Bacaan 7 Menit
Sehubungan dengan adanya perbedaan pemahaman kami atas PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, mohon bantuannya untuk penjelasan pada Pasal 42 pada peraturan tersebut, pertanyaannya adalah:
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. yang pertama kali dipublikasikan pada 6 Februari 2018 kemudian dimutakhirkan pertama kalinya pada 26 November 2020 dan dimutakhirkan kedua kalinya pada 24 Maret 2021 oleh Saufa Ata Taqiyya, S.H.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda, perlu diketahui bahwa perjanjian kerja terdiri atas:[1]
PKWT didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu, yang ditentukan berdasarkan perjanjian kerja.[2] Dalam praktik, pekerja PKWT sering disebut juga dengan pekerja/karyawan kontrak. Sementara PKWTT dikenal dengan perjanjian untuk karyawan tetap, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 11 PP 35/2021.
Untuk menyingkat jawaban, kami akan jelaskan mengenai jenis pekerjaan dalam PKWT. Berdasarkan Pasal 81 angka 15 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 59 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
Berkaitan dengan pertanyaan pertama Anda, perlu diketahui saat ini PP 78/2015 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh PP 36/2021[3] yang telah diperbaharui dengan PP 51/2023.
Secara historis, Pasal 42 PP 78/2015 mengatur tentang ketentuan upah minimum yang hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun, dan untuk pekerja yang masa kerjanya 1 tahun atau lebih upahnya dirundingkan secara bipartit antara pekerja/buruh dengan pengusaha.
Saat ini, hal serupa juga telah diatur dalam Pasal 24 PP 51/2023 yang berbunyi:
(1a) Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki kualifikasi tertentu yang disyaratkan dalam jabatan dapat diberikan Upah lebih besar dari Upah minimum.
Dari ketentuan di atas, terdapat perbedaan pengaturan upah bagi pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebih di PP 78/2015 yang mengatur bahwa upah dirundingkan secara bipartit, sedangkan bagi pekerja dengan masa 1 tahun atau lebih dalam PP 51/2023 berpedoman pada struktur dan skala upah.
Penjelasan lebih lanjut mengenai struktur dan skala upah dapat Anda simak dalam Aturan Kenaikan Gaji Karyawan Menurut UU Cipta Kerja.
Adapun yang dimaksud dengan pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.[4]
Dari sini, kami berpendapat ketentuan upah pekerja/buruh dengan masa kerja 1 tahun atau lebih berlaku untuk semua pekerja baik PKWT maupun PKWTT yang berpedoman pada struktur dan skala upah.
Mengingat bahwa PKWT berdasarkan jangka waktu dapat dibuat untuk paling lama 5 tahun,[5] dan PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu dapat diperpanjang sampai batas waktu tertentu hingga selesainya pekerjaan,[6] maka dimungkinkan pekerja PKWT bekerja lebih dari 1 tahun pada perusahaan yang sama. Sehingga ketentuan Pasal 24 ayat (2) PP 51/2023 juga berlaku terhadap pekerja PKWT.
Menjawab pertanyaan Anda yang kedua, membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja merupakan hak dari semua buruh/pekerja.[7] Penjelasan pasal ini juga menegaskan bahwa kebebasan untuk membentuk, masuk atau tidak masuk menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh merupakan salah satu hak dasar pekerja/buruh.[8]
Hak buruh untuk membentuk serikat pekerja diperkuat juga dalam UU Serikat Pekerja.
Lantas, apa itu serikat pekerja/serikat buruh? Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.[9] Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.[10]
Kemudian Pasal 28 UU Serikat Pekerja juga mengatur:
Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara:
Pihak yang melanggar ketentuan di atas dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp500 juta.[11]
Jadi menjawab pertanyaan Anda, semua pekerja/buruh mempunyai hak yang sama untuk menjadi anggota atau tidak menjadi anggota serikat pekerja terlepas dari status pekerja tersebut PKWT atau PKWTT.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[1] Pasal 81 angka 12 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)
[2] Pasal 81 angka 12 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 56 ayat (2) dan (3) UU Ketenagakerjaan
[3] Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (“PP 36/2021”)
[4] Pasal 1 angka 2 PP 36/2021
[5] Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (“PP 35/2021”)
[6] Pasal 9 ayat (4) PP 35/2021
[7] Pasal 104 ayat (1) UU Ketenagakerjaan
[8] Penjelasan Pasal 104 ayat (1) UU Ketenagakerjaan
[9] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja (“UU Serikat Pekerja”)
[10] Pasal 5 ayat (1) UU Serikat Pekerja
[11] Pasal 43 ayat (1) UU Serikat Pekerja
