Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Pidana

Orang Tua Menolak Perawatan Medis Anak, Bisakah Dipidana?

Orang Tua Menolak Perawatan Medis Anak, Bisakah Dipidana?
Orang Tua Menolak Perawatan Medis Anak, Bisakah Dipidana?

PERTANYAAN

Apakah tindakan orang tua yang menolak perawatan medis terhadap pasien anak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Orang Tua Menolak Perawatan Medis Anak, Bisakah Dipidana? yang dibuat oleh Made Wahyu Arthaluhur, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 16 Mei 2018.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Tindakan Kedokteran

    Sebelumnya, kami perlu menegaskan kembali bahwa yang Anda tanyakan adalah “tindakan orang tua” yang menolak perawatan medis terhadap pasien anak, bukan tindakan rumah sakit ataupun tenaga kesehatan yang menolak untuk memberikan perawatan medis seperti yang sering terjadi.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Pada dasarnya, sebelum mendapat perawatan medis (tindakan kedokteran), tenaga medis harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pasien. Hal ini sebagaimana diatur dalam Permenkes 290/2008. Persetujuan tersebut sering disebut sebagai persetujuan tindakan kedokteran atau informed consent, yaitu persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.[1]

    Sedangkan yang dimaksud dengan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi (“tindakan kedokteran”) adalah suatu tindakan medis berupa preventif, diagnostik, terapeutik, atau rehabilitatif yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien.[2]

    Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perawatan medis yang Anda sebutkan merupakan tindakan kedokteran.

    Persetujuan dan Penolakan Tindakan Kedokteran

    Persetujuan dapat diberikan oleh pasien yang kompeten atau keluarga terdekat.[3] Adapun penilaian terhadap kompetensi pasien dapat dilakukan oleh dokter atau dokter gigi sebelum tindakan kedokteran dilakukan.[4]

    Sebagai informasi, pasien yang kompeten menurut Pasal 1 angka 7 Permenkes 290/2008 adalah:

    Pasien dewasa atau bukan anak menurut peraturan perundang-undangan atau telah/pernah menikah, tidak terganggu kesadaran fisiknya, mampu berkomunikasi secara wajar, tidak mengalami kemunduran perkembangan (retardasi) mental dan tidak mengalami penyakit mental sehingga mampu membuat keputusan secara bebas.

    Untuk pasien yang tidak termasuk pasien yang kompeten, misalnya anak-anak, persetujuan dapat diberikan oleh keluarga terdekat. Yang termasuk dalam keluarga terdekat di sini adalah suami atau istri, ayah atau ibu kandung, anak-anak kandung, saudara-saudara kandung atau pengampunya.[5]

    Hal yang sama juga berlaku dalam hal penolakan terhadap tindakan kedokteran (informed refusal). Pasien dan/atau keluarga terdekatnya dapat menolak setiap tindakan kedokteran yang akan dilakukan setelah pasien dan/atau keluarga terdekatnya menerima penjelasan mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan.[6] Penolakan terhadap tindakan kedokteran harus dilakukan secara tertulis.[7] Namun, perlu diperhatikan juga akibat dari penolakan terhadap tindakan kedokteran ini, yaitu segala akibat yang terjadi akan menjadi tanggung jawab pasien atau menjadi tanggung jawab keluarga pasien bagi pasien yang tidak kompeten.[8]

    Oleh karena itu, penolakan terhadap tindakan kedokteran pada dasarnya bukan merupakan tindakan yang dilarang, namun tanggung jawab atas segala akibat yang terjadi akan menjadi tanggung jawab pasien atau menjadi tanggung jawab keluarga terdekat pasien apabila pasien bukan pasien yang kompeten. Berdasarkan kasus Anda, tanggung jawab mengenai kesehatan anak akibat penolakan terhadap tindakan kedokteran akan menjadi tanggung jawab dari orang tuanya.

    Menjawab pertanyaan Anda, jika mengacu pada Permenkes 290/2008, maka tidak ada ketentuan sanksi pidana bagi orang tua yang menolak dilakukannya tindakan kedokteran terhadap anaknya sebagai pasien. Lalu bagaimana ketentuan di peraturan perundang-undangan lain?

    Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua atas Kesehatan Anak

    Pasal 8 UU Perlindungan Anak menyatakan secara jelas mengenai hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan:

    Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

    Di samping hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, orang tua juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap anaknya sebagaimana termuat dalam Pasal 26 ayat (1) UU 35/2014, di mana orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

    1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
    2. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
    3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
    4. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

    Kewajiban orang tua terhadap anaknya untuk menjaga kesehatan dan merawat anak juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 45 UU 35/2014 yang berbunyi sebagai berikut:

    1. Orang Tua dan Keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan.
    2. Dalam hal Orang Tua dan Keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhinya.
    3. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Sebagai informasi, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Upaya kesehatan yang komprehensif meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.[9]

    Sanksi Pidana

    Meskipun penolakan terhadap tindakan kedokteran bukan merupakan tindakan yang dilarang, perlu diingat bahwa orang tua memiliki tanggung jawab atas kesehatan anaknya. Mengenai sanksi pidana, sepanjang penelusuran kami tidak ada ketentuan yang spesifik mengatur sanksi pidana untuk orang tua yang menolak perawatan medis untuk anaknya.

