Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Langkah Hukum Jika Terganggu Knalpot Berisik di Gang Rumah, yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pamesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 31 Desember 2015.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Menurut hemat kami, langkah awal yang Anda lakukan dengan menegur pengendara sepeda motor yang berknalpot berisik itu sudah tepat. Adapun jika tidak ada perubahan, sebagai warga, Anda dapat menyampaikan keluhan atau keberatan atas kegaduhan yang ditimbulkan oleh suara knalpot brong sepeda motor tersebut. Langkah ini dapat dipilih dengan bantuan mediasi oleh ketua lingkungan setempat, karena pada dasarnya, hukum pidana mengenal asas ultimum remedium, yakni penerapan sanksi pidana yang merupakan sanksi pamungkas (terakhir) dalam penegakan hukum.
Jika memang segala upaya dengan cara kekeluargaan telah dilakukan namun tidak berhasil, Anda sebagai pihak yang dirugikan selanjutnya dapat menempuh jalur hukum, yakni melaporkan tindak pidana ke kantor polisi.
Dilihat dari sisi hukum pidana, jika suara bising knalpot ditimbulkan pada malam hari, maka orang yang karena kesalahannya membuat kebisingan saat malam hari dapat dijerat dengan Pasal 503 KUHP lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan, atau Pasal 265 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, yakni pada tahun 2026[1] yaitu:
R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 326), menjelaskan bahwa supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka perbuatan harus dilakukan pada malam hari waktunya orang tidur (jam berapa, tergantung pada kebiasaan di tempat itu, pada umumnya sesudah jam 11 malam).
Adapun riuh dan ingar adalah suara riuh yang tidak enak didengar mengganggu, seolah-olah diperbuat secara main-main atau kenakalan. Suara ramai asal dari perusahaan, pekerjaan atau pesta malam dengan mengadakan musik gamelan atau tabuh-tabuhan lainnya, tidak dapat dikenakan pasal ini (hal. 326).
Berdasarkan penjelasan di atas, menurut hemat kami, pengendara motor dengan knalpot brong atau knalpot berisik dapat dikenakan pasal tersebut jika memang suara knalpot merupakan suara riuh yang tidak enak didengar atau mengganggu, serta dilakukan di malam hari (waktu orang tidur). Penjelasan lebih lanjut mengenai ancaman pidana bagi pembuat kegaduhan di malam hari dapat Anda simak dalam artikel Buat Gaduh di Malam Hari, Ini Jerat Hukumnya.
Baca juga: Potensi Sanksi Hukum Sound Horeg
Perlu Anda ketahui, suara bising kendaraan di daerah tertentu bisa dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Sebagai contoh yang diatur di kota Bandung dalam Perda Bandung 3/2005 dan perubahannya. Adapun hal ini termuat dalam ketentuan Pasal 36 huruf d Perda Bandung 11/2005 yang berbunyi sebagai berikut:
Dalam rangka mewujudkan ketertiban pada sempadan sungai dan saluran air di Daerah, setiap Orang, Badan Hukum dan/atau Perkumpulan, dilarang membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain seperti suara binatang, suara musik, suara kendaraan dan lain-lain
Barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut, dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp250 ribu, dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Identitas Kependudukan lainnya, dan/atau pengumuman di media massa, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf s Perda Bandung 11/2005.
Baca juga: Adakah Sanksi Jika Memodifikasi Knalpot Racing?
Selain itu, disarikan dari artikel Sanksi Bagi Pengendara yang Kampanye Menggunakan Knalpot Bising, polisi sah-sah saja menilang pemilik kendaraan yang menggunakan knalpot bising di jalan raya (misalnya dalam kasus ini knalpot berisik/knalpot brong). Aturan ini tertuang dalam Pasal 285 ayat (1) jo. Pasal 106 ayat (3) UU LLAJ. Berikut adalah bunyi pasal tersebut:
Pasal 285 ayat (1) UU LLAJ
Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
Pasal 106 ayat (3) UU LLAJ
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.
Baca juga: Dasar Hukum Aturan Klakson Kendaraan Bermotor
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.
Referensi:
R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991.
[3] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023.