Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Keluarga

Cara Mengurus Surat Cerai di Pengadilan

Cara Mengurus Surat Cerai di Pengadilan
Cara Mengurus Surat Cerai di Pengadilan

PERTANYAAN

Bagaimana cara mengurus surat cerai?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Singkatnya cara mengurus surat cerai serta surat gugatan cerai adalah mengajukan gugatan cerai kepada pengadilan. Lebih lanjut, gugatan cerai dapat diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam.

    Khusus bagi yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 132 KHI gugatan cerai dapat diajukan oleh pihak istri, sedangkan jika keinginan cerai datang dari pihak suami menurut Pasal 129 KHI, maka suami dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Pengajuan gugatan/permohonan talak di hadapan pengadilan ini penting dilakukan. Sebab, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

    Syarat dan Cara Mengurus Surat Gugatan Cerai

    Sebelum mengajukan gugatan cerai, ada baiknya Anda mempersiapkan persyaratan dalam mengajukan surat gugatan cerai.

    Dokumen-dokumen persyaratan cara urus gugatan cerai berikut penting untuk dipersiapkan secara umum, mencakup:

    1. Buku nikah asli;
    2. Fotokopi kutipan akta nikah bermeterai;
    3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) dari penggugat;
    4. Surat keterangan dari kelurahan jika tergugat/termohon tidak diketahui alamatnya dengan jelas;
    5. Fotokopi Kartu Keluarga (“KK”);
    6. Fotokopi akta kelahiran anak (jika memiliki anak) yang sudah bermeterai.

    Syarat gugatan cerai di atas hanya berupa persyaratan gugatan semata, jika ingin melanjutkan proses gugatan cerai dengan urusan harta gono-gini, terdapat beberapa syarat tambahan yang juga mesti disiapkan, secara umum antara lain:

    1. Fotokopi Surat Kendaraan Bermotor (STNK & BPKB);
    2. Fotokopi Sertifikat Tanah;
    3. Fotokopi Sertifikat Rumah; dan
    4. Bukti kepemilikan harta lainnya.

    Cara Mengurus Surat Cerai

    Sebagai bukti perceraian atau hubungan perkawinan telah putus secara hukum, kedua belah pihak memperoleh surat cerai atau istilah hukumnya yaitu akta cerai. Lalu, bagaimana cara memperoleh akta cerai?

    1. Cara Mengurus Akta Cerai di Pengadilan Agama

    1. Pendaftaran putusan perceraian

    Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) PP 9/1975 menerangkan panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk maksimal 30 hari mengirimkan 1 helai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah (“PPN”) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

    Jika perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah PPN tempat perkawinan dilangsungkan, maka salinan putusan tersebut dikirimkan pula kepada PPN di tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh PPN tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan.

    Sedangkan jika perkawinan dilangsungkan di luar negeri, maka salinan putusan tersebut disampaikan pula kepada PPN di tempat didaftarkannya perkawinan mereka di Indonesia.

    1. Panitera memberikan akta cerai

    Maksimal 7 hari sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap diberitahukan kepada para pihak, panitera wajib memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak.

    1. Cara Mengurus Akta Cerai di Pengadilan Negeri

    Berikut prosedur mengurus akta cerai di Pengadilan Negeri:

    1. Panitera atau pejabat pengadilan yang ditunjuk mengirim helai salinan putusan pengadilan berkekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi.
    2. Pegawai pencatat mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar tertentu.
    3. Para pihak yang bercerai melaporkan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana maksimal 60 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
    4. Disarikan dari laman milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta pada tahun 2019, para pihak mengajukan permohonan penerbitan akta perceraian dengan melampirkan:
    1. Salinan Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap;
    2. Kutipan akta perkawinan;
    3. Formulir akta perceraian yang telah diisi lengkap;
    4. Fotokopi KTP;
    5. Fotokopi KK.

    Artikel ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul Cara Mengurus Surat Cerai yang dibuat oleh Erizka Permatasari, S.H., dan pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 2 November 2021, dimutakhirkan pertama kali pada Kamis, 3 Februari 2022, kedua kali dimutakhirkan pada 22 Juni 2023.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Demikian jawaban dari kami terkait cara mengurus surat cerai sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
    2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
    3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
    4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
    5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
    6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
    7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

    Referensi:

    Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, yang diakses pada Minggu, 2 Maret 2026, pukul 02.00 WIB.

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000