Profesi Hukum
Mungkinkah Hakim Manusia Digantikan oleh Kecerdasan Buatan?
Bacaan 9 Menit

PERTANYAAN
Apakah saat ini hukum Indonesia memungkinkan agar hakim-hakim diganti dari orang dengan kecerdasan buatan (artificial intelligence)?


Bacaan 9 Menit

Apakah saat ini hukum Indonesia memungkinkan agar hakim-hakim diganti dari orang dengan kecerdasan buatan (artificial intelligence)?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Adv. Agung Pramono, S.H., CIL dan pertama kali dipublikasikan pada 30 Maret 2020, kemudian dimutakhirkan pertama kali pada 31 Oktober 2024.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHAP lama dan UU 20/2025 tentang KUHAP yang diundangkan pada tanggal 17 Desember 2025.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Pengertian kecerdasan buatan atau artificial intelligence (“AI”) menurut John McCarthy sebagaimana dikutip oleh Singgih Subiyantoro dalam buku Buku Ajar Artificial Intelligence adalah suatu disiplin ilmu yang berusaha menciptakan mesin yang dapat berperilaku secara cerdas seperti manusia, meskipun tidak harus meniru proses berpikir manusia secara biologis. Definisi McCarthy menekankan dua hal penting: pertama, bahwa AI adalah gabungan antara ilmu pengetahuan (science) dan rekayasa (engineering), dan kedua, bahwa AI lebih berfokus pada hasil dari perilaku cerdas, bukan pada proses mental internal.[1]
Sepanjang penelusuran kami, pengaturan mengenai AI di Indonesia terdapat dalam SE Menkominfo 9/2023 yang mengatur tentang etika penyelenggaraan AI. Definisi AI menurut Bagian Kelima huruf a SE Menkominfo 9/2023 adalah bentuk pemrograman pada suatu perangkat komputer dalam melakukan pemrosesan dan/atau pengolahan data secara cermat. Adapun yang dimaksud dengan penyelenggaraan AI adalah aktivitas yang berhubungan dengan riset, pengembangan produk, pemasaran, hingga penggunaan AI.[2]
Selain itu, karena AI dapat dikategorikan sebagai sistem elektronik, maka kita juga harus mengacu pada UU ITE dan perubahannya. Menurut Pasal 1 angka 5 UU 19/2016, sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
Sedangkan penyelenggara sistem elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6a UU 19/2016.
Adapun pengertian hakim secara historis terdapat pada Pasal 1 angka 8 KUHAP lama yang sudah tidak berlaku, dan Pasal 1 angka 12 UU 20/2025 tentang KUHAP baru yang berlaku sejak 2 Januari 2026,[3] sebagai berikut:
| Pasal 1 angka 8 KUHAP | Pasal 1 angka 12 UU 20/2025 |
| Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. | Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana. |
Kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan sendiri ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Selanjutnya, pelaku kekuasaan kehakiman diuraikan dalam Pasal 18 UU Kekuasaan Kehakiman, yaitu:
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
Menurut Agung Pramono (penulis sebelumnya), Mahkamah Agung (“MA”) dan Mahkamah Konstitusi (“MK”) sendiri sejatinya telah menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi.
Khusus MA, beragam aplikasi menggunakan perangkat teknologi digunakan, seperti aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) untuk pengawasan hakim dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) untuk penelusuran perkara.
Selain itu, berdasarkan Pasal 1 angka 6 Perma 7/2022, administrasi sistem perkara (serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan/keberatan/bantahan, dan lain-lain) dapat dilakukan secara elektronik dengan menggunakan sistem elektronik.
Kemudian, pasca berlakunya UU 20/2025 tentang KUHAP baru, terdapat ketentuan-ketentuan yang memuat penggunaan teknologi pada proses peradilan pidana. Seperti Pasal 204 ayat (2) UU 20/2025, yang berbunyi:
