Bacaan 4 Menit
Seorang karyawan dibebastugaskan tanpa surat pemberitahuan atas kesalahan yang dilakukan. Setelah habis masa bebas tugas, karyawan tersebut diskors tanpa surat pemberitahuan pula. Apakah dalam peristiwa karyawan diskors ini telah terjadi kategori pelanggaran terhadap HAM? Apakah unsur untuk menentukan seorang karyawan atau pekerja dapat dikategorikan melanggar HAM?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Perusahaan Menskorsing Karyawan, Termasuk Pelanggaran HAM? yang dibuat oleh Dimas Hutomo, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 31 Januari 2019.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelumnya perlu diketahui bahwa ketentuan mengenai ketenagakerjaan, yaitu UU Ketenagakerjaan tidak mendefinisikan apa itu skorsing. Jika melihat KBBI, menskors artinya memecat atau menghentikan untuk sementara waktu (dari jabatan keanggotaan suatu perkumpulan, dan sebagainya).
Kami asumsikan bahwa skorsing dalam kasus yang Anda tanyakan terjadi pada saat proses pemutusan hubungan kerja (“PHK”). Hal ini diatur di dalam Pasal 81 angka 49 Perppu Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 157A ayat (2) UU Ketenagakerjaan, yang berbunyi:
Pengusaha dapat melakukan tindakan skorsing kepada Pekerja/Buruh yang sedang dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja dengan tetap membayar Upah beserta hak lainnya yang biasa diterima Pekerja/Buruh.
Perihal PHK, pada dasarnya pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja.[1] Namun, jika tidak dapat dihindari, maksud dan alasan PHK diberitahukan kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.[2]
Kalau setelah diberitahu bekerja/buruh menolak PHK, penyelesaian PHK wajib dilakukan melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.[3]
Jika sudah dilakukan perundingan bipartit, masih tidak mendapatkan kesepakatan, maka PHK hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap.[4]
Jadi, berdasarkan penjelasan di atas, skorsing merupakan pemberhentian sementara pada proses PHK sampai dengan adanya putusan berkekuatan hukum dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dalam masa skorsing tersebut, pengusaha tetap wajib membayar upah beserta hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.
Sepanjang penelusuran kami, peraturan perundang-undangan tidak mengatur apakah dalam melakukan skorsing pengusaha harus memberitahu pekerja/buruh terlebih dahulu. Namun, untuk menghindari konflik yang tidak perlu, sebaiknya pengusaha memberitahukan kepada pekerja/buruh yang akan diskors.
Kemudian menjawab pertanyaan Anda mengenai apakah menskors karyawan termasuk pelanggaran hak asasi manusia (“HAM”), maka perlu menilik kembali pada ketentuan UU HAM. Pasal 1 angka 6 UU HAM mendefinisikan pelanggaran HAM sebagai berikut.
Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
Berdasarkan definisi di atas, skorsing yang dilakukan perusahaan bukanlah merupakan pelanggaran HAM. Menurut hemat kami, kasus Anda merupakan perselisihan hubungan industrial, khususnya perselisihan PHK, yaitu perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.[5] Juga, kasus Anda bukan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh aparat negara untuk mengurangi, mencabut, menghalangi, atau membatasi hak asasi manusia yang Anda miliki.
Anda dapat melakukan upaya-upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial mulai dari bipartit hingga gugatan ke pengadilan. Selengkapnya dapat Anda baca penyelesaian perselisihan PHK dalam artikel ini 3 Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Putusan:
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.
Referensi:
Menskors, yang diakses pada tanggal 03 Juni 2026, pukul 19.04 WIB.
[1] Pasal 81 angka 40 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)
[2] Pasal 81 angka 40 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 151 ayat (2) UU Ketenagakerjaan
[3] Pasal 81 angka 40 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 151 ayat (3) UU Ketenagakerjaan jo.Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, hal. 685
[4] Pasal 81 angka 40 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 151 ayat (4) UU Ketenagakerjaan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, hal. 685
[5] Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
