Ketenagakerjaan

Langkah Hukum Jika Pesangon Tidak Sesuai Ketentuan

Bacaan 7 Menit
Langkah Hukum Jika Pesangon Tidak Sesuai Ketentuan

Pertanyaan

Adik saya seorang guru TK di sebuah yayasan. Bekerja sebagai tenaga pengajar selama 5,7 tahun dengan upah selama bertahun-tahun di bawah UMP atau ketentuan pemerintah. Tanpa ada laporan ke pemerintah dan juga tidak ada PP atau PKB, baru-baru ini yayasannya ditutup. Semua guru di-PHK dengan membayar pesangon di bawah ketentuan UMP. Pertanyaan saya:

  1. Bolehkah adik saya menuntut kepada pihak yayasan atas kekurangan upah yang selama ini dia alami?
  2. Benarkah pihak yayasan membayar pesangon di bawah ketentuan pemerintah? Mohon bantuan jawabannya terima kasih.

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Untuk mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan yang salah satunya berupa upah minimum, dan pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum tersebut. Meski demikian, terdapat pengecualian bagi usaha mikro dan kecil.

Selain itu, dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja (”PHK”), pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Besarnya uang pesangon ditentukan oleh masa kerja pekerja yang bersangkutan dan juga alasan terjadinya PHK.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul sama yang dipublikasikan pertama kali pada Jum’at, 4 Juli 2014, kemudian dimutakhirkan pertama kali pada Rabu, 04 November 2020, dan kedua kalinya pada Rabu, 24 Februari 2021.

Sebelumnya, ada hal yang perlu kami luruskan di sini. Istilah “di bawah ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP)” berlaku terhadap upah atau gaji yang diterima oleh pekerja.

Sedangkan peraturan perundang-undangan tidak mengenal istilah pesangon Pemutusan Hubungan Kerja (“PHK”) di bawah ketentuan UMP sebagaimana yang Anda sebut.

Mengenai upah di bawah ketentuan pemerintah, hal yang dimaksud di sini yaitu upah yang diterima pekerja besarannya di bawah standar upah minimum yang berlaku.

Hak Pekerja atas Upah

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang- undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.[1]

Hak pekerja atas upah timbul pada saat terjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha dan berakhir pada saat putusnya hubungan kerja.[2]

Untuk mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan yang salah satunya berupa upah minimum.[3]

Pasal 81 angka 25 UU Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 88E ayat (2) UU Ketenagakerjaan menegaskan bahwa pengusaha tidak boleh membayar upah pekerjanya lebih rendah dari upah minimum atau standar terendah upah yang ditetapkan oleh Gubernur dalam UMP atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (“UMK”).[4]

Baca juga: Mana yang Jadi Acuan, UMP atau UMK?

Adapun besaran upah minimum setiap provinsi atau yang dikenal dengan sebutan UMP berbeda-beda di tiap provinsi. UMP setiap daerah ditetapkan oleh pemerintah provinsi masing-masing daerah berdasarkan rekomendasi dari dewan pengupahan.[5]

Mengutip dari Instagram Kementerian Ketenagakerjaan, UMP adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di dalam satu wilayah provinsi.

Sebagai tambahan, sebelum UU Cipta Kerja diundangkan, pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dapat diberikan kelonggaran untuk melakukan penangguhan, sesuai dengan ketentuan Pasal 90 ayat (2) UU Ketenagakerjaan. Namun, pasal tersebut telah dihapus oleh Pasal 81 angka 27 UU Cipta Kerja sehingga pengaturan mengenai penangguhan sudah tidak berlaku lagi.

Meski demikian, sebagaimana dijelaskan dalam Ketentuan Upah Minimum Terhadap Perusahaan Kecil, kini terdapat pengecualian terhadap ketentuan upah minimum tersebut bagi usaha mikro dan kecil. Upah pada usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh di perusahaan, akan tetapi sekurang-kurangnya sebesar 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi dan nilai upah yang disepakati minimal 25% di atas garis kemiskinan di tingkat provinsi menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.

Langkah Hukum Apabila Diberi Upah di Bawah Upah Minimum

Pengusaha yang membayar upah dibawah upah minimum dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 81 angka 63 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 185 ayat (1) UU Ketenagakerjaan sebagai berikut:

Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 88A ayat (3), Pasal 88E ayat (2), Pasal 143, Pasal 156 ayat (1), atau Pasal 160 ayat (4) dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Namun, tentunya, sebelum melaporkan pelanggaran yang dilakukan pengusaha, sebaiknya ada upaya perundingan terlebih dahulu antara pekerja dan pengusaha.

