Langkah Jika Surat Keterangan Kerja Tak Kunjung Diberikan

PERTANYAAN

Saya bekerja selama 10 tahun 9 bulan dengan jabatan terakhir senior supervisor. Saya mengajukan surat resign 30 hari sebelum dari tanggal resign dan tidak diberi tanggapan atas surat saya. Ketika sudah 30 hari, saya sudah tidak aktif lagi di perusahaan tersebut.

Lalu saya menuntut surat keterangan kerja karena perusahaan tidak membuatkan surat tersebut dengan alasan untuk posisi saya surat resign harus diterima 60 hari sebelum tanggal resign saya.

1. Apa saya bisa menuntut perusahaan?
2. Langkah apa yang ditempuh bila perusahaan tetap menolak membuatnya?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul Bagaimana Jika Perusahaan Tidak Memberikan Surat Keterangan Kerja? yang dibuat oleh Umar Kasim dan dipublikasikan pertama kali pada 4 Agustus 2014, dimutakhirkan pertama kali oleh Erizka Permatasari, S.H. pada 19 Agustus 2021, dan dimutakhirkan kedua kali oleh Justika.com pada 11 Maret 2022.

KLINIK TERKAIT

Sesama Rekan Kerja Kepergok Selingkuh, Bolehkah Dipecat?

31 Des, 2025

Langkah Hukum Jika Karyawan Pindah Kerja ke Kompetitor

12 Sep, 2022

Bolehkah Memberikan SP Bagi Karyawan yang Sakit COVID-19?

04 Agt, 2021

Bolehkah Pengusaha Merotasi Karyawan Secara Sepihak?

03 Agt, 2021

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai surat keterangan kerja, ada baiknya kita pahami ketentuan hukum mengenai pengunduran diri terlebih dahulu.

Alasan PHK karena Mengundurkan Diri

Iman Soepomo dalam buku Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja (hal. 162 dan 171), menerangkan bahwa dalam teori Pemutusan Hubungan Kerja (“PHK”) terdapat 4 golongan yang mendasari sebagai alasan PHK, yakni:

1. hubungan kerja yang putus demi hukum;
2. hubungan kerja yang diputuskan oleh pihak buruh;
3. hubungan kerja yang diputuskan oleh pihak majikan;
4. hubungan kerja yang diputuskan oleh pengadilan, terutama berdasarkan alasan penting (gewichtige-reden, Pasal 1603v KUH Perdata).

Masih dari sumber yang sama, Iman Soepomo menegaskan bahwa buruh berhak atas kehendak sendiri melakukan PHK secara sepihak tanpa persetujuan majikan. Dalam Pasal 81 angka 45 Perppu Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 154A ayat (1) huruf i UU Ketenagakerjaan, alasan ini dikenal dengan istilah mengundurkan diri atas kemauan sendiri (resign).

Adapun terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yaitu:[1]

1. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis minimal 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
2. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
3. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.

Menjawab pertanyaan, jika Anda telah mengajukan permohonan pengunduran diri 30 hari sebelum tanggal pengunduran diri (one month notice) dan memenuhi persyaratan di atas, serta pengusaha tidak kunjung memberikan tanggapan selama jangka waktu yang ditentukan, maka pengunduran diri tersebut tetap sah secara hukum, dan pengusaha dianggap menyetujui.

Tapi, bagaimana jika dalam Peraturan Perusahaan (“PP”), Perjanjian Kerja Bersama (“PKB”), dan/atau perjanjian kerja diatur bahwa pekerja yang hendak mengundurkan diri harus mengajukan permohonan pengunduran diri tertulis minimal 60 hari sebelum tanggal pengunduran diri (two months notice)?

Disarikan dari Aturan One Month Notice dalam UU Cipta Kerja, perusahaan bisa saja menetapkan pengajuan permohonan pengunduran diri lebih dari 30 hari, tapi tidak boleh kurang dari itu. Kebijakan tersebut dibuat sebagai persiapan bagi perusahaan agar dapat mencari pengganti dari orang yang mengundurkan diri itu.

Selanjutnya, menurut hemat kami, dalam hal pengusaha mengatur two months notice dalam PP, PKB, dan/atau perjanjian kerja, ada baiknya karyawan yang hendak mengundurkan diri meninjau kembali isi PP, PKB, dan/atau perjanjian kerja yang bersangkutan untuk mengetahui konsekuensi hukum jika melanggar two months notice.

Walau demikian, meskipun seorang pekerja melanggar PP karena melanggar aturan two months notice, ia tetap berhak menerima uang penggantian hak dan uang pisah, selama ia tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal pengunduran diri.[2]

Baca juga: Hak-hak Karyawan yang Di-PHK dan yang Resign

Dengan demikian, Anda tetap berhak mengundurkan diri dan berhak atas hak-hak yang seharusnya Anda terima, yakni uang penggantian hak dan uang pisah. Di sisi lain, Anda juga tetap harus bertanggung jawab menerima konsekuensi atas pelanggaran two months notice yang diatur dalam PP, PKB, dan/atau perjanjian kerja.

