Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Pemberian Obat Keras Harus dengan Resep Dokter yang dibuat oleh Lezetia Tobing, S.H., M.Kn. dan pertama kali dipublikasikan pada 17 Desember 2015, lalu pertama kali dimutakhirkan oleh Rifdah Rudi, S.H. pada 07 Maret 2024.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Dalam menjawab pertanyaan Anda, kami akan berpedoman pada UU Kesehatan dan peraturan pelaksananya.
Menurut Pasal 1 angka 15 UU Kesehatan, obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Sedangkan bahan obat adalah bahan yang berkhasiat atau tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan obat dengan standar dan mutu sebagai bahan farmasi.[1]
Baca juga: Bisakah Menjual Obat Impor Tanpa Izin Edar?
Terdapat dua jenis obat, antara lain:[2]
- obat dengan resep; dan
- obat tanpa resep.
Kemudian, masing-masing jenis obat di atas digolongkan secara lebih spesifik. Obat dengan resep digolongkan menjadi:[3]
- obat keras;
- narkotika; dan
- psikotropika.
Sedangkan obat tanpa resep digolongkan menjadi:[4]
- obat bebas; dan
- obat bebas terbatas.
Penggolongan obat di atas dilakukan berdasarkan kriteria yang meliputi:[5]
- kandungan zat aktif;
- cara penggunaan; dan/atau
- profil keamanan, antara lain kontra indikasi, efek samping, dan peringatan/perhatian.[6]
Melihat pada jenis dan penggolongan obat, obat keras adalah obat yang dikategorikan sebagai obat dengan resep. Selain itu, obat keras merupakan obat yang mempunyai risiko dalam penggunaannya, memiliki potensi penyalahgunaan, dan/atau diberikan dengan cara tertentu.[7]
Sebagai informasi, yang dimaksud dengan resep adalah permintaan dari tenaga medis kepada apoteker atau apoteker spesialis baik dalam bentuk tertulis fisik maupun elektronik untuk menyediakan dan menyerahkan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan/atau pangan olahan untuk keperluan medis khusus bagi pasien.[8]
Ketentuan tersebut dipertegas dengan Pasal 922 ayat (1) PP 28/2024 yang menyatakan bahwa obat keras, bersamaan dengan narkotika dan psikotropika, hanya dapat diserahkan oleh apoteker dan/atau apoteker spesialis berdasarkan resep di fasilitas pelayanan kefarmasian, yaitu berupa instalasi farmasi rumah sakit, instalasi farmasi puskesmas, instalasi farmasi klinik, dan apotek.[9]
Kemudian, perlu diingat bahwa pada kemasan obat wajib dicantumkan secara jelas tanda khusus obat sesuai dengan penggolongannya.[10] Hal ini juga diatur dalam Pasal 2 Kepmenkes 02396/1986 yang berbunyi:
- Pada etiket dan bungkus luar obat jadi yang tergolong obat keras harus dicantumkan secara jelas tanda khusus untuk obat keras.
- Ketentuan dimaksud dalam ayat (1) merupakan pelengkap dari keharusan mencantumkan “Harus dengan resep dokter” yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Nomor 197/A/SK/77 tanggal 15 Maret 1977.
- Tanda khusus dapat tidak dicantumkan pada blister, strip, alumunium/selofan, vial, ampul, tube atau bentuk wadah lain, apabila wadah tersebut dikemas dalam bungkus luar.
Lebih lanjut, logo obat keras berdasarkan artikel Penandaan Kemasan Obat Berdasarkan Golongan Obat yang dilansir dari laman resmi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta adalah:
Jadi, dapat disimpulkan bahwa obat keras termasuk pada kategori atau jenis obat dengan resep yang hanya dapat diserahkan oleh apoteker dan/atau apoteker spesialis berdasarkan resep di fasilitas pelayanan kefarmasian.
Baca juga: Bolehkah Membawa Obat dari Luar Negeri untuk Pribadi?
Walaupun obat keras harus dengan resep, terdapat obat keras tertentu yang dapat diserahkan oleh apoteker tanpa resep. Hal ini sebagaimana diatur Pasal 320 ayat (5) UU Kesehatan, yang berbunyi:
Selain obat bebas dan obat bebas terbatas, obat keras tertentu dapat diserahkan oleh apoteker tanpa resep sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 922 ayat (2) PP 28/2024 juga mengatur ketentuan serupa, yakni obat keras tertentu dengan indikasi dan/atau jumlah yang terbatas dapat diserahkan oleh apoteker dan/atau apoteker spesialis tanpa resep. Obat keras tertentu ini harus memenuhi kriteria yang dapat berupa:[11]
- obat yang digunakan untuk pengobatan swamedikasi;
- obat untuk penyakit kronis pada resep ulangan; atau
- obat topikal.
Obat keras tertentu sebagaimana dimaksud disusun dalam daftar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.[12] Daftar obat keras tertentu ditinjau sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelayanan kesehatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi.[13]
Oleh karena itu, meskipun pada prinsipnya obat keras hanya dapat diperoleh dengan resep dokter, terdapat jenis obat keras tertentu yang dapat diserahkan oleh apoteker dan/atau apoteker spesialis tanpa resep dokter dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SK/VIII/1986 Tahun 1986 tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G.
Referensi:
Penandaan Kemasan Obat Berdasarkan Golongan Obat, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, yang diakses pada 13 Mei 2026, pukul 15.00 WIB.
[2] Pasal 320 ayat (1) UU Kesehatan.
[3] Pasal 320 ayat (2) UU Kesehatan.
[4] Pasal 320 ayat (4) UU Kesehatan.
[6] Penjelasan Pasal 920 ayat (1) huruf c PP 28/2024.
[7] Pasal 918 ayat (1) PP 28/2024.
[8] Pasal 917 ayat (4) PP 28/2024.
[9] Penjelasan Pasal 417 ayat (1) PP 28/2024.
[10] Pasal 920 ayat (2) PP 28/2024.
[11] Pasal 922 ayat (3) PP 28/2024.
[12] Pasal 922 ayat (4) PP 28/2024.
[13] Pasal 922 ayat (5) PP 28/2024.