Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Aturan Benturan Kepentingan Mediator yang Berprofesi Advokat yang dibuat oleh Adi Condro Bawono dan Diana Kusumasari dan pertama kali dipublikasikan pada 10 Februari 2012.
Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu pengertian mediasi. Berdasarkan praktik kami, dalam proses penyelesaian sengketa (khususnya di luar pengadilan), mediasi merupakan salah satu metode yang diharapkan dapat mendorong tercapainya kesepakatan perdamaian tanpa perlu berlanjut ke tahapan litigasi.
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Perma 1/2016, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Merujuk pada definisi tersebut, singkatnya tugas mediator dalam menyelesaikan konflik adalah untuk memperoleh kesepakatan antara para pihak seiring berjalannya proses mediasi.
Pasal 1 angka 2 Perma 1/2016 telah mengatur bahwa mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Menurut hemat kami, mediator juga memiliki tugas untuk membantu memfasilitasi tercapainya kesepakatan perdamaian antara para pihak yang bersengketa dengan posisi netral dan tidak dengan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
Namun, apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan atau perdamaian, muncul pertanyaan, apakah mediator yang terlibat dalam proses tersebut dapat bertindak sebagai pengacara (advokat) bagi salah satu pihak yang dimediasi?
Menjawab pertanyaan Anda, terdapat perbedaan peran yang mendasar antara mediator dan advokat. Sebagaimana kami jelaskan, mediator berfungsi sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam mencapai kesepakatan damai. Kemudian, mediator memiliki peran dan tanggung jawab terhadap para pihak yang dibantu dan terhadap profesinya, dengan berpegang pada beberapa prinsip utama, antara lain netralitas, confidentiality (kerahasiaan proses), independensi, dan menghindari benturan kepentingan.
Tugas-tugas mediator selengkapnya dapat Anda baca pada artikel Apa Itu Mediator dan Tugas-tugasnya.
Sementara advokat adalah perwakilan hukum dari satu pihak yang berusaha memperjuangkan kepentingan kliennya. Pengertian advokat dapat Anda temukan dalam beberapa pasal berikut:
Pasal 1 angka 1 UU Advokat
Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.
Pasal 1 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia (“KEAI”)
Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara Praktek ataupun sebagai Konsultan Hukum.
Merujuk pada prinsip dasar mediasi yakni kerahasiaan proses, ketentuan Pasal 35 ayat (3) Perma 1/2016 menegaskan bahwa pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara. Berkaitan dengan hal ini, dalam praktiknya, mediator sebagai pihak netral yang sebelumnya membantu memfasilitasi perdamaian antara para pihak, tentunya telah berupaya untuk menggali kepentingan masing-masing pihak dengan berbagai cara, termasuk namun tidak terbatas dengan melaksanakan kaukus (pertemuan dengan salah satu pihak tanpa diketahui pihak lainnya). Tentunya, mediator memiliki akses terhadap segala informasi sensitif dari kedua belah pihak yang belum tentu dapat diungkapkan di persidangan, mengingat pendekatan mediasi bersifat personal. Menurut hemat kami, apabila mediator dimaksud bertindak sebagai advokat mewakili salah satu pihak setelah gagalnya proses mediasi, maka terdapat risiko dan/atau kemungkinan penyalahgunaan informasi yang dapat menguntungkan bagi salah satu pihak yang diwakili.
Prinsip lainnya yang wajib diutamakan oleh seorang mediator dalam proses mediasi adalah prinsip netralitas. Perubahan peran mediator yang netral menjadi advokat bagi salah satu pihak dapat menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan terhadap mediator yang bersangkutan, baik dari pihak lainnya maupun Pengadilan. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan dalam prinsip kepribadian advokat yang bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun.[1]
Guna menjaga kerahasiaan proses serta prinsip netralitas dimaksud, seorang mediator juga dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara yang bersangkutan.[2] Selain itu, ketentuan Pasal 15 Perma 1/2016 mengamanatkan agar mediator dalam menjalankan fungsinya wajib menaati pedoman perilaku mediator.
Menindaklanjuti hal dimaksud, Ketua Mahkamah Agung telah menetapkan pedoman perilaku mediator pada tanggal 17 Juni 2016 melalui Keputusan Ketua MA No. 108/KMA/SK/VI/2016, yang secara tegas dinyatakan dalam Lampiran Pasal 6 ayat (3) sebagai berikut:
Seorang mediator yang berprofesi sebagai advokat dan rekan pada firma hukum yang sama dilarang menjadi penasehat hukum salah satu pihak dalam sengketa yang sedang ditangani baik selama maupun sesudah proses mediasi.
Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan di atas, apabila proses mediasi telah dinyatakan gagal, maka mediator yang bersangkutan tidak dapat beralih menjadi advokat yang mewakili kepentingan salah satu pihak untuk menjaga integritas profesi serta mematuhi prinsip-prinsip netralitas dan kerahasiaan. Terlebih, advokat juga diperkenankan untuk menolak memberikan nasihat dan bantuan hukum dengan pertimbangan karena bertentangan dengan hati nuraninya.[3]
Apabila mediator dalam perkara bersangkutan melanggar ketentuan tersebut di atas, maka mediator dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau pencoretan nama dari daftar mediator.[4]
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan;
- Kode Etik Advokat Indonesia.