Yth. Rekan pembaca Hukumonline,
Secara sederhana, hak merupakan klaim atau kebebasan untuk melakukan, mempertahankan, atau tidak melakukan sesuatu yang didasarkan pada alas hukum yang sah. Alas hukum ini dapat berupa peraturan perundang-undangan maupun hukum lain baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Alas hukum biasanya mengatur siapa yang memiliki hak, dan apa hak yang ia miliki. Dalam terjadi sengketa mengenai pihak yang memiliki hak dan ruang lingkup hak yang ia miliki, pihak yang mengklaim adanya hak diminta untuk memberikan bukti mengenai alas hukum yang dimaksud.
Dunia siber merupakan dunia virtual yang tidak mengenal batas yang jelas. Dunia ini terbentuk dari penyatuan teknologi informasi dan komunikasi. Setiap informasi, gagasan, dan ide, pada dasarnya hanya merupakan kombinasi deretan 0 dan 1. Dalam dunia siber setiap orang dapat menjadi siapa saja. Anonimitas atau pseudonimitas merupakan hak setiap orang dalam berinteraksi, baik komunikasi maupun transaksi, di dunia siber. Prinsip ini dibangun berdasarkan paham bahwa anonimitas dan pseudonimitas merupakan wujud dari kebebasan berekspresi, dan keduanya merupakan salah satu cara untuk melindungi diri dari segala bentuk interferensi pihak lain dalam berkomunikasi. Namun, dalam banyak transaksi dan interaksi, para pihak membutuhkan identitas yang jelas sehingga setiap interaksi yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
E-mail merupakan salah satu cara identifikasi yang paling lemah. Untuk membuat e-mail, seseorang diminta untuk memberikan informasi mengenai, antara lain: nama depan, nama belakang, nama pengguna, kata sandi, jenis kelamin, tanggal lahir, dan domisili. Akan tetapi, dalam kebanyak pembuatan e-mail tidak berbayar (gratis), tidak ada mekanisme verifikasi mengenai kebenaran identitas pengguna.
Dalam banyak hal, kepercayaan, baik secara teknis maupun hukum, yang telah dibangun dalam dunia siber sulit untuk dilanjutkan atau dihubungkan dalam dunia nyata. Sebagai contoh, Polan yang menggunakan email [email protected] dan mengaku sebagai Pria, 28 tahun, wiraswasta, single. Polan telah membangun relasi yang baik dengan Polanita yang menggunakan e-mail [email protected] dan mengaku sebagai wanita 25 tahun, pegawai negeri, single. Mereka telah berbagi informasi mengenai hobi dan foto. Akan tetapi, mereka tidak dapat memastikan bahwa masing-masing mereka adalah sebagaimana yang mereka nyatakan (referensi Kasus: TALHOTBLOND http://en.wikipedia.org/wiki/Talhotblond). Apabila mereka bertemu (kopi darat), mereka dapat memerlukan usaha dan waktu untuk membangun kepercayaan seperti yang mereka telah bangun dalam dunia siber.
Kembali kepada kasus yang Saudara alami mengenai klaim suatu hak, prinsip pembuktian adanya hak dalam lingkup perdata diatur dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”), yaitu:
Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.
Prinsip ini diimplementasikan dalam Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:
Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa petugas perusahaan online games tersebut menjalankan prinsip kehati-hatian. Ia tidak dapat memastikan bahwa Saudara adalah pengguna akun yang sah dari online game yang dimaksud, karena Saudara tidak dapat memastikan identitas Saudara melalui mekanisme verifikasi yang ditentukan. Oleh karena itu, sepanjang identitas Saudara tidak dapat diverifikasi, hak Saudara juga akan tetap dipertanyakan.
Yang perlu diklarifikasi lebih jauh lagi ialah apakah Saudara memberikan informasi yang benar pada waktu Saudara mendaftarkan diri sebagai pengguna online game yang dimaksud? Misalnya, Saudara memberikan informasi mengenai nama, alamat, tempat dan tanggal lahir, nomor telepon yang benar? Jika informasi yang Saudara berikan telah benar dan Saudara dapat menunjukkan bukti-bukti untuk memverifikasi jati diri Saudara, maka hal tersebut merupakan petunjuk bahwa Saudara adalah pengguna e-mail yang dimaksud.
Dalam kasus Saudara, pada akhirnya dikembalikan kepada kebijakan penyelenggara online game sebagaimana tertuang dalam syarat dan ketentuan penggunaan akun dan password e-mail. Surat keterangan dari kepolisian yang digunakan untuk membuktikan kepemilikan akun atau password e-mail belum dapat digunakan sebagai dasar untuk mengklaim hak Saudara, terlebih Saudara tidak mengingat e-mail secara pasti.
Sekiranya memerlukan penjelasan lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi kami.
Dasar Hukum:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Referensi:
Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana, Jakarta : Tatanusa, 2012.
