Perlindungan Konsumen

Mau Beli Kosmetika dari Luar Negeri? Begini Aturannya

Bacaan 7 Menit
Mau Beli Kosmetika dari Luar Negeri? Begini Aturannya

Pertanyaan

Saya baca dari artikel Klinik Hukumonline kalau obat komsumsi pribadi diperbolehkan masuk ke Indonesia dengan adanya Izin SAS dari BPOM. Pertanyaan saya, bagaimana dengan kosmetika yang sering kita beli dari luar negeri? Saat ini banyak sekali muda-mudi yang tergila-gila dengan kosmetika dari negeri ginseng Korea. Tidak sedikit yang membeli langsung online dan dikirim langsung dari Korea karena di Indonesia tidak ada. Bisakah mengimpor produk-produk kosmetika tersebut secara perorangan untuk diimpor masuk ke dalam negeri dan untuk dipakai sendiri?

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Pada dasarnya, ketentuan impor obat dan makanan dari luar negeri, dalam hal ini termasuk kosmetika, bagi importir yang akan mengedarkan kembali dan bagi perorangan sebagaimana Anda sebutkan sebelumnya untuk penggunaan/keperluan pribadi, itu berbeda. Terdapat mekanisme jalur khusus/Special Access Scheme (SAS) untuk mengimpor kosmetika dengan tujuan penggunaan pribadi. Apakah itu dan bagaimana bunyi aturannya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 

Artikel ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Perlukah Izin Jika Membeli Kosmetika dari Luar Negeri? yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan dipublikasikan pertama kali pada 9 Januari 2018.

 

Guna menjawab pertanyaan Anda, kami akan berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia (“PBPOM 30/2017”) dan perubahannya.

 

Ketentuan Impor Kosmetika di Indonesia

Berikut ini beberapa ketentuan yang harus ditaati saat hendak mengimpor kosmetika di Indonesia:

  1. Memiliki izin edar dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang impor

Pada dasarnya, obat dan makanan, termasuk di dalamnya kosmetika, yang dapat dimasukkan/diimpor ke dalam wilayah Indonesia harus memiliki izin edar dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang impor.[1]

Yang dimaksud dengan izin edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran obat dan makanan yang diberikan oleh Kepala BPOM untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.[2]

  1. Mendapat persetujuan dari Kepala BPOM, berupa:[3]
  1. Surat Keterangan Impor Border (“SKI Border”)

Pelaku usaha yang melakukan impor obat dan/atau obat tradisional secara border wajib memiliki SKI Border pada saat mengajukan pemberitahuan impor barang yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

  1. Surat Keterangan Impor Post Border (“SKI Post Border”)

Pelaku usaha yang melakukan impor obat tradisional berupa obat kuasi, kosmetika, suplemen kesehatan, dan/atau pangan olahan secara post border wajib memiliki SKI Post Border maks. 7 hari terhitung sejak surat persetujuan pengeluaran barang terbit.

Pemohon SKI Post Border dapat mengajukan permohonan SKI Post Border sebelum mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran pemberitahuan impor barang.

SKI Border atau SKI Post Border di atas hanya berlaku untuk 1 kali pemasukan[4], serta berlaku juga bagi impor obat dan makanan di wilayah kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas serta tempat penimbunan berikat.[5]

Khusus impor obat berupa narkotika, psikotropika, atau prekursor dikecualikan mendapat persetujuan dari Kepala BPOM, tetapi harus memenuhi persyaratan analisa hasil pengawasan dan surat persetujuan impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[6]

Maka, untuk produk kosmetika yang akan diedarkan, selain harus memenuhi ketentuan izin edar dan ketentuan impor, kosmetika harus mendapat persetujuan dari Kepala BPOM berupa SKI Post Border.

