Makna Cukup Jelas dalam Bagian Penjelasan Peraturan

PERTANYAAN

Apa arti cukup jelas dalam penjelasan peraturan perundang-undangan? Bagaimana cara mengartikan pasal yang penjelasannya memuat bunyi cukup jelas tersebut?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul Cara Mengartikan Penjelasan Pasal yang Bunyinya "Cukup Jelas", yang dibuat oleh Muhammad Yasin, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 5 Mei 2017, dimutakhirkan pertama kali oleh Sigar Aji Poerana, S.H pada 14 Agustus 2020, dan dimutakhirkan kedua kali oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. pada 28 Desember 2020.

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Bagian Penjelasan Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan

Pada dasarnya, benar bahwa ada banyak frasa ‘cukup jelas’ pada bagian penjelasan pasal demi pasal dalam setiap peraturan perundang-undangan. Kemudian, perlu diketahui pula bahwa bagian penjelasan dalam peraturan perundang-undangan berfungsi antara lain untuk menjelaskan segala sesuatu yang dipandang masih memerlukan penjelasan.

Maria Farida Indrati Soeprapto dalam Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses dan Teknik Pembentukannya, menerangkan bahwa bagian penjelasan merupakan ‘interpretasi resmi’ (autentik) dari pembentuk peraturan perundang-undangan yang dapat membantu untuk mengetahui maksud atau latar belakang pembentukan peraturan perundang-undangan (hal. 144).

Mengingat fungsinya sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat, atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh.

Lebih lanjut, Lampiran II UU 13/2022 menyebutkan bahwa penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat, atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan tidak boleh mengandung norma karena penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.

Kemudian, dalam buku yang sama, Maria Farida Indrati Soeprapto menerangkan bahwa meski di dalam suatu peraturan perundang-undangan dimungkinkan adanya suatu penjelasan, tetapi seyogianya, para pembentuk peraturan perundang-undangan selalu mengusahakan pembentukan yang sebaik-baiknya dan sejelas-jelasnya, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan dari para pemakai peraturan perundang-undangan bersangkutan (hal. 146).

Pandangan ini sejalan dengan asas kejelasan rumusan, yang berarti setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Baca juga: Mengenal 7 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Adapun menurut Yuliandri dalam Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan (hal. 114), ketaatan pada asas ini menjadi syarat untuk pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (beginselen van behoorlijke wetgeving). Terminologi dan sistematika yang jelas (het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek) merupakan salah satu prinsip peraturan perundang-undangan yang baik.

Fungsi Frasa ‘Cukup Jelas’

Terkait frasa ‘cukup jelas’, alasan dituliskannya frasa tersebut dalam penjelasan adalah karena para pembentuk peraturan perundang-undangan menganggap rumusan pasalnya sudah cukup jelas, atau tidak memerlukan penjelasan lagi.[1]

Namun, meski disebutkan ‘cukup jelas’ atas suatu rumusan batang tubuh, bukan berarti tak ada peluang perbedaan penafsiran.

Ketidakjelasan rumusan justru dipercaya sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Soerjono Soekanto dalam Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (hal. 16 – 17) mengatakan bahwa:

Persoalan lain yang mungkin timbul di dalam Undang-Undang adalah ketidakjelasan di dalam kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Kemungkinan hal itu disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali, atau karena soal terjemahan dari bahasa asing (Belanda) yang kurang tepat.

Cara Mengartikan Frasa ‘Cukup Jelas’

Lantas, bagaimana cara mengartikan frasa ‘cukup jelas’ dalam penjelasan peraturan perundang-undangan? Jika peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas, dan frasa ‘cukup jelas’ justru ditafsirkan berbeda oleh masyarakat, peraturan itu tetap harus dilaksanakan. Menurut Bernadetha Aurelia Oktavira (penulis sebelumnya), berikut ini sejumlah metode yang dapat Anda lakukan untuk menafsirkannya:

1. Apabila perbedaan pendapat tentang penafsiran telah sampai pada sengketa yang dibawa ke pengadilan, hakimlah yang bertugas menemukan hukumnya. Di sinilah letak pentingnya penemuan hukum (rechtsvinding) yang bisa jadi menghasilkan interpretasi-interpretasi.
2. Lihat lagi batang tubuh pasal tersebut, lalu lakukan interpretasi terhadap maksud pembentuk peraturan perundang-undangan.
3. Telusuri kembali bahan-bahan pembahasan peraturan yang dimaksud(memorie van toelichting), kamus (interpretasi bahasa), maupun naskah akademiknya.
4. Hubungkan isi batang tubuh dan penjelasan yang memiliki frasa ‘cukup jelas’ itu dengan pasal atau peraturan perundang-undangan lain (interpretasi sistematis). Selanjutnya, Anda bisa membaca bahan-bahan interpretasi hukum yang banyak dikaji dalam referensi ilmu hukum.

Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Referensi:

1. Maria Farida Indrati Soeprapto. Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses dan Teknik Pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius, 2007;
2. Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014;
3. Yuliandri. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

---

[1] Maria Farida Indrati Soeprapto. Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses dan Teknik Pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius, 2007, hal. 145.