Ketentuan Pencantuman Logo pada Barang Impor Bermerek

PERTANYAAN

Perusahaan kami bermaksud melakukan pemesanan suatu produk tas (sebut saja merek pouch) dalam jumlah banyak (2,000 buah) untuk dibagikan sebagai souvenir dalam suatu acara yang melibatkan pihak luar perusahaan.

Rencananya, kami akan membubuhkan logo perusahaan kami (sablon) pada produk pouch yang akan dibagikan sebagai souvenir.

Pertanyaan kami:

1. Apakah kami perlu mendapat izin terlebih dahulu dari pemilik merek pouch untuk melakukan pemesanan produk pouch dalam jumlah banyak, baik dari distributor resmi maupun dari vendor lain?
2. Apakah kami perlu mendapat izin terlebih dahulu dari pemilik merek pouch/distributor resmi untuk membubuhkan logo perusahaan kami pada produk pouch?
3. Bagaimana memastikan keaslian produk pouch yang akan kami beli?
4. Dalam mengimpor produk pouch dalam jumlah besar, apakah memerlukan perizinan khusus?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Ketentuan Pembelian dan Pencantuman Logo Pada Barang Impor Bermerek yang dibuat oleh Valerie Augustine Budianto, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada tanggal 19 April 2022.

KLINIK TERKAIT

Apa Arti TM dan R dalam Merek Dagang?

10 Sep, 2025

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Sebelum menjawab pertanyaan Anda mengenai ketentuan pembelian dan impor barang dari luar negeri serta pencantuman logo perusahaan, ada baiknya kita pahami apa yang dimaksud dengan merek.

Apa yang Dimaksud Merek?

Pengaturan mengenai merek dapat berpedoman pada ketentuan UU 20/2016 dan perubahannya. Apa yang dimaksud merek?

Menurut Pasal 1 angka 1 UU 20/2016, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi dan/atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Kepemilikan atas suatu merek disebut hak atas merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.[1]

Merujuk pada Pasal 3 UU 20/2016, hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar, yaitu setelah permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri Hukum untuk diterbitkan sertifikat.[2]

Perizinan Pemesanan Produk

Berdasarkan pertanyaan Anda, apakah membeli produk dalam jumlah banyak perlu izin dari pemilik merek? Dalam konteks ini, perihal perizinan berhubungan dengan lisensi, yang diatur dalam Pasal 1 angka 18 UU 20/2016 yang berbunyi:

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Merek terdaftar.

Apabila melihat ketentuan tersebut, lisensi merupakan izin untuk menggunakan merek terdaftar. Sedangkan dalam hal ini, perusahaan Anda hanya akan memesan (membeli) produk dari distributor resmi dan importir.

Berdasarkan keterangan Anda, Anda akan membeli barang berupa pouch dari distributor atau importir. Mengenai distributor dan importir, maka aturan yang dapat dirujuk adalah UU 7/2014 dan perubahannya. Berdasarkan ketentuan tersebut, tidak terdapat pengaturan yang menyatakan keharusan untuk mendapatkan izin dari pemilik merek manakala ingin memesan produk dalam jumlah besar.

Berangkat dari hal tersebut, menjawab pertanyaan pertama, perusahaan Anda tidak perlu mendapat izin dari pemilik merek pouch untuk memesan/membeli produk. Melainkan hanya perlu memastikan bahwa distributor dan importir tersebut adalah sah dan resmi, serta bukan merupakan pelaku usaha perdagangan maupun pelaku usaha distribusi yang dilarang.

Baca juga: Jenis-Jenis Barang yang Dilarang Ekspor dan Impor

Pembubuhan Logo Perusahaan

Menjawab pertanyaan kedua terkait kewajiban perizinan manakala ingin membubuhkan logo perusahaan Anda pada produk pouch, pada dasarnya tidak ada pengaturan maupun larangan mengenai hal ini.

Lalu, disarikan dari Menempelkan Logo Lain di Kaus Bermerek, Melanggar Hukum?, Anda harus mempertimbangkan apakah perusahaan Anda memiliki hak untuk menggunakan logo yang akan dicantumkan atau tidak. Sehingga, menurut hemat kami, perusahaan Anda tidak dilarang untuk menempelkan logo perusahaan ke produk pouch asalkan logo perusahaan tersebut bukan merupakan merek terdaftar milik pihak lain.

Jaminan Perlindungan Hukum bagi Konsumen

Kami akan menjawab pertanyaan ketiga Anda mengenai cara memastikan keaslian produk pouch yang dibeli dari importir dari sudut pandang perlindungan konsumen dan UU 20/2016.

Menurut UU Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.[3]

Dari definisi di atas, Celina Tri Siwi Kristiyanti dalam bukunya Hukum Perlindungan Konsumen (hal. 27-30) menerangkan bahwa unsur-unsur konsumen adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. pemakai;
3. barang dan/atau jasa;
4. yang tersedia dalam masyarakat;
5. bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain; dan
6. barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan.

Perusahaan Anda sebagai pembeli produk pouch tersebut, dikategorikan sebagai konsumen karena membeli produk untuk tidak diperdagangkan kembali. Sebagai konsumen, perusahaan Anda memiliki hak-hak yang harus dipenuhi di antaranya:[4]

1. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; dan
2. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Di sisi lain, importir sebagai pelaku usaha juga memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen, beberapa diantaranya seperti:

1. beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan perbaikan dan pemeliharaan;
3. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; dan
4. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Oleh karena itu, langkah yang dapat Anda lakukan untuk memastikan keaslian produk adalah untuk menelusuri kualitas, spesifikasi, dan informasi dari produk tas/pouch tersebut, baik penelusuran pribadi maupun dengan bertanya kepada importir Anda, atau informasi resmi dari pemilik merek.

Selain itu, jika produk yang Anda terima tidak sesuai informasi yang diberitahukan importir (yang diperjanjikan), atau dalam hal ini importir menginfokan bahwa produk tersebut asli tapi ternyata palsu, maka Anda dapat melaporkan importir atas dugaan tindak pidana memperdagangkan produk yang melanggar ketentuan penggunaan merek terdaftar dalam Pasal 102 UU 20/2016 yang berbunyi:

Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak kategori II,[5] yaitu Rp10 juta.[6]

Perizinan Impor Produk

Menjawab pertanyaan terakhir Anda, ketika mengimpor produk, importir memiliki kewajiban untuk mencantumkan perizinan berusaha secara lengkap dalam dokumen pemberitahuan pabean. Hal ini diatur secara khusus dalam Pasal 15 ayat (1) PP 29/2021. Pengaturan tersebut dilakukan dalam rangka penguatan pengawasan implementasi program strategis nasional pencegahan korupsi untuk komoditas yang pengawasannya dilakukan setelah melalui kawasan pabean

Lebih lanjut, dalam Pasal 6 ayat (1) PP 29/2021 dijelaskan bahwa importir dalam kegiatan impor wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (“NIB”) yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (“API”), yang terdiri dari:[7]

1. API Umum (“API-U”); dan
2. API Produsen (“API-P”).

Terhadap kegiatan impor tertentu, importir wajib memiliki perizinan berusaha dari Menteri Perdagangan, yang terdiri dari:[8]

1. importir terdaftar;
2. importir produsen; dan/atau
3. persetujuan impor.

Importir yang melanggar ketentuan pencantuman perizinan berusaha tersebut dapat dikenakan sanksi administratif,[9] yang dapat berupa:[10]

1. teguran tertulis;
2. penghentian sementara kegiatan usaha;
3. paksaan pemerintah;
4. denda administratif;
5. pembekuan perizinan berusaha dan/atau perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha; dan/atau
6. pencabutan perizinan berusaha dan/atau perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.

Penjelasan selengkapnya mengenai sanksi administratif tersebut dapat Anda temukan dalam Pasal 166 PP 3/2026.

Selain mencantumkan perizinan berusaha, importir juga wajib memberitahukan jumlah atau volume barang impor, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 PP 29/2021, berikut:

1. 1. Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) wajib memberitahukan jumlah atau volume barang impor dalam pemberitahuan pabean menggunakan jenis satuan barang sebagaimana tercantum dalam perizinan berusaha di bidang impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
   2. Jumlah atau volume barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi yang tercantum dalam perizinan berusaha di bidang impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Terkait apakah bisa mengimpor dalam jumlah besar atau tidak, sepanjang penelusuran kami dalam Permendag 16/2025 dan perubahannya serta PP 29/2021 dan perubahannya, tidak diatur mengenai jumlah batasan volume impor produk tas.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua importir, baik yang mengimpor barang dalam jumlah kecil maupun besar, wajib mencantumkan perizinan berusaha secara lengkap.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Penyesuaian Pidana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Referensi:

Celina Tri Siwi Kristiyanti. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

---

[1] Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU 20/2016”).

[2] Penjelasan Pasal 3 UU 20/2016.

[3] Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”).

[4] Lihat Pasal 4 huruf b dan h UU Perlindungan Konsumen.

[5] Pasal II ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Penyesuaian Pidana.

[6] Pasal 79 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

[7] Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (“PP 29/2021”).

[8] Pasal 6 ayat (3) dan (5) PP 29/2021.

[9] Pasal 15 ayat (2) PP 29/2021.

[10] Pasal 166 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.