Jika merujuk Perma 1/2000, orang yang tidak bayar utang bisa dipenjara. Bagaimana mekanismenya? Saya sudah tidak tahan sama saudara saya yang utang jutaan ke saya tapi tidak kunjung bayar malah foya-foya. Sudah saya tagih katanya nggak ada duit. Saya akhirnya google ada namanya lembaga paksa badan. Apakah bisa saya memasukkan dia ke penjara dengan lembaga ini karena jujur saya udah gedek banget sama ini orang.
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Paksa badan menurut Perma 1/2000adalah upaya paksa tidak langsung dengan memasukkan seseorang debitur yang beriktikad (tidak -ed) baik ke dalam rumah tahanan negara yang ditetapkan oleh pengadilan, untuk memaksa yang bersangkutan untuk memenuhi kewajibannya.[1]
Adapun, yang dimaksud dengan debitur yang beriktikad tidak baik adalah debitur, penanggung atau penjamin utang yang mampu tetapi tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar utang-utangnya.[2]
Paksa badan hanya dapat dikenakan pada debitur yang beriktikad tidak baik yang mempunyai utang sekurang-kurangnyaRp1 miliar.[3] Paksa badan ditetapkan untuk 6 bulan lamanya, dan dapat diperpanjang setiap 6 bulan dengan keseluruhan maksimum selama 3 tahun.[4]
Patut dicatat bahwa paksa badan tidak dapat dikenakan terhadap debitur yang telah berusia 75 tahun. Kemudian, paksa badan juga dapat dikenakan kepada ahli waris yang telah menerima warisan dari debitur yang beriktikad tidak baik.[5]
Putusan mengenai paksa badan ditetapkan bersama-sama dengan putusan pokok perkara dan pelaksanaan putusannya dilakukan dengan penetapan ketua pengadilan negeri.[6] Lebih lanjut, pelaksanaan paksa badan dilakukan oleh panitera/juru sita atas perintah ketua pengadilan negeri, jika perlu dengan bantuan alat negara.[7]
Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam konteks utang piutang, paksa badan dapat dikenakan kepada debitur yang tidak memenuhi kewajiban untuk membayar utangnya setelah melalui upaya-upaya hukum yang sah. Adapun, paksa badan tersebut harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Artinya, harus ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang mengharuskan debitur membayar utangnya, namun debitur tidak mengindahkan putusan tersebut.
Lantas, apakah kita dapat menggunakan Perma 1/2000 tentang lembaga paksa badan sebagai dasar dalam memenjarakan orang yang tidak membayar utang? Perlu dipahami bahwa utang piutang merupakan ranah hukum perdata. Dengan tidak dibayarkannya kewajiban tersebut oleh debitur dan dalam hal ini debitur malah berfoya-foya, tidak membuat debitur tersebut dapat diproses melalui ranah pidana.
Pada prinsipnya, utang piutang merupakan masalah perdata yang penyelesaiannya melalui hukum perdata, bukan melalui mekanisme hukum pidana. Pasal 19 ayat (2) UU HAM memuat kaidah bahwa tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Sehingga, orang yang tidak membayar utang tidak dapat dipidana, kecuali apabila dalam kasus tersebut memuat unsur pidana seperti halnya penipuan.
Baca juga: Bisakah Orang yang Tidak Membayar Utang Dipidana?
Adapun, disarikan dari artikel Proporsionalitas Lembaga Paksa Badan terampasnya kebebasan seseorang lewat paksa badan walaupun masih lewat putusan pengadilan, lingkupnya adalah hukum perdata (hal. 3), bukan ranah pidana.
Namun, dalam kasus Anda, Anda tidak dapat memohonkan lembaga paksa badan untuk debitur kepada pengadilan, karena tidak memenuhi kriteria yang disebutkan Perma 1/2000. Utang debitur yang Anda sebutkan masih dalam angka jutaan rupiah, sedangkan syarat untuk paksa badan yaitu debitur mempunyai utang minimal Rp1 miliar.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[1] Pasal 1 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan (“Perma 1/2000”)
[2] Pasal 1 huruf b Perma 1/2000
[3] Pasal 4 Perma 1/2000
[4] Pasal 5 Perma 1/2000
[5] Pasal 3 Perma 1/2000
[6] Pasal 6 ayat (1) dan (2) Perma 1/2000
[7] Pasal 8 Perma 1/2000
