Mengapa PKI Dilarang di Indonesia?

PERTANYAAN

Mengapa PKI dilarang di Indonesia? Apakah alasan dan dasar hukumnya?

INTISARI JAWABAN

Merujuk pada konsiderans TAP MPRS XXV/MPRS/1966, alasan mengapa PKI dilarang di Indonesia adalah:

1. Paham atau ajaran komunisme/marxisme-leninisme pada hakikatnya bertentangan dengan Pancasila; dan
2. Orang-orang dan golongan-golongan di Indonesia yang menganut paham komunisme/marxisme-leninisme, khususnya Partai Komunis Indonesia (“PKI”) dalam sejarah kemerdekaan Indonesia telah terbukti beberapa kali berusaha merobohkan kekuasaan pemerintah Indonesia yang sah dengan jalan kekerasan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Untuk menjawab pertanyaan Anda mengenai mengapa PKI dilarang di Indonesia, kami akan merujuk pada TAP MPRS XXV/MPRS/1966.

Merujuk pada konsiderans TAP MPRS XXV/MPRS/1966, alasan mengapa PKI dilarang di Indonesia adalah:

1. Paham atau ajaran komunisme/marxisme-leninisme pada hakikatnya bertentangan dengan Pancasila; dan
2. Orang-orang dan golongan-golongan di Indonesia yang menganut paham komunisme/marxisme-leninisme, khususnya Partai Komunis Indonesia (“PKI”) dalam sejarah kemerdekaan Indonesia telah terbukti beberapa kali berusaha merobohkan kekuasaan pemerintah Indonesia yang sah dengan jalan kekerasan.

Berangkat dari hal tersebut, dalam TAP MPRS XXV/MPRS/1966 ditetapkan hal-hal berikut ini:

1. Menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuasaan Indonesia.[1]
2. Setiap kegiatan di Indonesia untuk menyebarkan atau mengembangkan paham komunisme/marxisme-leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan penggunaan segala macam aparatur serta media penyebaran atau pengembangan paham/ajaran tersebut dilarang.[2]

Jadi, alasan mengapa PKI dilarang di Indonesia adalah karena paham atau ajaran komunisme/marxisme-leninisme, yang merupakan paham yang dianut PKI, bertentangan dengan Pancasila dan dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, PKI telah terbukti beberapa kali berusaha merobohkan kekuasaan pemerintah Indonesia yang sah dengan jalan kekerasan.

Meski demikian, kegiatan mempelajari secara ilmiah, seperti pada universitas-universitas, paham komunisme/marxisme-leninisme dalam rangka mengamankan Pancasila, dapat dilakukan, dengan tetap tunduk terhadap sejumlah ketentuan.[3]

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang Diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.

[1] Pasal 1 TAP MPRS XXV/MPRS/1966

[2] Pasal 2 TAP MPRS XXV/MPRS/1966

[3] Pasal 3 TAP MPRS XXV/MPRS/1966