Modal Dasar PT PMA

PERTANYAAN

Kami bermaksud mendirikan sebuah perusahaan PT PMA, adakah peraturan yang menetapkan batasan modal dasar suatu PT PMA? Apakah dalam praktik di BKPM ada kebijakan tidaktertulis terhadap modal dasar suatu PT PMA dalam proses pendaftaran/permohonan penanaman modal asing? Terima kasih.

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran keempat dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Shanti Rachmadsyah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 2 November 2010, kemudian dimutakhirkan pertama kali oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. pada Kamis, 31 Agustus 2017 dan kedua kalinya pada Selasa, 24 November 2020, dan ketiga kalinya pada 03 Maret 2021.

KLINIK TERKAIT

Haruskah Bukti Penyetoran Modal PT Diperlihatkan ke Notaris?

23 Jun, 2025

Bisakah Menuntut Harta Bersama yang Jadi Modal CV?

19 Mei, 2025

Penyetoran Modal Perseroan dalam Bentuk Merek Dagang, Bolehkah?

14 Mei, 2025

Ketentuan Modal 10 Miliar untuk Vitas Investor

16 Apr, 2025

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Penanaman Modal Asing

PMA atau penanaman modal asing menurut Pasal 1 angka 3 UU Penanaman Modal adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Adapun yang dimaksud penanam modalasing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.[1]

Tidak seperti penanaman modal dalam negeri yang dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum, ataupun usaha perseorangan,[2] PMA wajib dalam bentuk perseroan terbatas (“PT”) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.[3]

Kemudian, penanam modal baik dalam negeri maupun asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk PT dilakukan dengan:[4]

1. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
2. membeli saham; dan
3. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya investasi asing di Indonesia wajib dalam bentuk PT. Oleh karena itu, investasi asing di Indonesia juga tunduk pada ketentuan UU PT yang telah diubah dengan Perppu Cipta Kerja.

Baca juga: Ini Aturan Pendirian PT PMA di Indonesia

Modal Dasar PT

Berkaitan dengan modal dasar PT, M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas (hal. 233) mendefinisikan modal dasar (statutair capital, nominal/authorized capital) adalah seluruh nilai nominal saham perusahaan yang disebut dalam Anggaran dasar (“AD”).

Lebih lanjut Yahya menjelaskan bahwa pada prinsipnya, modal dasar perseroan merupakan total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh perseroan. AD sendiri yang menentukan berapa jumlah saham yang dijadikan modal dasar. Jumlah yang ditentukan dalam AD merupakan “nilai nominal yang murni” (hal. 233).

Mengenai modal dasar PT, Pasal 109 angka 3 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 32 UU PT mengatur sebagai berikut:

1. Perseroan wajib memiliki modal dasar Perseroan.
2. Besaran modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai modal dasar Perseroan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Hal yang sama juga ditegaskan kembali dalam Pasal 3 PP 8/2021, yang berbunyi:

1. Perseroan wajib memiliki modal dasar perseroan.
2. Besaran modal dasar perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan keputusan pendirian perseroan.

Jadi, pada prinsipnya modal dasar sifatnya wajib ada dalam suatu PT. Adapun, besarannya ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan.

Baca juga: Perbedaan Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Modal Disetor PT

Permodalan PT PMA

Lantas, bagaimana dengan modal dasar PT PMA? PT PMA pada dasarnya dikualifikasikan sebagai usaha besar dan wajib mengikuti ketentuan minimal nilai investasi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.[5]

Ketentuan minimal investasi tersebut dapat dilihat pada bunyi Pasal 7 ayat (1) Perpres 10/2021, sebagai berikut:

Penanaman Modal asing hanya dapat melakukan kegiatan usaha pada Usaha Besar dengan nilai investasi lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan.

Lebih lanjut, Pasal 12 ayat (2) Peraturan BKPM 2/2021 menerangkan bahwa Ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10 miliar di luar tanah dan bangunan per bidang usaha Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (“KBLI”) 5 digit per lokasi proyek.

Selain itu, bagi PMA juga diatur ketentuan minimum permodalan,[6] yaitu modal ditempatkan/disetor paling sedikit Rp10 miliar, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.[7]

Namun, ketentuan total investasi sebagaimana disebutkan di atas dikecualikan untuk beberapa kegiatan usaha berikut ini:[8]

1. khusus untuk kegiatan usaha perdagangan besar, lebih besar dari Rp10 miliar di luar tanah dan bangunan, adalah per 4 digit awal KBLI;
2. khusus untuk kegiatan usaha jasa makanan dan minuman, lebih besar dari Rp10 miliar di luar tanah dan bangunan adalah per 2 digit awal KBLI per satu titik lokasi;
3. khusus untuk kegiatan usaha jasa konstruksi lebih besar dari Rp10 miliar di luar tanah dan bangunan dalam satu kegiatan, adalah 4 digit awal KBLI;
4. khusus untuk kegiatan usaha industri yang menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 digit yang berbeda dalam 1 lini produksi, lebih besar dr Rp10 miliar di luar tanah dan bangunan; dan
5. khusus untuk kegiatan usaha pembangunan dan pengusahaan properti berlaku ketentuan:
   1. properti dalam bentuk bangunan gedung secara utuh atau komplek perumahan secara terpadu dengan ketentuan nilai investasi lebih besar dari Rp10 miliar termasuk tanah dan bangunan; atau
   2. berupa unit properti dalam 1 bangunan gedung secara utuh atau 1 kompleks perumahan terpadu, nilai investasi lebih besar dari Rp10 miliar di luar tanah dan bangunan.

Selain itu, menurut Pasal 7 ayat (2) Perpres 10/2021 terdapat pengecualian di mana penanaman modal asing di kawasan ekonomi khusus pada bidang usaha rintisan berbasis teknologi dapat melakukan investasi dengan nilai investasi sama dengan atau kurang dari Rp10 miliar di luar nilai tanah dan bangunan.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, kami menyimpulkan bahwa pada prinsipnya modal dasar PT PMA ditentukan berdasarkan kesepakatan pendiri. Namun, modal ditempatkan/disetor paling sedikit Rp10 miliar, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada sektor tertentu.

Anda juga perlu memeriksa peraturan terkait bidang usaha PMA yang akan didirikan berdasarkan KBLI yang dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan.

Kemudian, kami juga menyarankan kepada Anda untuk berkonsultasi langsung kepada Badan Koordinasi Pasar Modal (BKPM) terkait kebijakan tidak tertulis dari modal dasar suatu PT PMA.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil;
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;
7. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;
8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.

Referensi:

2016. Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

[1] Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UU 25/2007”)

[2] Pasal 5 ayat (1) UU 25/2007

[3] Pasal 5 ayat (2) UU 25/2007

[4] Pasal 5 ayat (3) UU 25/2007

[5] Pasal 12 ayat (1) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (“Peraturan BKPM 3/2021”)

[6] Pasal 12 ayat (6) Peraturan BKPM 3/2021

[7] Pasal 12 ayat (7) Peraturan BKPM 3/2021

[8] Pasal 12 ayat (3) Peraturan BKPM 3/2021