Dalam keadaan tertentu, baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara sedang berlangsung, hakim/majelis hakim karena jabatannya atau atas permintaan dari penuntut umum dan/atau terdakwa atau advokat dapat menetapkan persidangan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara elektronik.
Penggunaan medium elektronik pada proses peradilan pidana juga dapat dilakukan pada tahap sidang pembacaan putusan. Ini merujuk pada ketentuan Pasal 298 ayat (5) UU 20/2025, sebagai berikut:
Sidang pembacaan putusan dapat dihadiri oleh terdakwa dan/atau penuntut umum, baik secara langsung maupun secara elektronik.
Lantas, mungkinkah hakim manusia digantikan oleh kecerdasan buatan?
Sekeras apapun kita menolak teknologi, tapi teknologi tetap akan terus mengalir dan berkembang. Para ahli hukum di abad 21 mempunyai pertanyaan penting, yaitu apa artinya menjadi manusia di era AI?
Menurut pendapat Agung Pramono, AI dan model algoritma canggih sudah digunakan di banyak sistem peradilan pada banyak negara, seperti algoritma prediksi dan algoritma penilaian risiko. Meskipun terdengar seperti pendekatan yang relatif logis, ini sangat bergantung pada jenis dan kualitas data yang diberikan.
Namun demikian, fungsinya masih sebatas membantu hakim. Pada dasarnya, tidak pernah ada dua atau lebih kasus hukum yang benar-benar identik.
Kemudian, penting untuk dicatat bahwa keputusan hukum adalah pilihan yang humanistis untuk mencapai keseimbangan antara perkara sulit dengan fakta-fakta yang tidak jelas atau aturan yang kabur. Memilih aturan yang sesuai, dan mempertimbangkan konsekuensi sosial dan efek jangka panjang merupakan sesuatu yang sulit dilakukan oleh algoritma.
Selain itu, secara normatif menggantikan manusia dengan AI pada dasarnya tidak dimungkinkan. Sebagai contoh, syarat untuk menjadi hakim peradilan umum dalam Pasal 14 ayat (1) UU 49/2009 diatur sebagai berikut:
Untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
Syarat-syarat normatif inilah yang tentu tidak dapat dipenuhi oleh AI.
Selain itu, merujuk pada Bagian Keenam huruf c angka 2 huruf b SE Menkominfo 9/2023, AI dipastikan tidak diselenggarakan sebagai penentu kebijakan dan/atau pengambil keputusan yang menyangkut kemanusiaan.
Baca juga: Artificial Intelligence (AI): Subjek Hukum atau Objek Hukum?
Sebagai informasi tambahan, berdasarkan artikel Apakah Hakim Bisa Digantikan oleh AI? yang dilansir dari laman resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Riki Perdana Waruwu (pada saat artikel tersebut diterbitkan menjabat sebagai Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas) menyampaikan bahwa di antara banyaknya profesi yang bisa digantikan oleh AI, hakim merupakan profesi yang tidak bisa digantikan oleh robot. Ia menjelaskan bahwa ada tiga jenis keadilan yang melekat pada hakim saat menangani perkara, yaitu keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice), dan ketiga keadilan sosial (social justice).
Kemudian, bahwa ada tiga hal yang tidak bisa dilakukan oleh AI. Pertama, memberikan kemanfaatan karena AI tidak bisa mempertimbangkan. Kedua, AI tidak bisa memberikan keadilan meskipun telah menggunakan algoritma, dan ketiga, AI tidak bisa mempertimbangkan bagaimana kemanfaatan dalam suatu masalah.
Masih bersumber dari artikel yang sama, AI dalam proses berperkara hanya bisa melaksanakan teknik administrasi berperkara, seperti membuat putusan dengan rapih, lancar, dan bisa terbaca. Tetapi, dalam memberikan keputusan AI tidak bisa, karena hakim dalam memutus perkara menggunakan hati nurani sedangkan AI tidak memiliki hati nurani.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
[1] Singgih Subiyantoro. Buku Ajar Artificial Intelligence. Klaten: Penerbit Underline, 2024, hal. 23