Pasal 242 KUHP tentang Pernyataan Sumpah Palsu

PERTANYAAN

Pasal 242 KUHP mengatur tentang apa? Apakah benar Pasal 242 KUHP mengatur tentang pernyataan sumpah palsu? Jika benar, bagaimana bunyi Pasal 242 KUHP? Selain itu, dalam KUHP baru pernyataan sumpah palsu diatur dalam pasal berapa?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.

KLINIK TERKAIT

Jerat Pidana Memberikan Keterangan Palsu di Persidangan

07 Jan, 2026

Sumpah Palsu dan Pembuktiannya

07 Jan, 2026

Yang Boleh Beracara di Pengadilan Selain Advokat

31 Okt, 2023

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Isi Pasal 242 KUHP

Menjawab pertanyaan Anda, pada dasarnya tindak pidana memberikan sumpah palsu dan keterangan palsu diatur dalam Pasal 242 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku. Berikut adalah bunyi Pasal 242 KUHP:

1. Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
2. Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
3. Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.
4. Pidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 4 dapat dijatuhkan.

Sebagai informasi, pidana pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-4 KUHP adalah:

1. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
2. hak memasuki angkatan bersenjata;
3. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum; dan
4. hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.

Kemudian, berdasarkan bunyi Pasal 242 KUHP di atas, kejahatan sumpah palsu dirumuskan dalam ayat (1). Sementara ayat (2) merumuskan alasan pemberatan pidana sumpah palsu, dan ayat (3) merumuskan tentang perluasan pengertian dari sumpah palsu sebagaimana dirumuskan dalam ayat (1).[1]

Lalu, apabila tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP dirinci, setidaknya terdapat unsur-unsur sebagai berikut:[2]

1. Unsur objektif, terdiri dari:
   1. dalam keadaan undang-undang menentukan agar memberikan keterangan di atas sumpah, atau mengadakan akibat hukum pada keterangan di atas sumpah;
   2. perbuatan, yaitu memberikan keterangan di atas sumpah;
   3. objek, yaitu keterangan palsu;
   4. dengan lisan atau tulisan;
   5. secara pribadi atau oleh kuasanya.
2. Unsur subjektif, yaitu kesalahan dengan sengaja.

Lebih lanjut, disarikan dari artikel Berbohong di Depan Publik, Dapatkah Dipidana?, R. Soesilo menjelaskan bahwa supaya pelaku dapat dihukum, maka pelaku harus memenuhi unsur-unsur:

1. keterangan itu harus atas sumpah;
2. keterangan itu harus diwajibkan menurut undang-undang atau menurut peraturan yang menentukan akibat hukum pada keterangan itu;
3. keterangan itu harus palsu (tidak benar) dan kepalsuan ini diketahui oleh pemberi keterangan.

Tindak Pidana Keterangan Palsu di Atas Sumpah dalam KUHP Baru

Sedangkan dalam UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[3] yaitu tahun 2026, tindak pidana keterangan palsu di atas sumpah diatur dalam Pasal 291 dan Pasal 373.

Berikut adalah bunyi Pasal 291 UU 1/2023:

1. Setiap Orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus memberikan keterangan di atas sumpah atau keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum, memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, yang dilakukan sendiri atau oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu yang diberikan dalam pemeriksaan perkara dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merugikan tersangka, terdakwa, atau pihak lawan, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).

Sedangkan bunyi Pasal 373 UU 1/2023 adalah:

1. Setiap Orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus memberikan keterangan di atas sumpah atau keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum, memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, yang dilakukan sendiri atau oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
2. Disamakan dengan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah janji atau pernyataan yang menguatkan yang diharuskan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau yang menjadi pengganti sumpah.
3. Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.

Sebagai informasi, pidana tambahan berupa pencabutan hak dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d UU 1/2023 berupa:

1. hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu;
2. hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anaknya sendiri.

Kemudian berkaitan dengan Pasal 373 UU 1/2023, ketidakbenaran dari keterangan palsu yang dimaksud dalam ketentuan ini harus diketahui oleh orang yang memberi keterangan tersebut. Hal tersebut dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 373 ayat (1) UU 1/2023.

Baca juga: Sumpah Palsu dan Pembuktiannya

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Referensi:

1. Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. Tindak Pidana Pemalsuan. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014;
2. Aldi Indra Tambuwun. Sanksi Terhadap Saksi yang Memberikan Keterangan Palsu di atas Sumpah Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 242 tentang Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu. Lex Privatum, Vol. IV/No. 6/Juli/2016.

[1] Aldi Indra Tambuwun. Sanksi Terhadap Saksi yang Memberikan Keterangan Palsu di atas Sumpah Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 242 tentang Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu. Lex Privatum, Vol. IV/No. 6/Juli/2016, hal. 36-37

[2] Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. Tindak Pidana Pemalsuan. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hal. 9

[3] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana