Kenegaraan
Bunyi Pasal 1 Angka 36 UU Pemilu tentang Masa Tenang
Bacaan 5 Menit

PERTANYAAN
Bagaimana bunyi Pasal 1 angka 36 UU Pemilu? Apa saja pasal-pasal yang mengatur tentang masa tenang dalam pemilu?


Bacaan 5 Menit

Bagaimana bunyi Pasal 1 angka 36 UU Pemilu? Apa saja pasal-pasal yang mengatur tentang masa tenang dalam pemilu?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Pasal 1 angka 36 UU Pemilu merupakan dasar hukum masa tenang, yang berbunyi:
Masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu.
Adapun yang dimaksud dengan kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri dari peserta pemilu.[1] Kemudian, pemilihan umum (pemilu) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih
anggota Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”), anggota Dewan Perwakilan Daerah (“DPD”), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.[2]
Selanjutnya, tahapan penyelenggaraan pemilu diatur dalam Pasal 167 ayat (4) UU Pemilu, yaitu:
Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 275 ayat (1) UU Pemilu, kampanye pemilu dapat dilakukan melalui:
Kemudian, kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, h, dan i, dilaksanakan sejak 25 hari setelah ditetapkan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/ kota untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD serta dilaksanakan sejak 15 hari setelah ditetapkan pasangan calon untuk pemilu presiden dan wakil presiden sampai dengan dimulainya masa tenang.[3]
Sedangkan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan g dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa
tenang.[4]
Lantas, berapa hari masa tenang? Masa tenang sebagaimana dimaksud di atas berlangsung selama 3 hari sebelum hari pemungutan suara.[5]
Larangan Selama Masa Tenang
Selama masa tenang tersebut, pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu presiden dan wakil presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk:[6]
Pelanggaran atas larangan di atas diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp48 juta.[7]
Selain itu, media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak peserta pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan kampanye pemilu yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu.[8]
Pengumuman mengenai hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu juga dilarang dilakukan pada masa tenang.[9] Pelanggaran atas larangan ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.[10]
Lalu, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di masa tenang atau melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (“KPU”), KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta pemilu, berpotensi dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.[11]
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[1] Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (“UU Pemilu”)
[2] Pasal 1 angka 1 UU Pemilu
[3] Pasal 276 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (“Perppu 1/2022”)
[4] Pasal 276 ayat (2) Perppu 1/2022
[5] Pasal 278 ayat (1) UU Pemilu
[6] Pasal 278 ayat (2) UU Pemilu
[7] Pasal 523 ayat (2) UU Pemilu
[8] Pasal 287 ayat (5) UU Pemilu
[9] Pasal 449 ayat (2) UU Pemilu
[10] Pasal 509 UU Pemilu
[11] Pasal 492 UU Pemilu