Ketenagakerjaan
Mengenal Apa itu Union Busting dan Jerat Hukum Pelakunya
Bacaan 8 Menit

PERTANYAAN
Apa itu Union Busting? Apakah ada pengaturannya di Indonesia?


Bacaan 8 Menit

Apa itu Union Busting? Apakah ada pengaturannya di Indonesia?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Perlindungan Hukum Serikat Buruh dari Union Busting yang dibuat oleh Dimas Hutomo, S.H., dan pertama kali dipublikasikan pada 20 Februari 2019.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Pembahasan mengenai union busting sangat erat kaitannya dengan serikat pekerja/serikat buruh. Oleh sebab itu, sebelum membahas mengenai pengertian union busting, terlebih dahulu mari kita pahami apa itu serikat pekerja/serikat buruh.
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU 21/2000 serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
Adapun bentuk-bentuk serikat pekerja/buruh ialah:
Sebagai informasi, serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh mempunyai sifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.[5]
Kemudian, secara asasi setiap pekerja/buruh dijamin undang-undang untuk bergabung atau membentuk serikat sebagaimana termaktub dalam Pasal 104 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang berbunyi:
Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.
Kebebasan untuk membentuk, masuk atau tidak masuk menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh tersebut merupakan salah satu hak dasar pekerja/buruh.[6]
Lalu, apa yang dimaksud dengan union busting? Mengutip artikel Memposisikan Union Busting yang ditulis oleh praktisi dan pemerhati hubungan industrial, Nugroho Eko Priamoko, menurut Juanda Pangaribuan dalam bukunya, Aneka Putusan Mahkamah Konstitusi Bidang Hukum Ketenagakerjaan dilengkapi Ulasan Hukum (hal. 136) istilah union busting pada mulanya dipakai dalam dunia hubungan industrial di Amerika Serikat, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai pemberangusan serikat pekerja.
Masih dalam sumber yang sama, istilah union busting merujuk pada upaya memperdaya serikat pekerja bagi kepentingan majikan atau perlakukan kooptasi pada serikat pekerja. Praktik ini dianggap buruk dan merupakan praktik perburuhan yang tidak sehat atau unfair labor practice.
Union busting dapat pula diartikan sebagai kegiatan pengusaha untuk menghalang-halangi pekerja/buruh untuk membentuk dan atau menjalankan kegiatan-kegiatan serikat pekerja/serikat buruh.[7]
Dalam pengertian yang lain, pemberangusan serikat pekerja atau union busting adalah tindakan-tindakan minor yang menafikan, menghambat dan memandulkan fungsi dan peran serikat pekerja.[8]
Secara umum, union busting memiliki dua bentuk dasar, yaitu:[9]
Adapun, contoh perbuatan yang termasuk union busting antara lain ancaman PHK, mutasi, kriminalisasi, termasuk pula tindakan-tindakan perusahaan yang membentuk serikat pekerja kuning dengan menaklukan kegiatan serikat pekerja supaya hanya memihak kebijakan perusahaan, atau mendirikan serikat pekerja tandingan.[10]
Karena secara prinsip setiap pekerja/buruh itu berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/buruh,[11]sebagai konsekuensinya, maka terdapat pula perlindungan hukum bagi serikat pekerja/buruh dari praktik union busting sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UU 21/2000 yang berbunyi:
Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara:
Praktik union busting yang nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 28 UU 21/2000 di atas merupakan suatu tindak pidana kejahatan.[12] Pasal 43 ayat (1) UU 21/2000 menyatakan bahwa barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU 21/2000, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp500 juta.
Meski terdapat ketentuan pidana dalam UU 21/2000 terhadap praktik union busting, namun mengingat bentuk-bentuk union busting yang beragam, maka perlu menggunakan pendekatan yang berbeda untuk mengatasinya, tergantung tindakan apa yang dilakukan oleh pengusaha atau perusahaan.
Cara mengatasi adanya union busting antara lain memberikan pendampingan hukum dan penyadaran internal anggota serikat pekerja/buruh. Jika memungkinkan, bisa juga menggandeng aktor luar pekerja agar langkah serikat pekerja mendapatkan dukungan. Peran pengawas ketenagakerjaan juga perlu diefektifkan agar union busting tidak terjadi.[13]
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
[1] Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (“UU 21/2000”)
[2] Pasal 1 angka 3 UU 21/2000
[3] Pasal 1 angka 4 UU 21/2000
[4] Pasal 1 angka 5 UU 21/2000
[5] Pasal 3 UU 21/2000
[6] Penjelasan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
[7] Oky Wiratama Siagian (et.al). Perbudakan Gaya Baru: Laporan Sistem Kerja Kontrak pada Buruh Transportasi. Jakarta Pusat: LBH Jakarta, tanpa tahun, hal. v
[8] Ari Hernawan dan Murti Pramuwardhani Dewi. Pemberangusan Serikat Pekerja di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yustisia, Vol. 2 No. 2, Mei-Agustus 2013, hal. 22
[9] Anis Fahrotul Fuadah dan Lovina Soenmi. Menghilangkan Solidaritas: Praktek Pemberangusan Serikat Buruh di Indonesia 2014-2019. Lokataru, Desember 2019, hal. 9
[10] Ari Hernawan dan Murti Pramuwardhani Dewi. Pemberangusan Serikat Pekerja di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yustisia, Vol. 2, No. 2, Mei-Agustus 2013, hal. 22
[11] Pasal 5 UU 21/2000
[12] Pasal 43 ayat (2) UU 21/2000
[13] Ari Hernawan dan Murti Pramuwardhani Dewi. Pemberangusan Serikat Pekerja di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yustisia, Vol. 2 No. 2, Mei-Agustus 2013, hal. 28 – 29