Mau Jadi Hakim Pengadilan Pajak? Ini Syaratnya

PERTANYAAN

Apa saja syarat menjadi hakim pajak di pengadilan pajak?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI) dan pertama kali dipublikasikan pada 12 Januari 2021.

KLINIK TERKAIT

Hukumnya Praktik Pinjam Nama (Nominee) untuk Menghindari Pajak

05 Des, 2025

Cara Menjadi Konsultan Pajak dan Kuasa Hukum Pajak

17 Des, 2024

Apakah Syarat Menjadi Advokat Magang Harus Lulus PKPA?

14 Sep, 2023

Modus Operandi Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

08 Mar, 2023

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Pengertian Pengadilan Pajak

Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan merujuk pada UU Pengadilan Pajak. Apa yang dimaksud dengan pengadilan pajak? Menurut Pasal 2 UU Pengadilan Pajak, pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Susunan pengadilan pajak terdiri dari pimpinan, hakim anggota, sekretaris, dan panitera.[1]

Hakim Pengadilan Pajak

Adapun yang dimaksud dengan hakim anggota adalah hakim dalam suatu majelis yang ditunjuk oleh ketua untuk menjadi anggota dalam majelis.[2] Selain itu, terdapat juga hakim ketua, yaitu hakim anggota yang ditunjuk oleh ketua untuk memimpin sidang.[3]

Hakim pengadilan pajak diangkat oleh presiden dari daftar nama calon yang diusulkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan ketua Mahkamah Agung.[4]

Apa syarat menjadi hakim pajak? Untuk dapat diangkat, terdapat syarat menjadi hakim pajak yang harus dipenuhi, antara lain:[5]

1. Warga Negara Indonesia;
2. berumur paling rendah 45 tahun;
3. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
4. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
5. tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 atau terlibat organisasi terlarang;
6. mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berijazah sarjana hukum atau sarjana lain;
7. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
8. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan; dan
9. sehat jasmani dan rohani.

Sebagai informasi, dalam memeriksa dan memutus perkara sengketa pajak tertentu yang memerlukan keahlian khusus, ketua dapat menunjuk hakim ad hoc sebagai hakim anggota.[6] Dalam hal ketua menunjuk hakim ad hoc pada saat pemeriksaan sengketa pajak sedang dilaksanakan, hakim ad hoc menggantikan hakim anggota yang paling muda usianya.[7]

Adapun yang dimaksud dengan hakim ad hoc adalah ahli yang ditunjuk oleh ketua sebagai anggota majelis dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak tertentu.[8] Kemudian, yang dimaksud sebagai ahli adalah seseorang yang memiliki disiplin ilmu yang cukup dan berpengalaman di bidangnya sekurang-kurangnya 10 tahun.[9]

Lebih lanjut, menurut Pasal 9 ayat (3) UU Pengadilan Pajak, untuk dapat ditunjuk sebagai hakim ad hoc, seseorang harus memenuhi syarat-syarat hakim pengadilan pajak di atas, kecuali pada poin huruf b dan f.

Selain itu, untuk menunjuk hakim ad hoc, ketua juga wajib memperhatikan:[10]

1. sifat kompleksitas sengketa yang dihadapi;
2. aspek internasional dan penerapan hukumnya; dan/atau
3. wawasan, keahlian, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan dalam penyelesaian kasus yang bersangkutan.

Larangan Rangkap Jabatan

Penting untuk diketahui bahwa hakim pengadilan pajak tidak boleh merangkap menjadi:[11]

1. pelaksanaan putusan pengadilan pajak;
2. wali, pengampu, atau pejabat yang berkaitan dengan suatu sengketa pajak yang akan atau sedang diperiksa olehnya;
3. penasihat hukum;
4. konsultan pajak;
5. akuntan publik; dan/atau
6. pengusaha.

Namun, larangan rangkap jabatan sebagai pengusaha dikecualikan untuk hakim ad hoc.[12]

Larangan rangkap jabatan hakim dapat juga merujuk pada PP 36/2011 tentang jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh hakim agung dan hakim.