  1. Minimal masa simpan

Kosmetika yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia harus memiliki masa simpan minimal 1/3 dari masa simpan.[7]

  1. Hanya dapat dilakukan oleh pemegang izin edar atau kuasanya

Impor kosmetika hanya dapat dilakukan oleh pemegang izin edar atau kuasanya.[8] Jika impor dilakukan oleh kuasanya, maka:[9]

  1. kuasa tersebut harus memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. pemasukan dan peredaran produk jadi tanggung jawab pemegang izin edar; dan
  3. surat kuasa harus mencantumkan alamat dan status gudang tempat penyimpanan produk dengan jelas.

Selain itu, industri farmasi pemegang izin edar dapat menunjuk industri farmasi lain atau pedagang besar farmasi importir sebagai pelaksana impor obat, dengan pelulusan mutu obat sebelum beredar tetap dilakukan oleh pemegang izin edar.[10]

Jadi dari uraian di atas, kosmetika yang akan masuk ke Indonesia untuk diedarkan harus memiliki izin edar, memenuhi ketentuan impor, memiliki SKI Post Border, memiliki minimal masa simpan, dan hanya dapat diimpor oleh pemegang izin edar atau kuasanya.

 

Mengimpor Kosmetika untuk Keperluan Pribadi

Lalu bagaimana jika Anda membeli kosmetika dari luar negeri untuk digunakan sendiri?

Pada dasarnya, pemasukan obat dan makanan ke dalam wilayah Indonesia (termasuk kosmetika) untuk keperluan penggunaan sendiri/pribadi, baik berdasarkan pertimbangan tenaga kesehatan maupun tanpa pertimbangan tenaga kesehatan, dikecualikan dari ketentuan di atas, serta dilakukan melalui mekanisme jalur khusus /Special Access Scheme (“SAS”).[11]

Impor tersebut dapat dilakukan melalui jasa pengiriman/pengangkutan atau barang bawaan penumpang.[12] Selain itu, perlu diperhatikan bahwa impor kosmetika tersebut tidak untuk diperjualbelikan dan dalam jumlah terbatas sesuai dengan kebutuhan.[13]

Adapun batasan jumlah yang dimaksud dapat Anda akses di Lampiran Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia (“PBPOM 15/2020”).

Kemudian, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan pengawasan yang dilakukan dengan menggunakan:[14]

  1.  
  2. formulir beserta petunjuk pengisian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III PBPOM 15/2020; dan
  3. laman resmi pelayanan SKI Border atau SKI Post Border BPOM.

Khusus impor kosmetika yang dimasukkan melalui barang bawaan penumpang atau jasa pengangkutan untuk keperluan pribadi, mengisi formulir pemberitahuan pada Lampiran III PBPOM 15/2020, sedangkan batasan jumlah barang impor bisa dibaca pada Lampiran IV PBPOM 15/2020.

Dengan demikian, pada saat Anda mengimpor kosmetika, baik melalui barang bawaan atau jasa pengiriman/pengangkutan untuk keperluan penggunaan sendiri/pribadi, Anda perlu memperhatikan ketentuan di atas.

Lebih lanjut, mengenai SAS ini dapat Anda simak penjelasan dalam bentuk video oleh Kemenkeu Learning Center melalui Special Access Scheme.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia.

Referensi:

Special Access Scheme, diakses pada 8 September 2021 pukul 12.00 WIB.

 


[2] Pasal 1 angka 17 PBPOM 15/2020

[3] Pasal 3 ayat (1), (2), (3a), (3b), dan (3c) PBPOM 15/2020

[4] Pasal 3 ayat (3) PBPOM 15/2020

[5] Pasal 5 PBPOM 30/2017

[6] Pasal 3 ayat (3d) PBPOM 15/2020

[7] Pasal 4 ayat (1) huruf a PBPOM 30/2017

[8] Pasal 6 ayat (1) PBPOM 30/2017

[9] Pasal 6 ayat (3) PBPOM 30/2017

[10] Pasal 6 ayat (2) PBPOM 30/2017

[11] Pasal 28 ayat (1), (2) huruf a, dan (5) PBPOM 15/2020

[12] Pasal 28 ayat (6) PBPOM 15/2020

[13] Pasal 28 ayat (7) PBPOM 15/2020

[14] Pasal 29 ayat (1), (2), dan (4) PBPOM 15/2020

Tags: