Ketenagakerjaan

Langkah Hukum Jika Pesangon Tidak Sesuai Ketentuan

Bacaan 7 Menit
Langkah Hukum Jika Pesangon Tidak Sesuai Ketentuan

Pertanyaan

Adik saya seorang guru TK di sebuah yayasan. Bekerja sebagai tenaga pengajar selama 5,7 tahun dengan upah selama bertahun-tahun di bawah UMP atau ketentuan pemerintah. Tanpa ada laporan ke pemerintah dan juga tidak ada PP atau PKB, baru-baru ini yayasannya ditutup. Semua guru di-PHK dengan membayar pesangon di bawah ketentuan UMP. Pertanyaan saya 1. Bolehkah adik saya menuntut kepada pihak yayasan atas kekurangan upah yang selama ini dia alami? 2. Benarkah pihak yayasan membayar pesangon di bawah ketentuan pemerintah? Mohon bantuan jawabannya terima kasih.

Intisari Jawaban

circle with chevron up
Untuk mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan yang salah satunya berupa upah minimum, dan pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum tersebut.
 
Selain itu, dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja (”PHK”), pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.
 
Berapakah besaran uang pesangon tersebut?
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua oleh Erizka Permatasari, S.H. dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan dipublikasikan pertama kali pada Jum’at, 4 Juli 2014, kemudian dimutakhirkan pertama kali pada Rabu, 04 November 2020.
Sebelumnya, ada hal yang perlu kami luruskan di sini. Istilah “di bawah ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP)” berlaku terhadap upah atau gaji yang diterima oleh pekerja.
 
Sedangkan peraturan perundang-undangan tidak mengenal istilah pesangon Pemutusan Hubungan Kerja (“PHK”) di bawah ketentuan UMP sebagaimana yang Anda sebut.
 
Mengenai upah di bawah ketentuan pemerintah, hal yang dimaksud di sini yaitu upah yang diterima pekerja besarannya di bawah standar upah minimum yang berlaku.
 
Hak Pekerja atas Upah
Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang- undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.[1]
 
Hak pekerja atas upah timbul pada saat terjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha dan berakhir pada saat putusnya hubungan kerja.[2]
 
Untuk mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan yang salah satunya berupa upah minimum.[3]
 
Upah minimum adalah upah bulanan terendah berupa upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum.
 
Pasal 81 angka 25 UU Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 88E ayat (2) UU Ketenagakerjaan melarang pengusaha untuk membayar upah lebih rendah dari upah minimum.
 
Sebagai tambahan, sebelum UU Cipta Kerja diundangkan, pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dapat diberikan kelonggaran untuk melakukan penangguhan, sesuai dengan ketentuan Pasal 90 ayat (2) UU Ketenagakerjaan. Namun, pasal tersebut telah dihapus oleh Pasal 81 angka 27 UU Cipta Kerja sehingga pengaturan mengenai penangguhan sudah tidak berlaku lagi.
 
Langkah Hukum Apabila Diberi Upah di Bawah Upah Minimum
Pengusaha yang membayar upah dibawah upah minimum dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 81 angka 63 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 185 ayat (1) UU Ketenagakerjaan sebagai berikut:
 
Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 88A ayat (3), Pasal 88E ayat (2), Pasal 143, Pasal 156 ayat (1), atau Pasal 160 ayat (4) dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
 
Namun, tentunya, sebelum melaporkan pelanggaran yang dilakukan pengusaha, sebaiknya ada upaya perundingan terlebih dahulu antara pekerja dan pengusaha.
 
Jadi, menjawab pertanyaan Anda yang pertama, adik Anda bisa menuntut pengusaha yayasan yang mempekerjakan adik Anda untuk memberikan upah sesuai ketentuan upah minimum dan meminta kekurangan upah.
 
Pembayaran Pesangon Bagi Pekerja yang di-PHK
Dalam hal terjadi PHK, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja (“UPMK”) dan uang penggantian hak (“UPH”) yang seharusnya diterima.[4]
 
Terhadap pekerja yang di-PHK, Pasal 81 angka 44 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 156 ayat (2) UU Ketenagakerjaan mengatur besaran uang pesangon yang didapatkan, yaitu sebagai berikut:
  1. masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 bulan upah;
  2. masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, 2 bulan upah;
  3. masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, 3 bulan upah;
  4. masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, 4 bulan upah;
  5. masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, 5 bulan upah;
  6. masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 6 bulan upah;
  7. masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun, 7 bulan upah;
  8. masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun, 8 bulan upah;
  9. masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah.
 
Berdasarkan ketentuan diatas, maka Adik Anda yang memiliki masa kerja 5,7 tahun berhak mendapatkan uang pesangon sebesar 6 bulan upah.
 
Adapun komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya.[5]
 
Dalam hal pengusaha membayarkan upah tanpa tunjangan, maka dasar perhitungan uang pesangon yaitu upah tanpa tunjangan.[6] Sedangkan jika komponen upah yang digunakan yaitu upah pokok dan tunjangan tidak tetap, maka dasar perhitungan pesangon yaitu upah pokok.[7]
 
Sehingga, apabila pengusaha tempat adik Anda bekerja tidak memberikan pesangon berdasarkan ketentuan-ketentuan yang kami sebutkan di atas, maka tentu hal tersebut tidak dibenarkan.
 
 
Langkah Hukum
Dikarenakan hal ini menyangkut hak yang diterima pekerja, maka langkah hukumnya pertama-tama adalah adik Anda wajib menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU 2/2004”), yakni melalui perundingan lewat forum bipatrit.
 
Jalur bipartit adalah suatu perundingan antara pekerja dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.[8]
 
Perundingan ini harus diselesaikan paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan.[9]
 
Apabila perundingan bipartit ini gagal atau pengusaha menolak berunding, maka adik Anda dapat mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan,[10] dan kemudian akan dilakukan mediasi.[11]
 
Jika mediasi gagal, penyelesaian perselisihan dapat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial.[12]
 
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 

[1]Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagarkerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)
[2] Pasal 81 angka 25 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”)  yang memuat baru Pasal 88A ayat (1) UU Ketenagakerjaan
[3] Pasal 81 angka 24 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 88 ayat (2) dan (3) UU Ketenagakerjaan
[4] Pasal 81 angka 44 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan
[5] Pasal 81 angka 45 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 157 ayat (1) UU Ketenagakerjaan
[7] Pasal 66 ayat (3) PP 36/2021
[8] Pasal 1 angka 10 UU 2/2004
[9] Pasal 3 ayat (2) UU 2/2004
[10] Pasal 4 ayat (1) UU 2/2004
[11] Penjelasan Umum angka 6 UU 2/2004
[12] Penjelasan Umum angka 7 UU 2/2004