hukum kepailitan, bukan merupakan lembaga yang baru sama sekali dalam sistem hukum Indonesia.[1]

    Sebelumnya salah satu sarana penyelesaian utang piutang berdasar pada undang-undang tentang kepailitan (Faillissements Verordening, Staatsblad 1905:217 jo. Staatsblad 1906:348). Namun sebagian besar materinya, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dan oleh karena itu telah diubah dengan Perppu 1/1998 yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan UU 4/1998. Akan tetapi, perubahan tersebut belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat.[2]

    Oleh karena itu, alasan di atas merupakan salah satu pertimbangan diperlukannya pembentukan undang-undang yang baru tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu UU 37/2004.[3]

    Adapun yang dimaksud dengan kepailitan ini diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU 37/2004, sebagai berikut:

    Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailita yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas seabgaimana diatur dalam undang-undang ini.

    Adapun menurut M. Hadi Shubhan pada bukunya Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan (hal. 1), pailit merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar ini lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (financial distress) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

    Syarat untuk seorang debitor dinyatakan pailit merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004, yang berbunyi:

    Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

    Jadi, dapat disimpulkan bahwa lembaga hukum kepailitan bukanlah merupakan lembaga hukum yang baru di sistem hukum Indonesia. Saat ini, dasar hukum kepailitan dapat merujuk pada ketentuan UU 37/2004.

    Lantas, bagaimanakah kepailitan dalam islam?

    Kepailitan dalam Islam

    Menjawab pertanyaan Anda, Mengutip Serlika Aprita dan Rijalush Shalihin pada bukunya Hukum Kepailitan dalam Islam (hal. 65-66), Islam pada dasarnya mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan sosial, termasuk utang piutang. Sebagai contohnya Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 283, yang berbunyi:

    Hendaknya orang yang sudah dipercaya untuk berutang membayar utang-utangnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya

    Al-Quran Surat Al-Baqarah juga menyinggung beberapa hal terkait dengan utang piutang. Seperti, dalam utang piutang jangan lupakan arti pentingnya dokumentasi alias pencatatan, sebagai disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282, sebagai berikut:

    Hendaklah kamu menuliskannya (utang piutang) dengan benar.

    Selain itu, terdapat juga mengenai perjanjian utang piutang yang terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 280, yang berbunyi:

    Dan jika (orang yang berutang) dalam kesukaran maka berilah tangguh hingga ada kepalangan baginya. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang itu) lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

    Serta, Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 283:

    Dan jika kamu dalam perjalanan dan tidak memperoleh penulis, maka hendaklah ada barang jaminan di pegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan

    Dalam fikih Islam, kondisi di mana seseorang tidak memiliki harta disebut iflaas. Orang yang pailit disebut muflis, sedangkan keputusan hakim yang menyatakan seseorang dalam keadaan pailit disebut taflis. Kata taflis sering diartikan sebagai larangan kepada seseorang yang bertindak atas hartanya. Larangan itu dibuat karena yang bersangkutan terbelit utang yang lebih banyak dari hartanya.[4]

    Kemudian, at-taflis, diambil dari kata al-fals yang merupakan jamak dari fulus. Secara etimologi at-taflis berarti pailit, tekor atau jatuh miskin. Sedangkan secara etimologi, at-taflis didefinisikan oleh para ulama sebagai “keputusan hakim yang melarang seseorang bertindak hukum atas hartanya”.[5]

    Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun tidak ada istilah secara khusus mengenai kepailitan dalam Islam, tetapi pada dasarnya Islam telah mengatur ketentuan utang piutang serta kewajiban melunasinya. Yang mana, menurut hemat kami ketentuan tersebut memiliki konsep yang sama dengan kepailitan yang diatur dalam hukum positif sesuai UU 37/2004.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

    Referensi:

    1. M. Hadi Shubhan. Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2008;
    2. Serlika Aprita dan Rijalush Shalihin. Hukum Kepailitan dalam Islam. Bogor: Mitra Wacana Media, 2023.


    [1] M. Hadi Shubhan. Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2008, hal. 5

    [3] Konsideran Menimbang huruf e UU 37/2004

    [4] Serlika Aprita dan Rijalush Shalihin. Hukum Kepailitan dalam Islam. Bogor: Mitra Wacana Media, 2023, hal. 65

    [5] Serlika Aprita dan Rijalush Shalihin. Hukum Kepailitan dalam Islam. Bogor: Mitra Wacana Media, 2023, hal. 67

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000