Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Bisnis

Mengenal Mekanisme Debt to Equity Swap

Mengenal Mekanisme Debt to Equity Swap

PERTANYAAN

Apa yang dimaksud debt-to-equity swap dalam restrukturisasi? Mohon penjelasan dan dasar hukumnya

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Pengertian Debt-To-Equity Swap

    Debt-to-equity swap adalah salah satu mekanisme restrukturisasi utang yang dilakukan dengan cara mengonversi piutang kreditor terhadap suatu debitor yang merupakan perseroan menjadi saham dalam perseroan tersebut. Melalui mekanisme ini, kewajiban pembayaran utang berkurang atau bahkan hapus sebesar nilai piutang yang dikonversi menjadi saham, dan kreditor memperoleh status baru atau tambahan sebagai pemegang saham pada perseroan tersebut.

    Pada praktiknya, mekanisme ini ditempuh dalam proses restrukturisasi perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Bagi pihak debitor, debt-to-equity swap dapat memperbaiki struktur permodalan dengan mengurangi beban utang dan meningkatkan ekuitas. Di sisi lain, mekanisme ini memberikan peluang bagi kreditor untuk memperoleh pelunasan atas piutang sekaligus manfaat ekonomi, baik atas kepemilikan saham pada perseroan maupun atas potensi bisnis perseroan di kemudian hari.

    Peraturan Debt-To-Equity Swap

    Meskipun istilah debt-to-equity swap tidak disebutkan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara implisit, substansi dan mekanismenya diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU PT, yang mengatur bahwa penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya, baik berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud, sepanjang dapat dinilai dengan uang dan senyata nyata telah diterima oleh perseroan.[1]

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Di samping itu, penggunaan hak tagih (piutang) sebagai kompensasi kewajiban penyetoran saham oleh kreditor ataupun pemegang saham diharuskan memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Persetujuan ini diperlukan karena tindakan konversi piutang menjadi saham pada hakikatnya menghapus atau melepaskan hak memesan efek terlebih dahulu (pre-emptive rights) yang dimiliki oleh pemegang saham lama atas penerbitan saham baru. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU PT dan penjelasannya.

    Bagaimanapun, penting untuk diketahui bahwa hanya hak tagih tertentu yang dapat dikompensasikan sebagai setoran saham. Merujuk Pasal 35 ayat (2) UU PT dan Pasal 1 PP 15/1999, hak tagih tersebut jika timbul antara lain karena:

    1. perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang;
    2. pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang perseroan telah melunasi utang perseroan sehingga memperoleh hak tagih terhadap perseroan; atau
    3. perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang pihak ketiga dan telah menerima manfaat berupa uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang langsung atau tidak langsung secara nyata telah diterima perseroan.

    Disamping itu, Penjelasan Pasal 35 ayat (2) UU PT secara tegas menyatakan bahwa bunga dan denda atas utang sekalipun telah jatuh waktu dan harus dibayar karena secara nyata tidak diterima oleh perseroan, tidak dapat dikompensasikan sebagai setoran saham. Sehingga dapat dipahami bahwa tidak setiap piutang terhadap perseroan dapat dikonversi menjadi saham, melainkan hanya tagihan yang memiliki dasar hukum dan manfaat ekonomis yang nyata bagi perseroan.

    Dalam praktiknya, tanpa mengesampingkan kewajiban persetujuan RUPS, hak untuk melakukan konversi hak tagih menjadi saham dapat diatur dalam perjanjian utang. Selain itu, dapat juga disepakati sebagai kesepakatan perdamaian antara debitor dan kreditor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Pelaksanaan debt-to-equity swap tidak hanya mengakibatkan hapusnya piutang kreditor sebesar nilai yang dikompensasikan, tetapi juga menimbulkan perubahan hubungan hukum para pihak. Dengan dilaksanakannya debt-to-equity swap, kreditor tidak lagi memiliki hak untuk menagih piutang yang telah dikonversi, melainkan memperoleh hak-hak yang melekat sebagai pemegang saham sesuai dengan UU PT dan anggaran dasar perseroan.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
    2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
    3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
    4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham.

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000