KlinikBerita
New
Hukumonline Stream
Data PribadiJurnal
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Profil
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag

Menuntut Mertua yang Ingkar Janji Memberikan Modal Usaha

Share
Perdata

Menuntut Mertua yang Ingkar Janji Memberikan Modal Usaha

Menuntut Mertua yang Ingkar Janji Memberikan Modal Usaha
Tri Jata Ayu Pramesti, S.H.Si Pokrol

Bacaan 10 Menit

Menuntut Mertua yang Ingkar Janji Memberikan Modal Usaha

PERTANYAAN

Bisakah dipidanakan orang yang menjanjikan akan memberikan modal usaha agar mau jadi mantunya dan setelah jadi mantu dikhianatinya? Malah disuruhnya memulai usaha dari nol saja? Saksi dan alat bukti percakapan ada.

 

DAFTAR ISI

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

     

    Sebelum menjawab dari sisi hukum pidana seperti yang Anda tanyakan, terlebih dahulu kami akan menjawab dari sisi hukum perdata. Dalam hal seseorang (mertua) tersebut telah menjanjikan akan memberikan modal usaha kepada orang lain asal mau menjadi menantunya dan orang lain tersebut menyetujui untuk menjadi menantunya, maka dalam hal ini telah tercipta suatu kesepakatan/persetujuan. Persetujuan yang dimaksud adalah perbuatan dari masing-masing pihak dan mengakibatkan pihak-pihak dimaksud berkewajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

     

    Jika melihat dari pertanyaan Anda, kami berasumsi bahwa pemberian modal usaha yang dijanjikan oleh si mertua tidak dilakukan secara tertulis, melainkan secara lisan. Sebagaimana pernah dijelaskan sebelumnya dalam artikel Perlunya Perjanjian Dibuat Secara Tertulis, meskipun persetujuan tersebut tidak dibuat dalam suatu perjanjian tertulis, persetujuan sudah cukup membuktikan bahwa telah terjadi hubungan keperdataan.

    KLINIK TERKAIT

    Hukumnya Mantan Pacar Minta Kembalikan Barang Pemberian

    Hukumnya Mantan Pacar Minta Kembalikan Barang Pemberian
     

    Dimana suatu perikatan yang telah timbul diakibatkan suatu perbuatan hukum (rechtshandeling) antara satu orang atau lebih sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 dan Pasal 1314 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”). Perjanjian yang dibuat secara lisan/tidak tertulis pun tetap mengikat para pihak, dan tidak menghilangkan hak dan kewajiban dari pihak yang bersepakat. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam artikel tersebut.

     

    Kemudian, di bawah ini kami akan menyebutkan syarat sah perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata:

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000

    1.    Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

    2.    Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

    3.    Suatu hal tertentu
    4.    Suatu sebab yang halal
     

    Sebagaimana pernah dijelaskan dalam artikel Keabsahan Perjanjian yang Dibuat di Bawah Ancaman, syarat pertama dan kedua adalah syarat subjektif.Sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah syarat objektif. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan jika syarat objektif yang tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

     

    Kami akan fokus pada salah satu syarat obyektif perjanjian, yakni suatu sebab yang halal. Ahli Hukum Kontrak Universitas Atmajaya Samuel MP Hutabarat mengatakan bahwa perkawinan yang menjadi syarat diberikannya modal usaha oleh mertua sekaligus menjadi klausula dalam perjanjian itu merupakan klausula yang halal. Jadi, dalam hal ini, perjanjian antara mertua dan menantu seperti dalam pertanyaan Anda merupakan perjanjian yang sah selama memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata.

     

    Jika ada pihak tidak melaksanakan perjanjian, maka pihak tersebut dinyatakan wanprestasi. Demikian halnya mertua yang terdapat dalam pertanyaan Anda. Dalam hal seseorang (mertua) tidak menepati janjinya untuk memberikan modal usaha kepada orang lain agar menjadi menantunya padahal orang tersebut telah memenuhi prestasinya untuk menjadi menantunya, maka si mertua dianggap wanprestasi. Penjelasan lebih lanjut mengenai wanprestasi dan ganti rugi yang digugat terhadap pihak yang wanprestasi dapat Anda simak dalam artikel wanprestasi dan penipuan.

     

    Adapun alat bukti keterangan saksi dan percakapan seperti yang Anda sebutkan bisa diajukan di persidangan. Dalam hukum acara perdata dikenal 5 (lima) macam alat bukti yang sah, yaitu (Pasal 164 Herzien Inlandsch Reglement - “HIR”):

    a)    Surat

    b)    Saksi

    c)    Persangkaan

    d)    Pengakuan

    e)    Sumpah

     

    Penjelasan lebih lanjut mengenai alat bukti dalam hukum acara perdata dapat Anda simak dalam artikel Tentang Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis.

     

    Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan Anda dari sisi hukum pidana. Sepanjang penelusuran kami, tidak ada pasal yang tepat dikenakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) untuk menjerat perbuatan si mertua. Hal ini dikarenakan perbuatan yang dilakukan antara mertua dan menantunya tersebut dilakukan dalam lingkup hubungan keperdataan saja.

     

    Misalnya Pasal 378 KUHP, yaitu perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Di sini, unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya” memiliki sifat yang penting. Sedangkan, perbuatan mertua dalam pertanyaan Anda yang menjanjikan modal usaha kepada menantunya tapi diingkari tidak mengandung unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya”. Oleh karena itu, perbuatan si mertua tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana penipuan.

     

    Jadi, menjawab pertanyaan Anda, perbuatan seorang mertua yang mengingkari janjinya untuk memberikan modal usaha kepada menantunya tidak bisa dijerat pidana oleh karena sifat keperdataan yang terdapat dalam perbuatan tersebut. Sebagai pihak yang wanprestrasi, mertua dalam pertanyaan Anda memiliki kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1239 KUH Perdata. Penjelasan lebih lanjut mengenai kewajiban pihak yang wanprestasi dapat Anda simak dalam artikel Menentukan Bunga dan Denda dalam Wanprestasi.Namun demikian, disarankan agar masalah ini dibicarakan baik-baik terlebih dulu antara menantu dan mertua tersebut sebelum menempuh langkah hukum.

     
     

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

     

    Dasar hukum:

    1.    Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht) Staatsblad Nomor 732 Tahun 1915

    2.    Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

    3.    Herzien Inlandsch Reglement 

     
     

    Catatan:

    Kami telah mewawancarai via telepon Ahli Hukum Kontrak Universitas Atmajaya, Samuel MP Hutabarat, pada 31 Oktober 2013 pukul 17.24 WIB via untuk dimintai pendapatnya terkait pertanyaan ini

     

    Tags

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atauMulai dari Rp 30.000
    Powered byempty result

    KLINIK TERBARU

    Lihat Selengkapnya

    TIPS HUKUM

    4 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online

    15 Mei 2024
    logo channelbox

    Dapatkan info berbagai lowongan kerja hukum terbaru di Indonesia!

    Kunjungi

    Butuh lebih banyak artikel?

    dot
    Pantau Kewajiban Hukum
    Perusahaan Anda di sini!