Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Teknologi

Ketentuan Record of Processing Activities dalam UU PDP

Ketentuan Record of Processing Activities dalam UU PDP
Ketentuan Record of Processing Activities dalam UU PDP

PERTANYAAN

Mengenal Record of Processing Activities atau ROPA perusahaan, apa definisi ROPA? Apakah hukum di Indonesia mengatur ROPA?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel dibawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Renata Christha Auli, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 1 Juli 2025.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Apa itu ROPA?

    Record of Processing Activities (“ROPA”) adalah catatan aktivitas pemrosesan, yakni inventaris komprehensif dari semua aktivitas pemrosesan yang dilakukan oleh manajer proses atau sub-pemroses, atas arahan manajer proses.[1]

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Aturan mengenai ROPA tercermin dalam Pasal 30 General Data Protection Regulation (“GDPR”). Disarikan dari artikel Mengenal ROPA, Catatan Aktivitas Pengolahan Data Pribadi, pada intinya Pasal 30 GDPR mengatur bahwa setiap pengontrol data dan perwakilan pengontrol jika ada, harus menyimpan catatan aktivitas pemrosesan yang berada di bawah tanggung jawabnya. Catatan tersebut harus memuat sejumlah informasi penting.

    Informasi penting tersebut misalnya nama dan kontak detail dari pengontrol data, tujuan pemrosesan data, deskripsi dari kategori subjek data dan kategori data pribadi, kategori penerima yang data pribadinya telah atau akan diungkapkan. Kemudian, bila memungkinkan, transfer data pribadi ke negara ketiga atau organisasi internasional, time limit untuk penghapusan (retention period), serta gambaran umum mengenai langkah-langkah keamanan teknis dan organisasi.

    Sebagai informasi, GDPR berlaku terhadap aktivitas proses data yang dilakukan oleh entitas yang didirikan di Uni Eropa. Namun dalam kegiatan tertentu, GDPR dapat juga berlaku di luar Uni Eropa berdasarkan prinsip ekstrateritorial. Prinsip ini memiliki hubungan dengan konsep kedaulatan dalam hukum internasional.[2]

    Lalu, karena GDPR adalah peraturan perlindungan data yang berlaku di Uni Eropa, Indonesia tidak meratifikasi GDPR. Walaupun demikian, Indonesia memiliki UU PDP dan peraturan pelaksananya PP 33/2026 yang mengatur perlindungan data pribadi yang serupa dengan prinsip-prinsip yang ada dalam GDPR.

    Perekaman Kegiatan Pemrosesan Data Pribadi dalam UU PDP

    Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU PDP, pengendali data pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi.

    Pengendali data pribadi, memiliki sejumlah kewajiban yang disebutkan dalam UU PDP, salah satunya adalah kewajiban untuk melakukan perekaman terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UU PDP.

    Perekaman kegiatan pemrosesan data pribadi ini paling sedikit harus memuat:[3]

    1. nama dan detail kontak pengendali data pribadi, pengendali data pribadi bersama, dan/atau prosesor data pribadi;
    2. kontak Pejabat atau Petugas yang Melaksanakan Fungsi Pelindungan Data Pribadi (PPDP);
    3. sumber pengumpulan dan tujuan pengumpulan data pribadi;
    4. dasar pemrosesan data pribadi;
    5. tujuan pemrosesan data pribadi;
    6. jenis data pribadi;
    7. kategori subjek data pribadi;
    8. pihak selain pengendali data pribadi yang dapat mengakses data pribadi;
    9. pemenuhan hak subjek data pribadi;
    10. pemetaan aliran data pribadi;
    11. masa retensi;
    12. langkah teknis dan organisasi dalam rangka pengamanan data pribadi; dan
    13. rincian transfer data pribadi.

    Apabila pengendali data pribadi menunjuk prosesor data pribadi, maka pengendali data pribadi harus memastikan prosesor data pribadi melakukan perekaman kegiatan pemrosesan data pribadi.[4] Namun, penunjukan dan perekaman oleh prosesor data pribadi, tidak menghapus kewajiban melakukan perekaman oleh pengendali data pribadi.[5]

    Perekaman kegiatan pemrosesan data pribadi yang dilakukan oleh prosesor data pribadi paling sedikit memuat:[6]

    1. nama dan kontak prosesor data pribadi;
    2. lingkup kegiatan pemrosesan data pribadi;
    3. rincian transfer data pribadi; dan
    4. deskripsi umum langkah organisasi dan teknis pengamanan data pribadi.

    Hasil perekaman kegiatan pemrosesan data pribadi disimpan dan dikelola dalam bentuk tertulis secara elektronik dan/atau nonelektronik.[7]

    Jika terdapat perubahan terhadap informasi perekaman kegiatan pemrosesan data pribadi baik yang dilakukan pengendali data pribadi maupun prosesor data pribadi, maka hasil perekaman kegiatan pemrosesan data pribadi harus diperbarui.[8]

    Hasil perekaman serta perubahannya disimpan dan dikelola oleh pengendali data pribadi dan/atau prosesor data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[9]

    Dalam hal diminta oleh lembaga yang menyelenggarakan pelindungan data pribadi, maka pengendali data pribadi dan/atau prosesor data pribadi harus memberikan dokumen hasil perekaman kegiatan pemrosesan data pribadi.[10]

    Kemudian, jika diperlukan untuk keperluan audit dan pengawasan, pengendali data pribadi dan/atau prosesor data pribadi harus menyediakan hasil perekaman kegiatan pemrosesan data pribadi.[11]

    Sanksi Tidak Melakukan Perekaman Pemrosesan Data Pribadi

    Apabila pengendali data pribadi dan/atau prosesor data pribadi tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan perekaman terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data pribadi, sebagaimana sudah diuraikan di atas. Maka terdapat sanksi administratif yang dapat dikenakan, berupa:[12]

    1. peringatan tertulis;
    2. penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi;
    3. penghapusan atau pemusnahan data pribadi; dan/atau
    4. denda administratif paling tinggi 2 persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.[13]

    Pengenaan sanksi administratif dilakukan dengan mempertimbangkan:[14]

    1. tingkat atau dampak pelanggaran yang dilakukan oleh pengendali data pribadi dan/atau prosesor data pribadi;
    2. kelangsungan kegiatan usaha atau pelayanan publik dari pengendali data pribadi dan/atau prosesor data pribadi;
    3. kepatuhan dan/atau riwayat kepatuhan pengendali data pribadi dan/atau prosesor data pribadi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengendali data pribadi;
    4. dasar pertimbangan dan alasan yang jelas; dan
    5. pertimbangan selain huruf a sampai dengan d yang ditetapkan lembaga.

    Sanksi administratif dapat dikenai lebih dari satu administratif secara bersamaan.[15] Kemudian, sanksi administratif dapat dikenai dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.[16]

    Adapun lembaga yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pengendali data pribadi dan/atau prosesor data pribadi atas pelanggaran administratif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelindungan data pribadi.[17]

    Baca juga: Pentingnya Memahami ROPA dan DPIA bagi Perusahaan sebagai Bentuk Pelindungan Data Pribadi

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
    2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

    Referensi:

    1. Record of Processing Activities (RoPA) Process Guide, University System of Georgia, yang diakses pada 02 September 2026, pada pukul 12.41 WIB;
    2. Yohanes Hermanto Sirait. General Data Protection Regulation (GDPR) dan Kedaulatan Negara Non-Uni Eropa. Gorontalo Law Review, Vol, 2, No. 2, 2019.

    [1] Record of Processing Activities (RoPA) Process Guide. University System of Georgia, hal. 2

    [2] Yohanes Hermanto Sirait. General Data Protection Regulation (GDPR) dan Kedaulatan Negara Non-Uni Eropa. Gorontalo Law Review, Vol, 2, No. 2, 2019, hal. 60

    [4] Pasal 74 ayat (3) PP 33/2026

    [5] Pasal 74 ayat (4) PP 33/2026

    [6] Pasal 74 ayat (5) PP 33/2026

    [7] Pasal 74 ayat (6) PP 33/2026

    [8] Pasal 74 ayat (7) PP 33/2026

    [9] Pasal 74 ayat (8) PP 33/2026

    [10] Pasal 74 ayat (9) PP 33/2026

    [11] Pasal 74 ayat (8) PP 33/2026

    [13] Pasal 57 ayat (3) UU PDP

    [14] Pasal 184 ayat (6) PP 33/2026

    [15] Pasal 184 ayat (7) PP 33/2026

    [16] Pasal 184 ayat (8) PP 33/2026

    [17] Pasal 184 ayat (3) PP 33/2026

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000