Baca juga: 10 Alasan PHK yang Batal Demi Hukum

Apa Itu Surat Keterangan Kerja?

Menurut Justika.com (penulis sebelumnya), surat keterangan kerja adalah surat pernyataan bekerja di perusahaan sekaligus surat yang mengkonfirmasi apa status karyawan pada saat itu atau pekerjaan di perusahaan sebelumnya.

Kemudian, disarikan dari artikel Fungsi dan Dasar Hukum Paklaring untuk Pekerja, surat keterangan kerja dikenal dengan istilah paklaring, yaitu surat keterangan yang menyatakan bahwa seseorang pernah bekerja di suatu perusahaan. Umumnya paklaring diperlukan untuk melamar kerja, mengurus beasiswa, atau bahkan urusan perbankan.

Pada umumnya, isi surat juga mengenai informasi lainnya seperti tanggal karyawan mulai bekerja, informasi gaji, kinerja karyawan dan beberapa informasi lainnya sesuai dengan permohonan karyawan (pemohon). Meski begitu, semua informasi yang diberikan merupakan informasi yang tidak melanggar asas kerahasiaan.

Sepanjang penelusuran kami, UU Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah oleh Perppu Cipta Kerja tidak mengatur ketentuan paklaring secara eksplisit. Akan tetapi, ketentuan paklaring diatur dalam Pasal 1602y KUH Perdata.

Fungsi Surat Keterangan Kerja

Ketika karyawan sudah memutuskan untuk resign, biasanya akan dibuatkan surat keterangan kerja perusahaan, jika dimohonkan. Berikut beberapa fungsi surat keterangan kerja:

1. Syarat Pinjaman ke Bank

Pinjaman yang dilakukan kepada bank biasanya akan membutuhkan surat keterangan kerja. Adanya surat ini akan membantu bank untuk meyakinkan bahwa Anda benar bekerja di perusahaan dengan posisi tertentu.

Sehingga, pihak bank akan merasa aman dan yakin dengan adanya bukti bahwa ke depannya Anda bisa melunasi pinjaman yang diajukan.

2. Mencari Pekerjaan Baru

Contoh surat keterangan kerja juga dibutuhkan ketika Anda ingin mencari pekerjaan baru. Surat keterangan ini akan menjadi gambaran pekerjaan di perusahaan yang lama, sehingga secara langsung akan memudahkan perekrut dalam memilih calon karyawan yang sesuai. Surat ini biasa disebut dengan paklaring.

3. Mengajukan Beasiswa

Biasanya surat ini juga diperlukan untuk Anda yang ingin melanjutkan pendidikan melalui jalur profesional, sebagai syarat ketika ingin mengambil beasiswa profesional yang diselenggarakan pemerintah atau swasta.

4. Surat Keterangan Kinerja

Surat ini sekaligus berisi pernyataan pekerjaan, data diri, dan penilaian umum kinerja karyawan. Sebab, persyaratan untuk mendapatkan surat ini adalah dengan berkelakuan baik dan mengundurkan diri dengan cara yang baik.

Yang Dimuat di Surat Keterangan Kerja

Selanjutnya, berikut adalah hal-hal yang dimuat dalam surat keterangan kerja pada umumnya:

1. Kop surat: Nama dan alamat perusahaan atau kop kantor;
2. perihal;
3. isi surat: nama pegawai, lama bekerja, jabatan, pernyataan pegawai, dan kinerja pegawai;
4. penutup surat;
5. tanda tangan dan keterangan waktu dan tempat dibuatnya surat;
6. cap perusahaan dan legalisir.

Jika Perusahaan Menolak Memberikan Surat Keterangan Kerja

Untuk memperoleh surat keterangan kerja sebagai surat pernyataan pekerjaan telah selesai, ada baiknya Anda membicarakan hal tersebut kepada pihak perusahaan secara baik-baik.

Tapi, jika perusahaan tetap tidak mau memberikan surat keterangan kerja, menurut hemat kami hal ini berpotensi timbul perselisihan hak, yakni perselisihan karena tidak dipenuhinya hak karena perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, PP, atau PKB. Berikut upaya hukum yang dapat Anda lakukan:

1. Mengupayakan perundingan bipartit dengan pihak perusahaan. Jika salah satu pihak menolak, atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, perundingan bipartit dianggap gagal.[3]
2. Mencatatkan perselisihan ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat, dengan melampirkan bukti bahwa upaya perundingan bipartit telah dilakukan.[4]
3. Perselisihan hak itu kemudian diselesaikan melalui mediasi terlebih dahulu sebelum diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial.[5]
4. Jika upaya mediasi tidak mencapai kesepakatan, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.[6]

Baca juga: 3 Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

---

[1] Pasal 81 angka 45 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang memuat baru Pasal 154A ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

[2] Pasal 50 jo. Pasal 36 huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

[3] Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”)

[4] Pasal 4 ayat (1) UU PPHI

[5] Angka 6 Penjelasan Umum UU PPHI

[6] Angka 7 Penjelasan Umum UU PPHI