Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Pegawai Negeri Sipil (“PNS”) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara (“ASN”) secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (“PPK”) untuk menduduki jabatan pemerintahan.[1]
Sebagaimana dijelaskan pada definisi di atas, seorang PNS diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh PPK. Akan tetapi, sebelum diangkat menjadi PNS, seorang PNS harus terlebih dahulu menjadi Calon PNS (“CPNS”).
CPNS merupakan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi dan ditetapkan sebagai CPNS oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.[2]
Adapun, tahapan seleksi yang perlu dilalui pelamar CPNS adalah:[3]
- Seleksi administrasi
Dilakukan untuk mencocokan antara persyaratan administrasi dengan dokumen pelamaran yang disampaikan oleh pelamar.
- Seleksi kompetensi dasar
Dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi dasar yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS, yang meliputi karakteristik pribadi, intelegensia umum, dan wawasan kebangsaan.
- Seleksi kompetensi bidang
Dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan.
Setelah melewati 3 tahapan seleksi tersebut, PPK akan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan PNS secara terbuka.[4] Lalu, berdasarkan Pasal 33 PP 11/2017, pelamar yang dinyatakan lulus seleksi dapat diangkat dan ditetapkan sebagai calon PNS oleh PPK.
Akan tetapi, bagi pelamar yang tidak lulus seleksi dapat melakukan sanggahan terhadap keputusan hasil seleksi yang sudah dikeluarkan.
Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Permen PANRB 6/2024, sanggahan adalah pendapat lain terhadap keputusan hasil seleksi yang diajukan oleh pelamar kepada panitia pengadaan ASN dengan disertai bukti yang dapat diakui kebenarannya.
Lalu, masa sanggah untuk apa? Yaitu untuk mengajukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi maupun pengumuman hasil seleksi pengadaan pegawai ASN oleh PPK.
Sanggahan dilakukan pada masa sanggahan, yaitu waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi.[5]
Kapan masa sanggah dapat disampaikan? Bagi pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi atau seleksi pengadaan pegawai ASN, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 hari kalender sejak hasil seleksi administrasi diumumkan bagi seleksi administrasi dan sejak hasil akhir seleksi diumumkan bagi hasil seleksi pengadaan pegawai ASN.[6]
Anda dapat mengajukan sanggahan dengan cara sebagai berikut:
- Sanggahan ini dapat diajukan melalui SSCASN,[7] dengan membuka laman bkn.go.id;
- Login akun SSCASN dengan memasukan Nomor Induk Kependudukan, password, dan juga kode CAPTCHA;
- Perhatikan penyebab Anda tidak lolos seleksi administrasi;
- Klik “Ajukan Sanggah” untuk memulai pengajuan sanggahan;
- Mengisi alasan sanggah pada form sanggah sesuai syarat;
- Centang disclaimer dan klik tombol “Akhiri Proses Sanggah” apabila sudah selesai.
Perlu diketahui bahwa diterima atau ditolaknya alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar, dilakukan oleh panitia seleksi instansi pengadaan pegawai ASN.[8]
Atas sanggahan yang Anda ajukan, jika kesalahanbukan berasal dari pelamar, maka panitia seleksi instansi pengadaan pegawai ASN dapat menerima sanggahan.[9] Sedangkan, jika hal kesalahan berasal dari pelamar, maka panitia seleksi instansi pengadaan pegawai ASN dapat menolak alasan sanggahan.[10]
Dalam hal alasan sanggahan pelamar diterima terhadap hasil seleksi administrasi, maka panitia seleksi instansi pengadaan pegawai ASN mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 hari kalender sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.[11]
Lalu, bagi hasil seleksi pengadaan Pegawai ASN, jika alasan sanggahan diterima, maka panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN melaporkan kepada ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil seleksi.[12]
Lalu, panitia seleksi instansi pengadaan pegawai ASN berdasarkan persetujuan ketua Panselnas mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 hari kalender sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggahan.[13]
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Referensi:
sscasn.bkn.go.id, yang diakses pada tanggal 19 September 2024 pukul 17.30 WIB.
[1] Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
[2] Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (“PP 11/2017”)
[3] Pasal 26 PP 11/2017
[4] Pasal 32 PP 11/2017
[5] Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (“Permen PANRB 6/2024”)
[6] Pasal 29 ayat (1) jo. Pasal 53 ayat (1) Permen PANRB 6/2024
[7] Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 53 ayat (2) Permen PANRB 6/2024
[8] Pasal 29 ayat (3) jo. Pasal 53 ayat (3) Permen PANRB 6/2024
[9] Pasal 29 ayat (4) jo. Pasal 53 ayat (4) Permen PANRB 6/2024
[10] Pasal 29 ayat (5) jo. Pasal 53 ayat (5) Permen PANRB 6/2024
[11] Pasal 29 ayat (6) Permen PAN & RB 6/2024
[12] Pasal 53 ayat (6) Permen PAN & RB 6/2024
[13] Pasal 53 ayat (7) Permen PAN & RB 6/2024