Jadi, menjawab pertanyaan Anda yang pertama, adik Anda bisa menuntut pengusaha yayasan yang mempekerjakan adik Anda untuk memberikan upah sesuai ketentuan upah minimum dan meminta kekurangan upah.

Pembayaran Pesangon Bagi Pekerja yang di-PHK

Dalam hal terjadi PHK, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja (“UPMK”) dan uang penggantian hak (“UPH”) yang seharusnya diterima.[6]

Terhadap pekerja yang di-PHK, Pasal 81 angka 44 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 156 ayat (2) UU Ketenagakerjaan mengatur besaran uang pesangon yang didapatkan, yaitu sebagai berikut:

  1. masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 bulan upah;
  2. masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, 2 bulan upah;
  3. masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, 3 bulan upah;
  4. masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, 4 bulan upah;
  5. masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, 5 bulan upah;
  6. masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 6 bulan upah;
  7. masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun, 7 bulan upah;
  8. masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun, 8 bulan upah;
  9. masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah.

Lebih lanjut, besaran uang pesangon juga turut ditentukan berdasarkan alasan terjadinya PHK, yang diatur dalam PP 35/2021, yang sudah kami rangkum dalam Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja.

Karena Anda tidak menyebutkan alasan terjadinya penutupan yayasan, untuk menyederhanakan jawaban kami asumsikan yayasan tersebut ditutup karena mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 tahun.

Dalam hal ini, pekerja yang di-PHK berhak atas 0,5 kali ketentuan uang pesangon, 1 kali ketentuan uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.[7]

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Adik Anda yang memiliki masa kerja 5,7 tahun berhak mendapatkan uang pesangon sebesar 0,5 x6 bulan upah.

Adapun komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya.[8]

Dalam hal pengusaha membayarkan upah tanpa tunjangan, maka dasar perhitungan uang pesangon yaitu upah tanpa tunjangan.[9] Sedangkan jika komponen upah yang digunakan yaitu upah pokok dan tunjangan tidak tetap, maka dasar perhitungan pesangon yaitu upah pokok.[10]

Sehingga, apabila pengusaha tempat adik Anda bekerja tidak memberikan pesangon berdasarkan ketentuan-ketentuan yang kami sebutkan di atas, maka tentu hal tersebut tidak dibenarkan. Lalu, bagaimana cara lapor pesangon tidak sesuai ketentuan? Langkah hukum apa yang bisa dilakukan pekerja?

Langkah Hukum

Dikarenakan hal ini menyangkut hak yang diterima pekerja, maka langkah hukumnya pertama-tama adalah adik Anda wajib menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1)UU 2/2004, yakni melalui perundingan lewat forum bipartit.

Jalur bipartit adalah suatu perundingan antara pekerja dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.[11]

Perundingan ini harus diselesaikan paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan.[12]

Apabila perundingan bipartit ini gagal atau pengusaha menolak berunding, maka adik Anda dapat mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan,[13] dan kemudian akan dilakukan mediasi.[14]

Jika mediasi gagal, penyelesaian perselisihan dapat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial.[15]

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Demikian jawaban dari kami mengenai langkah hukum jika pesangon tidak sesuai ketentuan. Semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
  3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.

Referensi:

Instagram Kementerian Ketenagakerjaan, diakses pada 10 Maret 2022, pukul 12.19 WIB.

[1] Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)

[2] Pasal 81 angka 25 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang memuat baru Pasal 88A ayat (1) UU Ketenagakerjaan

[3] Pasal 81 angka 24 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 88 ayat (1), (2) dan (3) UU Ketenagakerjaan

[4] Pasal 81 angka 25 UU Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 88C ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan

[5] Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (“PP Pengupahan”)

[6] Pasal 81 angka 44 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan

[7] Pasal 44 ayat (1) PP 35/2021

[8] Pasal 81 angka 45 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 157 ayat (1) UU Ketenagakerjaan

[9] Pasal 66 ayat (2) PP Pengupahan

[10] Pasal 66 ayat (3) PP Pengupahan

[11] Pasal 1 angka 10 UU 2/2004

[12] Pasal 3 ayat (2) UU 2/2004

[13] Pasal 4 ayat (1) UU 2/2004

[14] Penjelasan Umum angka 6 UU 2/2004

[15] Penjelasan Umum angka 7 UU 2/2004

Tags: