Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Kekayaan Intelektual

Ketentuan Perjanjian Lisensi Merek dan Royaltinya

Ketentuan Perjanjian Lisensi Merek dan Royaltinya
Ketentuan Perjanjian Lisensi Merek dan Royaltinya

PERTANYAAN

Apa itu royalti merek? Royalti merek didapatkan untuk kegiatan apa saja? Bagaimana hukum positif Indonesia mengatur tentang royalti merek? Apakah memasarkan produk milik rekanan harus disertai dengan pembayaran royalti merek?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Apa itu Royalti Merek?

    Merek merupakan salah satu hak kekayaan intelektual, yaitu hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik kekayaan intelektual yang merupakan hasil dari kemampuan dan pemikiran manusia untuk meningkatkan manfaat ekonominya. Selain merek, kekayaan intelektual dapat berupa hak cipta, desain industri, paten, rahasia dagang, dan lain-lain.[1]

    Menurut Pasal 1 angka 1 UU 20/2016, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi dan/atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Merek sendiri terdiri dari merek dagang, merek jasa, merek kolektif, dan lain-lain. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.[2]

    Berkaitan dengan pertanyaan Anda, memang benar bahwa penggunaan merek dalam mendapatkan manfaat ekonomi harus dikenakan royalti bagi pemilik hak milik sebagai imbalan.[3] Oleh karena itu, menjawab pertanyaan Anda, kami asumsikan royalti merek yang Anda tanyakan yaitu imbalan dari penggunaan merek bagi pemilih hak milik. Perlu diingat, dalam hal penggunaan atau pemanfaatan ekonomi dari sebuah merek dilakukan dengan lisensi.

    Perjanjian Lisensi Merek dan Royaltinya

    Perlu diketahui sebelumnya, lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan merek terdaftar.[4]

    Menurut Pasal 42 ayat (1) UU 20/2016, pemilik merek terdaftar dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa. Perjanjian lisensi ini berlaku di seluruh Indonesia dan tidak boleh memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi.[5] Penggunaan merek oleh penerima lisensi ini juga dianggap sama dengan penggunaan merek oleh pemilik merek.[6] Perlu dicatat, lisensi ini dikecualikan bagi merek kolektif.[7]

    Dalam perjanjian lisensi merek inilah, pemilik merek berhak mendapatkan royaltinya. Hal ini karena perjanjian lisensi pada intinya merupakan penjualan izin untuk menggunakan mhak atas merek atau hak kekayaan intelektual lainnya kepada pihak lain, di mana pemberi lisensi (pemilik hak merek) akan mendapatkan keuntungan berupa royalti dari penerima lisensi. Dalam hal ini, terjadi penyerahan hak dari pemilik hak merek kepada penerima lisensi untuk menggunakan merek tersebut dengan membayar.[8]

    Lantas, royalti merek didapatkan untuk kegiatan apa saja, dan bagaimana aturan tentang royalti merek ini?

    Sepanjang penelusuran kami, karena berkaitan dengan perjanjian lisensi, maka penggunaan ekonomis atas suatu merek dapat digunakan sebagian atau seluruhnya, termasuk ketentuan mengenai royaltinya diatur dalam perjanjian lisensi tersebut.

    Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) PP 36/2018 yang menyatakan perjanjian lisensi paling sedikit memuat:

    1. tanggal, bulan, tahun, dan tempat perjanjian lisensi ditandatangani;
    2. nama dan alamat pemberi Lisensi dan penerima lisensi;
    3. objek perjanjian lisensi;
    4. ketentuan mengenai lisensi bersifat eksklusif atau noneksklusif, termasuk sublisensi;
    5. jangka waktu perjanjian lisensi;
    6. wilayah berlakunya perjanjian lisensi; dan
    7. pihak yang melakukan pembayaran biaya tahunan untuk paten.

    Yang dimaksud dengan sublisensi pada ketentuan di atas yaitu lisensi yang diberikan oleh penerima lisensi kepada pihak lain untuk melaksanakan sebagian atau seluruh lisensi yang dimiliki dengan persetujuan pemberi lisensi.

