Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Ketenagakerjaan

Mengenal Apa itu Union Busting dan Jerat Hukum Pelakunya

Mengenal Apa itu <i>Union Busting</i> dan Jerat Hukum Pelakunya
Mengenal Apa itu <i>Union Busting</i> dan Jerat Hukum Pelakunya

PERTANYAAN

Apa itu Union Busting? Apakah ada pengaturannya di Indonesia?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Perlindungan Hukum Serikat Buruh dari Union Busting yang dibuat oleh Dimas Hutomo, S.H., dan pertama kali dipublikasikan pada 20 Februari 2019.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Pengertian Serikat Pekerja

    Pembahasan mengenai union busting sangat erat kaitannya dengan serikat pekerja/serikat buruh. Oleh sebab itu, sebelum membahas mengenai pengertian union busting, terlebih dahulu mari kita pahami apa itu serikat pekerja/serikat buruh.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU 21/2000 serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

    Adapun bentuk-bentuk serikat pekerja/buruh ialah:

    1. Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh di satu perusahaan atau di beberapa perusahaan;[1]
    2. Serikat pekerja/serikat buruh di luar perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh yang tidak bekerja di perusahaan;[2]
    3. Federasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan serikat pekerja/serikat buruh;[3]
    4. Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan federasi serikat pekerja/serikat buruh.[4]

    Sebagai informasi, serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh mempunyai sifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.[5]

    Kemudian, secara asasi setiap pekerja/buruh dijamin undang-undang untuk bergabung atau membentuk serikat sebagaimana termaktub dalam Pasal 104 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang berbunyi:

    Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

    Kebebasan untuk membentuk, masuk atau tidak masuk menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh tersebut merupakan salah satu hak dasar pekerja/buruh.[6]

    Apa itu Union Busting?

    Lalu, apa yang dimaksud dengan union busting? Mengutip artikel Memposisikan Union Busting yang ditulis oleh praktisi dan pemerhati hubungan industrial, Nugroho Eko Priamoko, menurut Juanda Pangaribuan dalam bukunya, Aneka Putusan Mahkamah Konstitusi Bidang Hukum Ketenagakerjaan dilengkapi Ulasan Hukum (hal. 136) istilah union busting pada mulanya dipakai dalam dunia hubungan industrial di Amerika Serikat, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai pemberangusan serikat pekerja.

    Masih dalam sumber yang sama, istilah union busting merujuk pada upaya memperdaya serikat pekerja bagi kepentingan majikan atau perlakukan kooptasi pada serikat pekerja. Praktik ini dianggap buruk dan merupakan praktik perburuhan yang tidak sehat atau unfair labor practice.

    Union busting dapat pula diartikan sebagai kegiatan pengusaha untuk menghalang-halangi pekerja/buruh untuk membentuk dan atau menjalankan kegiatan-kegiatan serikat pekerja/serikat buruh.[7]

    Dalam pengertian yang lain, pemberangusan serikat pekerja atau union busting adalah tindakan-tindakan minor yang menafikan, menghambat dan memandulkan fungsi dan peran serikat pekerja.[8]

    Secara umum, union busting memiliki dua bentuk dasar, yaitu:[9]

    1. perusahaan atau pengusaha berupaya mencegah pekerjanya untuk membangun dan bergabung dengan serikat;
    2. perusahaan atau pengusaha berupaya untuk melemahkan kekuatan serikat buruh yang ada dengan intimidasi dan sanksi bagi pengurus dan anggota serta tindakan diskriminatif lainnya yang bertujuan untuk melemahkan kekuatan serikat.

    Adapun, contoh perbuatan yang termasuk union busting antara lain ancaman PHK, mutasi, kriminalisasi, termasuk pula tindakan-tindakan perusahaan yang membentuk serikat pekerja kuning dengan menaklukan kegiatan serikat pekerja supaya hanya memihak kebijakan perusahaan, atau mendirikan serikat pekerja tandingan.[10]

    Jerat Hukum Pelaku Union Busting

    Karena secara prinsip setiap pekerja/buruh itu berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/buruh,[11]sebagai konsekuensinya, maka terdapat pula perlindungan hukum bagi serikat pekerja/buruh dari praktik union busting sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UU 21/2000 yang berbunyi:

    Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara:

    1. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
    2. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;
    3. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;
    4. melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh.

    Praktik union busting yang nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 28 UU 21/2000 di atas merupakan suatu tindak pidana kejahatan.[12] Pasal 43 ayat (1) UU 21/2000 menyatakan bahwa barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU 21/2000, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp500 juta.

    Meski terdapat ketentuan pidana dalam UU 21/2000 terhadap praktik union busting, namun mengingat bentuk-bentuk union busting yang beragam, maka perlu menggunakan pendekatan yang berbeda untuk mengatasinya, tergantung tindakan apa yang dilakukan oleh pengusaha atau perusahaan.

    Cara mengatasi adanya union busting antara lain memberikan pendampingan hukum dan penyadaran internal anggota serikat pekerja/buruh. Jika memungkinkan, bisa juga menggandeng aktor luar pekerja agar langkah serikat pekerja mendapatkan dukungan. Peran pengawas ketenagakerjaan juga perlu diefektifkan agar union busting tidak terjadi.[13]

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
    2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
    3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
    4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

    Referensi:

    1. Anis Fahrotul Fuadah dan Lovina Soenmi. Menghilangkan Solidaritas: Praktek Pemberangusan Serikat Buruh di Indonesia 2014-2019. Lokataru, Desember 2019;
    2. Ari Hernawan dan Murti Pramuwardhani Dewi. Pemberangusan Serikat Pekerja di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yustisia, Vol. 2, No. 2, Mei-Agustus 2013;
    3. Juanda Pangaribuan. Aneka Putusan Mahkamah Konstitusi Bidang Hukum Ketenagakerjaan dilengkapi Ulasan Hukum. Jakarta: Muara Ilmu Sejahtera Indonesia, 2012;
    4. Oky Wiratama Siagian (et.al). Perbudakan Gaya Baru: Laporan Sistem Kerja Kontrak pada Buruh Transportasi. Jakarta Pusat: LBH Jakarta, tanpa tahun.

    [2] Pasal 1 angka 3 UU 21/2000

    [3] Pasal 1 angka 4 UU 21/2000

    [4] Pasal 1 angka 5 UU 21/2000

    [5] Pasal 3 UU 21/2000

    [7] Oky Wiratama Siagian (et.al). Perbudakan Gaya Baru: Laporan Sistem Kerja Kontrak pada Buruh Transportasi. Jakarta Pusat: LBH Jakarta, tanpa tahun, hal. v

    [8] Ari Hernawan dan Murti Pramuwardhani Dewi. Pemberangusan Serikat Pekerja di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yustisia, Vol. 2 No. 2, Mei-Agustus 2013, hal. 22

    [9] Anis Fahrotul Fuadah dan Lovina Soenmi. Menghilangkan Solidaritas: Praktek Pemberangusan Serikat Buruh di Indonesia 2014-2019. Lokataru, Desember 2019, hal. 9

    [10] Ari Hernawan dan Murti Pramuwardhani Dewi. Pemberangusan Serikat Pekerja di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yustisia, Vol. 2, No. 2, Mei-Agustus 2013, hal. 22

    [11] Pasal 5 UU 21/2000

    [12] Pasal 43 ayat (2) UU 21/2000

    [13] Ari Hernawan dan Murti Pramuwardhani Dewi. Pemberangusan Serikat Pekerja di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yustisia, Vol. 2 No. 2, Mei-Agustus 2013, hal. 28 – 29

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000