Cara Membuat Surat Gugatan Perdata yang Memenuhi Syarat

PERTANYAAN

Bagaimana cara membuat surat gugatan? Apa sajakah syarat yang harus dipenuhi dalam membuat sebuah surat gugatan perdata?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran keempat dari artikel dengan judul Membuat Surat Gugatan yang dibuat oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 20 April 2011, kemudian dimutakhirkan pertama kali pada 25 Agustus 2022, dimutakhirkan kedua kali pada 3 Agustus 2023, dan dimutakhirkan ketiga kali oleh Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H, pada 25 Oktober 2024.

KLINIK TERKAIT

5 Perbedaan Gugatan dan Permohonan

09 Okt, 2025

Apa Saja yang Harus Dimuat dalam Posita Gugatan?

16 Okt, 2024

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Syarat Membuat Surat Gugatan

Menjawab pertanyaan Anda tentang cara membuat surat gugatan perdata dan syaratnya, perlu diperhatikan bahwa ada dua syarat penting yang harus dipenuhi, yaitu syarat materiil dan syarat formil.

Syarat materiil gugatan adalah syarat yang berkaitan dengan isi atau materi yang harus dimuat dalam surat gugatan.^[1] Dalam arti lain, syarat materiil merupakan substansi pokok dalam membuat surat gugatan. Sedangkan syarat formil gugatan adalah syarat untuk memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Jika syarat formil tidak terpenuhi, maka gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) atau pengadilan tidak berwenang mengadili.^[2]

Baca juga: 5 Perbedaan Gugatan dan Permohonan

Syarat Materiil Membuat Surat Gugatan

Lantas, hal-hal apa saja yang ada dalam surat gugatan? Isi surat gugatan atau syarat materiil surat gugatan mengacu pada Pasal 8 ayat (3) R.V yang pada pokoknya harus memuat:^[3]

1. Identitas Para Pihak

Ciri-ciri dan keterangan yang lengkap dari para pihak yang berperkara yaitu, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama dan tempat tinggal. Kalau perlu agama, umur, status, dan kewarganegaraan.

Pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan persoalan harus disebutkan dengan jelas mengenai kapasitas dan kedudukannya, apakah sebagai penggugat atau tergugat.

2. Dasar Gugatan atau Fundamentum Petendi atau Posita

Dasar gugatan atau posita berisi dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar-dasar dan alasan-alasan dari gugatan.

Posita terdiri dari dua bagian, yaitu:

1. bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya (feitelijke gronden); dan
2. bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (rechts gronden) sebagai uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan.

Baca juga: Perbedaan Posita dan Petitum dalam Isi Gugatan

3. Petitum atau Tuntutan

Petitum berisi apa yang diminta atau tuntutan supaya diputuskan oleh pengadilan. Petitum akan dijawab dalam dictum atau amar putusan.

Dalam praktiknya, selain mengajukan tuntutan pokok atau tuntutan primer, juga disertai dengan tuntutan tambahan/pelengkap (accessoir) dan tuntutan pengganti (subsidair) yang dijelaskan sebagai berikut:^[4]

1. Tuntutan pokok atau tuntutan primer adalah tuntutan utama yang diminta oleh penggugat untuk diputuskan oleh pengadilan yang berkaitan langsung dengan pokok perkara atau posita.

Contohnya, apabila tergugat punya utang kepada penggugat, maka tuntutan utama penggugat adalah melunasi utang yang belum dibayar tergugat.

2. Tuntutan tambahan (accessoir) adalah tuntutan yang sifatnya melengkapi atau sebagai tambahan dari tuntutan pokok. Tuntutan tambahan ini tergantung pada tuntutan pokoknya. Jika tuntutan pokok tidak ada maka tuntutan tambahan juga tidak ada.

Sebagai informasi, terdapat lima contoh tuntutan tambahan yaitu:

1. Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara.
2. Tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).
3. Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar bunga (moratoir) apabila tuntutan yang dimintakan oleh penggugat berupa sejumlah uang tertentu.
4. Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom/astreinte), apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang selama ia tidak memenuhi isi putusan.
5. Tuntutan atas nafkah bagi istri atau pembagian harta bersama dalam gugatan perceraian.

3. Tuntutan pengganti (subsidair) adalah tuntutan yang berfungsi untuk menggantikan tuntutan pokok apabila tuntutan pokok ditolak pengadilan. Tuntutan ini digunakan sebagai tuntutan alternatif agar kemungkinan dikabulkan oleh hakim lebih besar.

Biasanya tuntutan ini berupa permohonan kepada hakim agar dijatuhkan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Membuat Surat Gugatan

Menurut Ridwan Halim sebagaimana dikutip oleh Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso dalam buku Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat surat gugatan khususnya terkait isi gugatan meliputi:^[5]

1. Isi gugatan haruslah berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang sebenarnya. Artinya gugatan dapat dibuktikan kebenarannya dan sesuai dengan alat bukti yang diajukan.
2. Menyebutkan, memaparkan, dan menggambarkan uraian yang benar mengenai fakta-fakta kejadian yang sebenarnya, dari awal hingga kesimpulan.
3. Pengajuan gugatan dilandasi dengan akal sehat atau logika kewajaran yang patut berdasarkan kerugian yang diderita oleh penggugat dan terbukti bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh tergugat.

Baca juga: Akibat Hukum Surat Panggilan (Relaas) Tak Diterima Tergugat

Syarat Formil Membuat Surat Gugatan

Adapun syarat formil yang harus terpenuhi dalam surat gugatan adalah:^[6]

1. Tidak melanggar kompetensi/kewenangan mengadili, baik kompetensi absolut maupun relatif.
2. Gugatan tidak mengandung error in persona.
3. Gugatan harus jelas dan tegas. Jika gugatan tidak jelas dan tidak tegas (obscuur libel) dapat mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak diterima. Misalnya, posita bertentangan dengan petitum.
4. Tidak melanggar asas ne bis in idem. Artinya gugatan tidak boleh diajukan kedua kalinya apabila subjek, objek dan pokok perkaranya sama, di mana perkara pertama sudah ada putusan inkracht yang bersifat positif, yaitu menolak atau mengabulkan perkara.
5. Gugatan tidak prematur atau belum saatnya menggugat sudah menggugat.
6. Tidak menggugat hal-hal yang telah dikesampingkan, misalnya gugatan kedaluwarsa.
7. Apa yang digugat sekarang masih dalam proses peradilan (aanhanging geding/rei judicata deductae). Misalnya, ketika perkara yang digugat sudah pernah diajukan dan sedang dalam proses banding atau kasasi.

Baca juga: Panduan dalam Membuat Surat Gugatan Perdata

Demikian jawaban dari kami tentang bagaimana cara membuat surat gugatan dan syaratnya, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

Reglement op de Rechtsvordering (R.V) (S. 1847-52).

Referensi:

Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso. Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia. Yogyakarta: Gama Media, 2007.

---

^[1] Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso. Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia. Yogyakarta: Gama Media, 2007, hal. 33

^[2] Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso. Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia. Yogyakarta: Gama Media, 2007, hal. 34

^[3] Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso. Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia. Yogyakarta: Gama Media, 2007, hal. 33

^[4] Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso. Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia. Yogyakarta: Gama Media, 2007, hal. 39

^[5] Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso. Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia. Yogyakarta: Gama Media, 2007, hal. 33–34

^[6] Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso. Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia. Yogyakarta: Gama Media, 2007, hal. 34–36