Bacaan 5 Menit
Apakah selama kontrak kerja tidak boleh menikah? Di kantor saya ada karyawan baru yang dilarang menikah (dan bahkan hamil) selama masa kontrak kerja dan diminta membuat surat pernyataan bermeterai. Benarkan ini dibolehkan hukum?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul Dilarang Menikah Selama Masa Kontrak Kerja yang dibuat oleh Imam Hadi Wibowo, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 06 September 2010, yang dimutakhirkan pertama kali pada 18 Februari 2021, dan dimutakhirkan kedua kalinya oleh Erizka Permatasari, S.H. 04 Januari 2024.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Menjawab pertanyaan Anda mengenai larangan menikah selama kontrak kerja, kami sampaikan bahwa di antara karyawan dan perusahaan terjadi hubungan kerja karena adanya perjanjian kerja di antara mereka.[1] Dikarenakan Anda menyebutkan karyawan itu bekerja secara kontrak, maka harus dibuatkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu secara tertulis menggunakan Bahasa Indonesia dan huruf latin.[2]
Ketentuan syarat-syarat kerja dalam perjanjian kerja tertulis yang memuat hak dan kewajiban tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[3]
Untuk menentukan apakah aturan larangan karyawan menikah dan hamil selama masa kontrak kerja yang dibuat perusahaan bertentangan dengan hukum atau tidak, kita harus mengacu pada UU Ketenagakerjaan yang beberapa ketentuannya telah diubah, dihapus, atau dimuat pengaturan baru oleh Perppu Cipta Kerja.
Perlu diketahui, baik UU Ketenagakerjaan maupun Perppu Cipta Kerja tidak memberi kewenangan bagi perusahaan untuk membuat perjanjian kerja yang memuat larangan karyawan menikah dan hamil selama masa kontrak.
Akan tetapi, Pasal 81 angka 43 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 153 ayat (1) huruf d dan e UU Ketenagakerjaan tegas menyatakan:
Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja (“PHK”) kepada pekerja/buruh dengan alasan menikah, hamil, melahirkan, gugur kandungan atau menyusui bayinya.
Lebih lanjut, PHK yang dilakukan karena alasan karyawan menikah atau hamil batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali karyawan tersebut.[4]
Dari ketentuan di atas, pernikahan maupun kehamilan bukanlah alasan yang sah berdasarkan hukum untuk digunakan sebagai alasan memberhentikan karyawan. Jadi, larangan menikah dan hamil selama masa kontrak kerja bagi karyawan juga tidak beralasan hukum.
Perlu diketahui bahwa larangan menikah selama masa kontrak kerja bertentangan dengan HAM. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (2) UU HAM menyatakan:
Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.
Jika dihubungkan dengan UU Ketenagakerjaan sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, karyawan berhak atas syarat ketenagakerjaan yang adil, dalam hal ini untuk tidak dilarang menikah dan hamil, serta tidak di-PHK atas alasan-alasan yang telah disebutkan.
Bahkan lebih lanjut, UU HAM juga memberikan perlindungan khusus kepada karyawan perempuan dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksinya.[5]
Jadi menjawab pertanyaan Anda, adanya larangan menikah selama masa kontrak kerja adalah bertentangan dengan hukum.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Putusan:
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.
[1] Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)
[2] Pasal 81 angka 13 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 57 ayat (1) UU Ketenagakerjaan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023
[3] Pasal 54 ayat (1) huruf f dan ayat (2) UU Ketenagakerjaan
[4] Pasal 81 angka 43 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 153 ayat (2) UU Ketenagakerjaan
[5] Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
