KlinikBeritaData PribadiJurnal
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Profil
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag

Hak Makelar dan Mediator Nonhakim

Share
copy-paste Share Icon
Perdata

Hak Makelar dan Mediator Nonhakim

Hak Makelar dan Mediator Nonhakim
Eko Ardiansyah Pandiangan, S.H.Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron
Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron
Bacaan 10 Menit
Hak Makelar dan Mediator Nonhakim

PERTANYAAN

Saya ingin konsultasi terkait kerjasama antara kedua belah pihak dalam jual beli barang. Posisi saya adalah penengah atau mediator. Saya tidak ingin apabila saya sudah mempertemukan keduanya, saya dibuang begitu saja dan tidak mendapatkan hak dari keuntungan transaksi tersebut. Saya pun ingin selama transaksi itu berjalan saya tetap mendapatkan hak saya. Saya tidak ingin dicurangi, dikhianati, atau di-by pass. Adakah cara hukum untuk saya menyikapi hal ini?

DAFTAR ISI

    INTISARI JAWABAN

    Jika mediator yang dimaksud adalah makelar yang mempertemukan penjual dan pembeli, makelar dapat bertindak berdasarkan pemberian kuasa dari penjual untuk menjual atau mencari pembeli barang. Fee/honorarium terkait tindakan tersebut dapat diatur di dalam perjanjian, untuk menjamin terpenuhinya hak si makelar.
     
    Hal yang sama berlaku jika mediator yang dimaksud adalah mediator nonhakim dalam penyelesaian sengketa perdata. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah mengatur bahwa biaya jasa mediator nonhakim dan bukan pegawai pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak.
     
    Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.
     
    Jika menelaah pertanyaan Anda, kami mempunyai setidaknya dua asumsi.
     
    Makelar
    Pertama, kami asumsikan kedudukan sebagai mediator yang Anda maksud sejatinya adalah sebagai makelar. Hal ini mengingat gambaran Anda sebagai pihak yang mempertemukan penjual dengan pembeli, selayaknya makelar.
     
    Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (“KUHD”) menjelaskan sebagai berikut:
     
    Pekerjaan makelar terdiri dari mengadakan pembelian dan penjualan untuk majikannya atas barang-barang dagangan, kapal-kapal, saham-saham dalam dana umum dan efek lainnya dan obligasi, surat-surat wesel, surat-surat order dan surat-surat dagang lainnya, menyelenggarakan diskonto, asuransi, perkreditan dengan jaminan kapal dan pemuatan kapal, perutangan uang dan lain sebagainya.
     
    Namun, kami asumsikan Anda bertindak bukan berdasarkan pengangkatan pejabat yang berwenang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 62 KUHD. Melainkan, dalam hal ini Anda bertindak berdasarkan pemberian kuasa dari penjual untuk menjual atau mencari pembeli barang.
     
    Pada prinsipnya makelar mempunyai hak untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai perintah dari penjual. Hak yang dimaksud dapat diperoleh dari pemberian kuasa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 KUHD berikut:
     
    Perbuatan-perbuatan para pedagang perantara yang tidak diangkat dengan cara demikian tidak mempunyai akibat yang lebih jauh daripada apa yang ditimbulkan dari perjanjian pemberian amanat.
     
    Setelah mendapatkan hak tersebut, Anda dan pihak penjual dapat membuat perjanjian mengenai fee/honorarium atas jasa Anda. Sebab pada dasarnya, seorang makelar dalam menjalankan pekerjaannya mendapat upah ataupun provisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 KUHD:
     
    Mereka menyelenggarakan perusahaan mereka dengan melakukan pekerjaan seperti yang dimaksud dalam pasal 64 dengan mendapat upah atau provisi tertentu, atas amanat dan atas nama orang-orang lain yang dengan mereka tidak terdapat hubungan kerja tetap.
     
    Perjanjian tersebut harus mengacu pada Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) yang akan kami jelaskan nanti.
     
    Baca juga: Macam-macam Pedagang Perantara Berdasarkan Hukum Dagang
     
    Mediator Nonhakim
    Kedua, karena dalam pertanyaan Anda menyebutkan kedudukan Anda sebagai mediator atau ‘penengah’ secara spesifik, kami asumsikan bahwa Anda merupakan Mediator Nonhakim yang ditunjuk untuk membantu penyelesaian sengketa antara penjual dan pembeli.
     
    Hal ini sesuai pengertian mediator dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (“Perma 1/2016”), sebagai berikut:
     
    Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
     
    Mengenai kepastian hukum terkait hak Anda sebagai mediator pada sengketa antar pihak, Anda dapat membuat perjanjian dengan kedua belah pihak. Perjanjian tersebut memuat perjanjian fee/honorarium Anda sebagai pihak ketiga yang telah memberikan jasa untuk tercapainya penyelesaian sengketa antar keduanya.
     
    Pasal 8 ayat (2) Perma 1/2016 sendiri telah mengatur bahwa:
     
    Biaya jasa Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
     
    Perjanjian tersebut dapat juga memuat kewajiban-kewaiban para pihak dan hak-hak para pihak serta ketentuan-ketentuan lainnya. Mengenai perjanjian dapat Anda baca juga pada artikel Dapatkah Menarik Kembali Tanda Tangan Perjanjian karena di Bawah Tekanan?
     
    Perjanjian dimaksud harus sesuai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:
    1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
    2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
    3. suatu pokok persoalan tertentu;
    4. suatu sebab yang tidak terlarang.
     
    Jika sudah ada suatu perjanjian, maka para pihak wajib memenuhi segala kewajiban-kewajiban pada perjanjian yang telah disepakati dan menerima hak-haknya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, yaitu:
     
    Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
     
    Sebaliknya, jika Anda dan salah satu pihak ataupun para pihak yang bersengketa tidak pernah menyepakati adanya pembayaran jasa/fee mediator, maka para pihak yang bersengketa tidak diwajibkan untuk membayar jasa Anda sebagai mediator.
     
    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
     
    Dasar Hukum:
    1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;

    Tags

    hukumonline
    mediator

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atauMulai dari Rp 30.000
    Baca DisclaimerPowered byempty result

    KLINIK TERBARU

    Lihat Selengkapnya

    TIPS HUKUM

    Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA

    25 Mar 2024
    logo channelbox

    Dapatkan info berbagai lowongan kerja hukum terbaru di Indonesia!

    Kunjungi

    Butuh lebih banyak artikel?

    Pantau Kewajiban Hukum
    Perusahaan Anda Di Sini!