    Dengan demikian menjawab pertanyaan Anda, pemberian royalti atas merek yang digunakan dapat berlaku untuk kegiatan apa saja, menurut hemat kami hal ini bergantung pada petrjanjian lisensi antara pemberi lisensi yaitu pemilik hak merek dan penerima lisensinya. Hal ini termasuk objek perjanjian lisensi, ketentuan lisensi yang sifatnya ekslusif atau non-eksklusif, sublisensi, yang dimuat dalam ketentuan di atas.

    Selain itu, karena perjanjian lisensi juga memuat kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu penerima dan pemberi lisensi, maka dalam perjanjian lisensi juga dapat memuat mengenai berapa lama perjanjian tersebut dilaksanakan, berapa dan bagaimana cara pembayaran royaltinya, dan lain-lain.[9]

    Selanjutnya, apakah memasarkan produk milik rekanan harus disertai dengan pembayaran royalti merek?

    Terkait pertanyaan ini, karena Anda tidak menjelaskan secara spesifik produk milik rekanan yang dimaksud, maka kami asumsikan bahwa pemasaran yang Anda tanyakan telah dalam lingkup perjanjian lisensi merek.

    Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, hal-hal apa saja yang dapat dilakukan penerima lisensi, termasuk dalam hal ini memasarkan produk tertentu yang memanfaatkan merek secara ekonomis, maka harus ditinjau kembali isi dan berbagai klausula yang terdapat dalam perjanjian lisensi terkait. Jika dalam perjanjian lisensi terdapat klausula yang menyatakan bahwa perbuatan demikian termasuk ketentuan yang dibolehkan dilakukan oleh penerima lisensi, maka menurut hemat kami pemasaran produk tersebut dilakukan dengan memberikan royalti kepada kepada pemberi lisensi. Namun, perlu diingat bahwa hal ini tentunya sangat menyesuaikan isi perjanjian dan kesepakatan antara pemberi dan penerima lisensi tersebut.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
    2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
    3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
    4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

    Referensi:

    1. Agung Sujatmiko. Prinsip Hukum Kontrak dalam Lisensi Merek. Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 20, No. 2, 2008;
    2. Anugrah Cahya Ningtias. Evaluasi Putusan Sengketa Pajak Atas Pembayaran Royalti Kepada Pihak Afiliasi: Studi Kasus Putusan Banding Pengadilan Pajak Periode 2014-2019. Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan, Vol 8, No. 2, 2022;
    3. Milyardi. Upaya Hukum yang Dilakukan oleh Penerima Lisensi Merek Dagang dari Pelanggaran Lisensi di Indonesia. Jurnal Notarius, Vol. 1, No. 2, 2022.

    [1] Anugrah Cahya Ningtias. Evaluasi Putusan Sengketa Pajak Atas Pembayaran Royalti Kepada Pihak Afiliasi: Studi Kasus Putusan Banding Pengadilan Pajak Periode 2014-2019. Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan, Vol 8, No. 2, 2022, hal. 85

    [2] Pasal 1 angka 2, 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU 20/2016”)

    [3] Anugrah Cahya Ningtias. Evaluasi Putusan Sengketa Pajak Atas Pembayaran Royalti Kepada Pihak Afiliasi: Studi Kasus Putusan Banding Pengadilan Pajak Periode 2014-2019. Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan, Vol 8, No. 2, 2022, hal. 85

    [4] Pasal 1 angka 18 UU 20/2016

    [5] Pasal 42 ayat (2) dan (6) UU 20/2016

    [6] Pasal 44 UU 20/2016

    [7] Pasal 50 UU 20/2016

    [8] Milyardi. Upaya Hukum yang Dilakukan oleh Penerima Lisensi Merek Dagang dari Pelanggaran Lisensi di Indonesia. Jurnal Notarius, Vol. 1, No. 2, 2022, hal. 261

    [9] Agung Sujatmiko. Prinsip Hukum Kontrak dalam Lisensi Merek. Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 20, No. 2, 2008, hal. 259

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000