    Walau demikian, terdapat berbagai sanksi pidana yang diatur terkait kekerasan pada anak atau penelantaran anak sebagaimana disebutkan di bawah ini.

    Pertama, dalam ketentuan UU Perlindungan Anak dan perubahannya, diatur mengenai sanksi pidana jika melakukan kekerasan terhadap anak yang berakibat pada timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik.

    Pada dasarnya, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.[10] Sementara, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.[11]

    Setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut dipidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak kategori IV, [12] yaitu Rp200 juta.[13] Dalam hal anak luka berat, maka pelaku juga dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak kategori IV, [14] yaitu Rp200 juta.[15] Lalu, jika anak mati, maka pelaku dipidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak kategori VII,[16] yaitu Rp5 miliar.[17]

    Namun, pidana ditambah sepertiga dari ketentuan di atas jika dilakukan oleh orang tuanya.[18]

    Kedua, menurut UU PKDRT. Dalam konteks hubungan dalam lingkup rumah tangga antara orang tua dengan anak, undang-undang yang mengatur sanksi atas perbuatan kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik dan penelantaran terhadap anak adalah UU PKDRT.

    Perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik termasuk kekerasan dalam rumah tangga.[19] Setiap orang dilarang melakukan KDRT, salah satunya dengan cara kekerasan fisik (perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat).[20]

    Sanksi pidananya adalah pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak kategori IV, [21] yaitu Rp200 juta.[22] Dalam hal perbuatan mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, pelaku dipidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak kategori VI,[23] yaitu Rp2 miliar.[24] Sedangkan jika perbuatan mengakibatkan matinya korban, pelaku penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak kategori VII,[25] yaitu Rp5 miliar.[26]

    Baca juga: KDRT Hingga Meninggal, Penganiayaan atau Pembunuhan?

    Lalu, setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.[27]

    Sanksi pidananya adalah penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak kategori III,[28] yaitu Rp50 juta.[29]

    Baca juga: Jerat Hukum bagi Ibu yang Menelantarkan dan Tidak Mengakui Anaknya

    Namun, penolakan orang tua terhadap tindakan kedokteran pada anak tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai kekerasan terhadap anak, baik dalam bentuk penderitaan fisik menurut UU Perlindungan Anak beserta perubahannya, maupun sebagai kekerasan fisik atau penelantaran dalam lingkup rumah tangga berdasarkan UU PKDRT. Penilaian tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses hukum.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
    2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
    3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
    4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
    5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
    6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
    7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
    8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

    [2] Pasal 1 angka 3 Permenkes 290/2008

    [3] Pasal 13 ayat (1) Permenkes 290/2008

    [4] Pasal 13 ayat (2) Permenkes 290/2008

    [5] Pasal 1 angka 2 Permenkes 290/2008

    [6] Pasal 16 ayat (1) Permenkes 290/2008

    [7] Pasal 16 ayat (2) Permenkes 290/2008

    [8] Pasal 16 ayat (3) Permenkes 290/2008

    [10] Pasal 76C UU 35/2014

    [11] Pasal 1 angka 16 UU 35/2014

    [12] Pasal 80 ayat (1) UU 35/2014 jo. Pasal II ayat (5) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (“UU 1/2026”)

    [13] Pasal 79 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)

    [14] Pasal 80 ayat (2) UU 35/2014 jo. Pasal II ayat (5) huruf d UU 1/2026

    [15] Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023

    [16] Pasal 80 ayat (3) UU 35/2014 jo. Pasal II ayat (5) huruf g UU 1/2026

    [17] Pasal 79 ayat (1) huruf g UU 1/2023

    [18] Pasal 80 ayat (4) UU 35/2014

    [20] Pasal 5 huruf a jo. Pasal 6 UU PKDRT

    [21] Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT jo. Pasal II ayat (5) huruf d UU 1/2026

    [22] Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023

    [23] Pasal 44 ayat (2) UU PKDRT jo. Pasal II ayat (5) huruf f UU 1/2026

    [24] Pasal 79 ayat (1) huruf f UU 1/2023

    [25] Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT jo. Pasal II ayat (5) huruf g UU 1/2026

    [26] Pasal 79 ayat (1) huruf g UU 1/2023

    [27] Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT

    [28] Pasal 49 huruf a jo. Pasal II ayat (5) huruf c UU 1/2026

    [29] Pasal 79 ayat (1) huruf c UU 1/2023

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000