Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Memukul Hingga Memar Biru, Termasuk Penganiayaan Berat atau Ringan? yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H., dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 13 April 2015, yang dimutakhirkan pertama kali oleh Jodan Juliano, S.H., CTL., CTAP. pada Rabu, 4 Januari 2023.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHAP lama dan UU 20/2025 tentang KUHAP yang diundangkan pada tanggal 17 Desember 2025.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu pengertian memar adalah rusak atau remuk di sebelah dalam, tetapi dari luar tidak tampak.
Menjawab pertanyaan Anda, pelaku yang memukul hingga mengakibatkan korban mengalami luka memar dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan sendiri terbagi menjadi beberapa jenis yaitu:
- Penganiayaan ringan yang tidak mengakibatkan luka berat maupun kematian;
- Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat hingga menimbulkan cacat permanen; dan
- Penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
Adapun bunyi jerat hukum penganiayaan saat ini merujuk pada ketentuan dalam UU 1/2023 tentang KUHP baru yang telah berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026.[1] Untuk memperkaya wawasan Anda, kami juga akan membandingkannya dengan pasal penganiayaan dalam KUHP lama yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Berikut bunyi pasalnya:
Dalam praktiknya, luka memar biru itu digolongkan sebagai penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 466 ayat (1) UU 1/2023. Namun menurut hemat kami, apabila pemukulan yang mengakibatkan luka memar tersebut tidak menimbulkan penyakit/halangan untuk menjalankan pekerjaan, pelaku dapat dijerat penganiayaan ringan menurut Pasal 471 ayat (1) UU 1/2023.
Kemudian terkait pertanyaan Anda, yaitu apakah polisi akan menangani kasus ringan seperti ini, kami akan menjelaskan terlebih dahulu perihal kewenangan penyelidik Polri dalam hukum acara pidana.
Kami akan mengacu pada ketentuan dalam UU 20/2025 tentang KUHAP baru yang telah berlaku sejak 2 Januari 2026.[6] Kami juga akan membandingkannya dengan ketentuan terdahulu dalam KUHAP lama yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.[7] Berikut bunyi pasalnya:
Dengan demikian, karena kewajibannya, penyelidik mempunyai wewenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, baik secara tertulis maupun melalui media telekomunikasi/media elektronik.[8] Dengan kata lain, penyelidik tidak melihat apakah kasus pidana tersebut ringan atau berat.
Kemudian Anda menyebutkan bahwa pelaku penganiayaan berusia di bawah 18 tahun, maka ia disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum usia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.[9] Maka dari itu, proses penyelesaian perkara harus tunduk pada UU 11/2012 yang mengatur peradilan pidana anak.
Menurut Pasal 81 ayat (2) UU 11/2012, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
Jadi, singkatnya apabila pelaku penganiayaan yang mengakibatkan luka memar biru diancam dengan Pasal 471 ayat (1) UU 1/2023 dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan, maka ancaman pidana bagi pelaku penganiayaan oleh anak tersebut adalah paling lama 1 tahun 3 bulan.
Namun demikian, patut diperhatikan bahwa jika pelaku penganiayaan dikategorikan sebagai anak, maka sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan restoratif. Salah satunya dalam pelaksanaan penyidikan, penuntutan, dan persidangan wajib diupayakan diversi[10] jika tindak pidana diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.[11]
Diversi ini bertujuan untuk:[12]
- Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.
Selengkapnya mengenai diversi, dapat Anda baca dalam artikel Sistem Peradilan Pidana Anak serta Pendekatan Restoratif dan Diversi.
Mekanisme keadilan restoratif ini juga dikenal di dalam KUHAP baru yaitu UU 20/2025. Keadilan restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak, baik korban, keluarga korban, tersangka, keluarga tersangka, terdakwa, keluarga terdakwa, dan/atau pihak lain yang terkait, yang bertujuan mengupayakan pemulihan keadaan semula.[13]
Lebih lanjut, mekanisme keadilan restoratif dilakukan untuk memulihkan keadaan semula yang berupa:[14]
- pemaafan dari korban dan/atau keluarganya;
- pengembalian barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;
- penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis;
- ganti rugi atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana yang dialami korban;
- memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana yang dialami korban; atau
- membayar ganti rugi yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.
Pemulihan keadaan semula tersebut harus dituangkan dalam kesepakatan dan wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 hari. Pencabutan laporan atau pengaduan tersebut baru dapat dilakukan setelah pelaku memenuhi seluruh kesepakatan dan dimintakan penetapan pengadilan.[15]
Mekanisme keadilan restoratif hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang memenuhi syarat berikut:[16]
- tindak pidana diancam dengan pidana denda paling banyak kategori III atau Rp50 juta[17] atau diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun;
- tindak pidana yang pertama kali dilakukan; dan/atau
- bukan merupakan pengulangan tindak pidana, kecuali terhadap tindak pidana yang putusannya berupa pidana denda atau tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan.
Selain itu, tindak pidana yang dilakukan pelaku bukanlah:[18]
- tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana terhadap negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, tindak pidana ketertiban umum, dan tindak pidana kesusilaan;
- tindak pidana terorisme;
- tindak pidana korupsi;
- tindak pidana kekerasan seksual;
- tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih kecuali karena kealpaannya;
- tindak pidana terhadap nyawa orang;
- tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus;
- tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat; dan/atau
- tindak pidana narkotika kecuali yang berstatus sebagai pengguna atau penyalahguna.
Artinya, dalam kasus penganiayaan atau penganiayaan ringan, maka dapat dilakukan mekanisme keadilan restoratif yang memungkinkan “perdamaian” jika ada kesepakatan antara pelaku dengan korban. Dengan syarat, telah memenuhi ketentuan dalam UU 20/2025 tentang KUHAP baru.
Dalam hal terduga pelaku adalah anak yang berusia di bawah 18 tahun, maka wajib diupayakan diversi dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Referensi:
Memar, yang diakses pada 3 Februari, pukul 14.00 WIB.
[1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)
[2] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
[3] Pasal 79 ayat (1) huruf c UU 1/2023
[4] Pasal 3 Perma 2/2012
[5] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023
[6] Pasal 369 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("UU 20/2025”)
[7] Pasal 362 UU 20/2025
[8] Pasal 5 ayat (1) huruf a UU 20/2025
[9] Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ("UU 11/2012”)
[10] Pasal 5 UU 11/2012
[11] Pasal 7 ayat (2) UU 11/2012
[12] Pasal 6 UU 11/2012
[13] Pasal 1 angka 21 UU 20/2025
[14] Pasal 79 ayat (1) UU 20/2025
[15] Pasal 79 ayat (2( s.d. (4) UU 20/2025
[16] Pasal 80 ayat (1) UU 20/2025
[17] Pasal 79 ayat (1) huruf c UU 1/2023
[18] Pasal 82 UU 20/2025