Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan produk asuransi. Menurut Pasal 1 angka 1 POJK 36/2025, produkasuransi adalah program jasa pertanggungan/pengelolaan atas risiko yang dilakukan oleh perusahaan asuransi umum dan/atau perusahaan asuransi jiwa termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.
Sedangkan produk asuransi kesehatan adalah produk asuransi yang memberikan pelindungan terhadap 1 jenis atau lebih risiko yang terkait dengan keadaan kesehatan seseorang atau menurunnya kondisi kesehatan seseorang yang dipertanggungkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 POJK 36/2025.
Selanjutnya, berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan (2) POJK 36/2025, dalam memasarkan produk asuransi kesehatan, perusahaan wajib menyediakan produk asuransi kesehatan tanpa fitur pembagian risiko.
Selain menyediakan produk asuransi kesehatan tanpa fitur pembagian risiko, perusahaan juga dapat menyediakan produk asuransi kesehatan dengan fitur pembagian risiko. Dalam memasarkan produk asuransi kesehatan dengan fitur pembagian risiko, perusahaan wajib menyampaikan perbandingan harga premi atau kontribusi untuk produk yang menerapkan fitur pembagian risiko dan yang tanpa fitur pembagian risiko kepada calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta pada saat awal pertanggungan atau renewal polis asuransi.[1]
Berkaitan dengan pertanyaan Anda, berikut adalah bunyi Pasal 24 ayat (3) dan (4) POJK 36/2025:
3. Dalam hal calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta memilih Produk Asuransi Kesehatan dengan fitur pembagian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan wajib memenuhi ketentuan pembagian risiko sebagai berikut:
- menetapkan risiko yang ditanggung Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sebesar 5% (lima persen) dari total pengajuan klaim dengan batas maksimum sebesar:
- untuk rawat jalan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pengajuan klaim; dan
- untuk rawat inap Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per pengajuan klaim; dan/atau
- menetapkan jumlah tertentu (deductible) tahunan sepanjang disepakati antara Perusahaan dengan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta serta telah dinyatakan dalam Polis Asuransi.
4. Dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Kesehatan dengan fitur pembagian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketentuan pembagian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku untuk:
- keadaan darurat disebabkan oleh kecelakaan;
- penyakit kritis yang dinyatakan dalam Polis Asuransi; dan/atau
- keadaan darurat disebabkan oleh keadaan kahar.
Jika aturan menyebutkan bahwa perusahaan dapat menyediakan produk asuransi kesehatan dengan fitur pembagian risiko sebesar 5% dari total klaim, apakah perusahaan boleh menetapkan pembagian risiko sebesar 10%?
Berdasarkan ketentuan di atas yang menyatakan “perusahaan wajib memenuhi ketentuan pembagian risiko, antara lain menetapkan risiko yang ditanggung pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebesar 5% dari total pengajuan klaim”, maka angka ini merupakan ketentuan yang harus dipenuhi apabila perusahaan memilih menggunakan skema pembagian risiko berbasis persentase. Sebab, aturan tersebut tidak memberikan rentang atau batas maksimal, melainkan langsung menetapkan angka 5%, maka ketentuan itu bersifat limitatif dan wajib.
Dengan demikian, dari ketentuan POJK tersebut, menurut hemat kami perusahaan asuransi kesehatan tidak diperkenankan menetapkan pembagian risiko sebesar 10% apabila menggunakan skema sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Jika perusahaan ingin menerapkan mekanisme lain, maka harus mengacu pada opsi yang secara eksplisit diperbolehkan dalam regulasi, misalnya melalui skema deductible tahunan yang disepakati dan dicantumkan dalam polis.
Pengenaan jumlah tertentu (deductible) diberlakukan secara tahunan dan nilai deductible dapat diterapkan berbeda untuk rawat jalan dan rawat inap.
Ilustrasi penerapan pembagian risiko dan deductible:
- Produk 1: tidak ada pembagian risiko;
- Produk 2: pembagian risiko sebesar 5% per pengajuan klaim;
- Produk 3: pembagian risiko sebesar 5% per pengajuan klaim dan deductible tahunan sebesar Rp5 juta;
- Produk 4: deductible tahunan sebesar Rp5 juta.
Adapun seorang pemegang polis mengajukan klaim sebanyak 4 kali di tahun yang sama. Berikut adalah tabel ilustrasinya:
Keterangan:
*3.000 karena maksimal risk sharing bagi pemegang polis untuk rawat inap adalah Rp3 juta.
**2.000 karena maksimal deductible tahunan adalah Rp5 juta dan sebelum klaim ini pemegang polis telah membayar total sebesar Rp3 juta. Jadi untuk klaim ini, pemegang polis maksimal membayar Rp2 juta.
Selengkapnya dapat Anda simak dalam Penjelasan Pasal 24 POJK 36/2025.
Sebagai informasi, pelanggaran terhadap Pasal 24 POJK 36/2025, dikenakan sanksi administratif berupa:[2]
- peringatan tertulis;
- larangan untuk memasarkan produk asuransi kesehatan; dan/atau
- penurunan tingkat kesehatan
Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya. Lalu, dalam hal pelanggaran atas ketentuan huruf a dan b telah dipenuhi, OJK mencabut sanksi administratif.[3]
Terhadap pelanggaran ketentuan sanksi administratif, OJK dapat melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama perusahaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.[4]
Dinamisnya perkembangan regulasi seringkali menjadi tantangan Anda dalam memenuhi kewajiban hukum perusahaan. Selalu perbarui kewajiban hukum terkini dengan platform pemantauan kepatuhan hukum dari Hukumonline yang berbasis Artificial Intelligence, Regulatory Compliance System (RCS). Klik di sini untuk mempelajari lebih lanjut.
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan.
[1] Pasal 24 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan (“POJK 36/2025”)
[2] Pasal 27 ayat (1) POJK 36/2025
[3] Pasal 27 ayat (2) dan (3) POJK 26/2025
[4] Pasal 28 POJK 36/2025