Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Yang Bisa Dilakukan Kreditor Jika Kepailitan Ditolak Pengadilan, yang dibuat oleh Alfin Sulaiman, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 5 Juli 2017.
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (“KBBI“), yang dimaksud dengan kepailitan adalah keadaan atau kondisi seseorang atau badan hukum yang tidak mampu lagi membayar kewajibannya (dalam hal utang-utangnya) kepada pemberi utang.
Sedangkan secara yuridis, berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU KPKPU, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam UU KPKPU.
Baca juga: Perbedaan Kepailitan dan PKPU
Kemudian, penting untuk mengetahui ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU:
Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
Artinya, putusan kepailitan dapat dimohonkan oleh kreditur atau debitur kepada Pengadilan Niaga, jika:
- debitur mempunyai dua atau lebih kreditur; dan
- salah satu utang kreditur telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
Baca juga: 2 Syarat Kepailitan dan Penjelasannya
Berkaitan dengan pertanyaan Anda, Yuhelson dalam bukunya Hukum Kepailitan di Indonesia (hal. 151-152), menerangkan bahwa pencabutan kepailitan dapat dilakukan oleh Pengadilan Niaga berdasarkan rekomendasi kurator atau Hakim Pengawas sesuai dengan yang dinyatakan pada Pasal 18 ayat (1) UU KPKPU:
Dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan maka Pengadilan atas usul Hakim Pengawas dan setelah mendengar panitia kreditor sementara[1] jika ada, serta setelah memanggil dengan sah atau mendengar Debitor, dapat memutuskan pencabutan putusan pernyataan pailit.
Masih bersumber dari buku yang sama, terkait pencabutan kepailitan, dijelaskan kembali dalam UU KPKPU bahwa jika kurator melaporkan kepada Hakim Pengawas dengan kesimpulan bahwa permohonan kepailitan harus dicabut, maka Hakim Pengawas akan menyarankan dan meneruskan pencabutan permohonan kepailitan tersebut. Salah satu kewajiban Hakim Pengawas adalah melakukan check and balance terhadap debitur dan kurator untuk mengecek dan membuktikan bahwa tidak ada kolusi atau iktikad buruk yang terikat terhadap pencabutan kepailitan tersebut.
Berdasarkan pertanyaan Anda, menurut hemat kami perlu diperjelas tentang apa yang dimaksud dengan “putusan pailit dua kali”. Berdasarkan legal maxim atau asas yang diadopsi dan diterapkan di dalam hukum Indonesia, putusan dua kali dapat diartikan sebagai ne bis in idem yang diatur di Pasal 76 ayat (1) KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku, yaitu seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sebagai informasi, asas ne bis in idem juga diatur dalam Pasal 134 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[2] yaitu tahun 2026 sebagai berikut:
Seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam 1 (satu) perkara yang sama jika untuk perkara tersebut telah ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Kemudian, disarikan dari artikel Asas Ne Bis In Idem dan Kepastian Hukum yang dilansir dari laman resmi Kementerian Keuangan, pada suatu perkara terkait objek dan subjek yang sama, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum dengan amar mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya.
Dapat dipahami dari penjelasan di atas, bahwa ne bis in idem tidak diperbolehkan dalam perkara pidana maupun perdata karena dengan adanya dua gugatan terhadap subjek dan/atau objek yang sama, dapat terjadi risiko dua putusan yang berlawanan.
Lantas, bagaimana dengan kepailitan?
Berdasarkan praktik pengalaman pribadi penulis, karena perkara kepailitan termasuk ke dalam putusan permohonan (voluntair) dan bukan putusan gugatan (contentiosa), maka dengan adanya Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU di atas, berarti asas ne bis in idem tidak dikenal di dalam perkara permohonan kepailitan.
Terhadap ditolaknya putusan pailit di tingkat pertama yaitu Pengadilan Niaga, dalam Pasal 11 ayat (1) UU KPKPU diatur bahwa upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung.
Kemudian, penting untuk mengetahui Pasal 19 ayat (1) UU KPKPU, yakni putusan yang memerintahkan pencabutan pernyataan pailit, diumumkan oleh Panitera Pengadilan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 surat kabar harian. Selanjutnya, upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan pencabutan pernyataan pailit tersebut adalah dapat diajukan kasasi dan/atau peninjauan kembali.[3] Berikut penjelasan selengkapnya.
Dalam pengajuan permohonan kasasi, pemohon pailit mengajukan kasasi kepada panitera Pengadilan Negeri paling lambat 8 hari setelah dibacakannya putusan pailit.[4] Berdasarkan Pasal 11 ayat (3) UU KPKPU, upaya hukum kasasi atas putusan pailit dapat diajukan oleh pemohon kreditur atau debitur. UU KPKPU juga memberikan hak kepada kreditur lain (bukan pemohon pailit) untuk mengajukan upaya kasasi. Tujuannya adalah untuk mencegah kolusi atau mufakat antara kreditur dan debitur yang sengaja mempailitkan diri sendiri atau dengan sengaja dimohonkan pailit oleh salah satu krediturnya untuk menghindari kewajiban debitur kepada kreditur lainnya.[5]
Ketentuan selengkapnya mengenai permohonan kasasi dapat Anda temukan dalam UU KPKPU, antara lain dalam pasal-pasal berikut:
- Pasal 11 s.d. 13;
- Pasal 16 s.d. Pasal 17;
- Pasal 19.
Selanjutnya, menurut Pasal 295 ayat (2) UU KPKPU, telah diatur tentang pengajuan peninjauan kembali dengan persyaratan sebagai berikut:
- setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan; atau
- dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.
Kemudian, berkaitan dengan batas waktu permohonan peninjauan kembali, untuk alasan ditemukan bukti baru, permohonan peninjauan kembali harus diajukan paling lambat 180 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan untuk alasan putusan hakim terdapat kekeliruan yang nyata harus diajukan paling lambat 30 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh hukum tetap.[6]
Ketentuan selengkapnya mengenai permohonan peninjauan kembali dapat Anda temukan dalam Pasal 295 s.d. 298 UU KPKPU.
Baca juga: Catat! 11 Asas Kepailitan yang Harus Kamu Tahu
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Referensi:
- Elyta Ras Ginting, Hukum Kepailitan Teori Kepailitan. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Yuhelson. Hukum Kepailitan di Indonesia. Gorontalo: Ideas Publishing, Oktober 2019.
- Asas Ne Bis In Idem dan Kepastian Hukum, Kementerian Keuangan, yang diakses pada 8 Juli 2025, pukul 14.23 WIB;
- Kepailitan, KBBI, yang diakses pada 8 Juli 2025, pukul 13.00 WIB.
[3] Pasal 19 ayat (2) UU KPKPU.
[4] Elyta Ras Ginting. Hukum Kepailitan Teori Kepailitan. Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hal 341.
[5] Elyta Ras Ginting. Hukum Kepailitan Teori Kepailitan. Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hal 341.
[6] Pasal 296 ayat (1) dan (2) UU KPKPU.