Pasal 2 PP 36/2011 jo. Putusan MA No. 11 P/HUM/2014 (hal. 80-81), menerangkan bahwa jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh hakim agung dan hakim adalah:

1. pejabat negara lainnya;
2. jabatan struktural atau jabatan fungsional pada instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah;[13]
3. arbiter dalam suatu sengketa perdata;
4. anggota panitia urusan piutang dan lelang negara;
5. jabatan pada lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank;
6. jabatan sebagai pimpinan dan/atau anggota pada lembaga nonstruktural;
7. komisaris, dewan pengawas, direksi pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah;
8. notaris, pejabat sementara notaris, notaris pengganti, dan notaris pengganti khusus;
9. pejabat pembuat akta tanah;
10. jabatan lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan tidak boleh dirangkap oleh hakim; atau
11. anggota musyawarah pimpinan daerah.

Pejabat negara lainnya yang dimaksud antara lain ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”), ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (“BPK”), menteri/setingkat menteri, gubernur, dan bupati/walikota.[14]

Sedangkan jabatan fungsional adalah jabatan dengan status Pegawai Negeri Sipil (“PNS”), contohnya peneliti, dosen tetap.[15]

Selanjutnya, yang dimaksud dengan pimpinan dan/atau anggota lembaga nonstruktural antara lain pimpinan dan/atau anggota pada Komisi Negara, Komisi, Komite, Dewan, Badan, dan Lembaga, antara lain pimpinan dan/atau anggota Komisi Pemilihan Umum (“KPU”), Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“KPK”), Komite Nasional Keselamatan Transportasi (“KNKT”), Komite Akreditasi Nasional (“KAN”), Dewan Ketahanan Pangan (“DKP”), Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (“DPOD”), Badan Nasional Sertifikasi Profesi (“BNSP”), Badan Pengatur Jalan Tol (“BPJT”), Lembaga Sensor Film (“LSF”), Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.[16]

Menurut Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI) (penulis sebelumnya), patut diperhatikan bahwa larangan rangkap jabatan ini penting untuk memastikan bahwa hakim pengadilan pajak tetap netral dan tidak memihak. Selain itu, hakim seyogianya tidak memiliki ikatan pribadi yang dapat mengganggu independensinya untuk menyelesaikan suatu perkara dan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Sebagai informasi, Anda dapat menilik pengumuman rekrutmen Calon Hakim Pengadilan Pajak pada laman Pengumuman Kementerian Keuangan, secara berkala.

Baca juga: Kedudukan dan Posisi Pengadilan Pajak dalam Kekuasaan Kehakiman

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2011 tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 449/KMK.01/2003 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Pajak.

Putusan:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 11 P/HUM/2014.

Referensi:

Pengumuman Kementerian Keuangan, yang diakses pada 04 Oktober 2025, pukul 12.46 WIB.

---

[1] Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (“UU Pengadilan Pajak”)

[2] Pasal 1 angka 15 UU Pengadilan Pajak

[3] Pasal 1 angka 16 UU Pengadilan Pajak

[4] Pasal 8 ayat (1) UU Pengadilan Pajak

[5] Pasal 9 ayat (1) UU Pengadilan Pajak

[6] Pasal 9 ayat (2) UU Pengadilan Pajak

[7] Pasal 3 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 449/KMK.01/2003 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penunjukan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Pajak (“KMK 449/2003”)

[8] Pasal 1 angka 4 KMK 449/2003

[9] Pasa 1 angka 1 KMK 449/2003

[10] Pasal 3 ayat (3) KMK 449/2003

[11] Pasal 12 ayat (1) UU Pengadilan Pajak

[12] Pasal 9 ayat (4) UU Pengadilan Pajak

[13] Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 11 P/HUM/2014, yang menyatakan frasa “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah” dalam pasal a quo diartikan “hanya berlaku di dalam lingkungan kekuasaan negara cabang eksekutif yang berada di tingkat pusat dan lingkungan kekuasaan negara cabang eksekutif yang berada di tingkat daerah”

[14] Penjelasan Pasal 2 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2011 tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim (“PP 36/2011”)

[15] Penjelasan Pasal 2 huruf b PP 36/2011

[16] Penjelasan Pasal 2 huruf f PP 36/2011