Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Bisnis

Ketentuan Zakat Profesi di Indonesia

Ketentuan Zakat Profesi di Indonesia

PERTANYAAN

Bagaimana aturan tentang zakat profesi dalam hukum Islam, khususnya di Indonesia? Berapa minimal penghasilan atau gaji yang wajib dizakati?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonlinedisediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalanuntuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Dasar Hukum Zakat

    Zakat adalah rukun Islam ketiga yang perintahnya terdapat dalam Al-Qur’an, bertujuan untuk menjadikan bersih harta milik manusia. Perintah menunaikan zakat ada di dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 103. Selain itu, kewajiban membayar zakat dan peruntukannya termaktub di dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 43, At-Taubah ayat 60 dan 103, An-Nur ayat 56, Al-Anbiya ayat 7, Maryam ayat 55, Al-A’la ayat 14, dan Al-Bayyinah ayat 5.

    Dari ayat-ayat tersebut dapat dirangkum bahwa pada intinya zakat harus ditunaikan kepada orang yang berhak (mustahik) untuk membersihkan harta. Zakat sendiri dalam fikih jelas hanya terbagi atas dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat mal.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Di Indonesia, aturan tentang zakat diatur di dalam UU Pengelolaan Zakat. Dalam undang-undang ini, zakat dimaknai sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.[1]

    Begitu pula jenis zakat dalam UU Pengelolaan Zakat dibagi menjadi dua yaitu zakat mal dan zakat fitrah.[2] Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan oleh muzaki melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahik.[3] Sedangkan zakat fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan setiap diri muslim yang hidup pada bulan ramadhan.[4]

    Zakat fitrah yaitu zakat yang dikeluarkan sejumlah 1 sha’ dalam bentuk makanan pokok pada bulan Ramadhan. Sedangkan zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan karena telah memiliki harta yang memenuhi syarat untuk wajib zakat yaitu masuk syarat nisab dan dimiliki selama setahun penuh (haul). Contoh zakat mal antara lain zakat pertanian (beras, kurma, atau gandum), zakat ternak (memiliki hewan ternak seperti sapi, kambing, atau unta), dan zakat emas dan perak. Apabila seseorang memiliki harta tersebut yang telah masuk nisab dan dimiliki penuh dalam setahun, maka ia wajib menunaikan zakat mal.

    Baca juga: Perbedaan Zakat Fitrah dan Zakat Mal

    Ketentuan Zakat Profesi di Indonesia

    Ketentuan zakat profesi dalam UU Pengelolaan Zakat termaktub di Pasal 4 ayat (2) huruf h bahwa pendapatan dan jasa merupakan objek dari zakat mal.

    Zakat pendapatan dan jasa tersebut merupakan zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran.[5]

    Merujuk Fatwa Majelis Ulama Indonesia 3/2003, “penghasilan” didefinisikan sebagai setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya (hal. 208).

    Lantas, zakat profesi nisabnya berapa? Menurut Permenag 31/2019, nisab untuk zakat profesi adalah senilai 85 gram emas. Sedangkan kadar zakat profesi adalah 2,5%.[6] Artinya bila penghasilan seseorang telah mencapai jumlah 85 gram emas per tahun, maka ia wajib menunaikan zakat mal sebesar 2,5%.

    Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia 3/2003, nisab zakat profesi atau zakat penghasilan adalah jika penghasilan halal telah mencapai senilai 85 gram emas. Adapun kadar zakat penghasilan adalah sebesar 2,5%. Jika penghasilan tidak mencapai nisab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab (hal. 209).

    Terkait dengan nilai nisab zakat profesi ini, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) mengeluarkan keputusan tentang nilai nisab zakat pendapatan. Dalam Keputusan Ketua Baznas 13/2025 ditetapkan nilai zakat pendapatan dan jasa pada tahun 2025 adalah sebesar Rp85.685.972 per tahun atau Rp7.140.498 per bulan.

    Menurut hemat penulis, keputusan tersebut dibuat agar pemahaman nisab setara dengan nilai emas sebanyak 85 gram tidak dipengaruhi harga emas yang dapat berubah sewaktu-waktu. Jika dihitung kembali, dalam keputusannya, Ketua Baznas mencoba menyesuaikan harga emas kurang lebih sebesar Rp1 juta per gram. Sehingga, setiap orang “tetap” dapat menunaikan zakatnya meskipun harga emas melonjak tinggi.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
    2. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif;
    3. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif;
    4. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 13 Tahun 2025 tentang Nilai Nizab Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2025.

    Referensi:

    Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.

    [1] Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (“UU Pengelolaan Zakat”)

    [2] Pasal 4 ayat (1) UU Pengelolaan Zakat

    [3] Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (“Permenag 52/2014”)

    [4] Pasal 1 angka 3 Permenag 52/2014

    [5] Pasal 1 angka 17 Permenag 52/2014

    [6] Pasal 26 Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000