Bacaan 5 Menit
Pasal 154a KUHP mengatur tentang apa? Apakah benar Pasal 154a KUHP mengatur tentang tindak pidana penodaan terhadap Bendera dan Lambang Negara Indonesia? Jika benar, apa bunyi Pasal 154a KUHP? Lalu, dalam UU 1/2023 tentang KUHP baru, tindak pidana penodaan terhadap Bendera Negara dan Lambang Negara diatur dalam pasal berapa?
Terima kasih untuk pertanyaan Anda.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelum menjawab pertanyaan Anda, penting untuk diketahui bahwa Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia (“Bendera Negara”) adalah Sang Merah Putih, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU 24/2009.
Kemudian, Bendera Negara adalah salah satu simbol utama yang merepresentasikan kedaulatan dan identitas negara Indonesia. Sebagai simbol nasional, bendera ini bukan hanya
sebatas selembar kain berwarna merah dan putih, melainkan juga merupakan lambang yang penuh dengan makna sejarah dan perjuangan bangsa. Di balik warna bendera merah putih tersimpan kemerdekaan, persatuan, dan semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam meraih kemerdekaan dari penjajahan. Oleh karena itu, bendera ini menjadi simbol yang sangat berarti bagi setiap warga negara.[1]
Selanjutnya, menurut Pasal 1 angka 3 UU 24/2009, Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia (“Lambang Negara”) adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Pada intinya, Lambang Negara adalah simbol resmi suatu negara. Lambang Negara bukan hanya merupakan sebuah gambar ataupun simbol saja tetapi juga merupakan perwujudan ideologi suatu negara.[2]
Adapun penghinaan atau penodaan terhadap simbol negara dalam hukum positif jelas merupakan sebuah tindak pidana.[3]
Menjawab pertanyaan Anda, benar bahwa Pasal 154a KUHPlama yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku mengatur tentang tindak pidana penodaan Bendera dan Lambang Negara Indonesia. Perbuatan tersebut termasuk dalam kejahatan terhadap ketertiban umum.
Berikut adalah bunyi Pasal 154a KUHP:
Barang siapa menodai bendera kebangsaan Republik Indonesia dan lambang Negara Republik Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.
Sebagai informasi, menurut Pasal 3 Perma 2/2012, jumlah maksimal hukuman denda yang diancamkan dalam Pasal 154a KUHP, dilipatgandakan 1.000 kali. Sehingga seseorang yang melanggar Pasal 154a KUHP dapat dipidana denda paling banyak Rp45 juta.
Namun, perbuatan menodai merupakan suatu perbuatan yang bersifat abstrak. Karena merupakan bentuk abstrak, maka dalam kejadian konkretnya akan banyak wujudnya. Dalam hal ini, undang-undang menyerahkan penafsiran tentang perbuatan menodai tersebut kepada hakim yang mengadili perkara.[4]
Lebih lanjut, dalam UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[5] yaitu tahun 2026, penodaan terhadap Bendera Negara, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan juga termasuk dalam tindak pidana terhadap ketertiban umum, yang diatur dalam pasal-pasal berikut:
Pasal 234 jo. Pasal 79 ayat (1) huruf d
Setiap Orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain terhadap bendera negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta.
Pasal 236 jo. Pasal 79 ayat (1) huruf d
Setiap Orang yang mencoret, menulisi, menggambar atau menggambari, atau membuat rusak lambang negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan lambang negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta.
Pasal 238 jo. Pasal 79 ayat (1) huruf d
Setiap Orang yang menodai atau menghina lagu kebangsaan dengan mengubah lagu kebangsaan dengan nada, irama, kata-kata, dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan lagu kebangsaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta.
Adapun berdasarkan Penjelasan Pasal 236 UU 1/2023, yang dimaksud dengan "menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan lambang negara" adalah perbuatan dalam bentuk mencoret, menulisi, menggambar atau menggambari, membuat rusak terhadap Lambang Negara, termasuk menggunakannya tidak sesuai dengan bentuk, ukuran, warna, dan perbandingan ukuran, yang dilakukan dengan sengaja atau dengan maksud menghina atau merendahkan kehormatan.
Ketentuan selengkapnya mengenai penodaan terhadap Bendera Negara, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan dapat Anda temukan dalam Pasal 234 s.d. Pasal 239 UU 1/2023.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
[1] Tri Bowo Hersandy Febrianto (et.al). Bendera Merah Putih Dalam Perspektif Bela Negara. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, Vol.1, No. 4, November, 2023, hal. 73
[2] Daimul Ikhsan (et.al). Tindak Penghinaan Lambang Negara Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Academica: Journal of Multidisciplinary Studies, Vol. 1, No. 1, Januari- Juni, 2017, hal. 141
[3] Daimul Ikhsan (et.al). Tindak Penghinaan Lambang Negara Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Academica: Journal of Multidisciplinary Studies, Vol. 1, No. 1, Januari- Juni, 2017, hal. 143
[4] Daimul Ikhsan (et.al). Tindak Penghinaan Lambang Negara Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Academica: Journal of Multidisciplinary Studies, Vol. 1, No. 1, Januari- Juni, 2017, hal. 144
[5] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
