Bentuk Pelanggaran HAM Ringan di Indonesia, Adakah?

PERTANYAAN

Apakah ada bentuk pelanggaran HAM ringan di Indonesia? Lalu, dalam hal terjadi pelanggaran HAM, bagaimana cara lapor pelanggaran HAM?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Bentuk Pelanggaran HAM ‘Ringan’ di Indonesia, Adakah? yang dibuat oleh Erizka Permatasari, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 09 Maret 2022.

KLINIK TERKAIT

Hak Privasi Termasuk Derogable Rights atau Non-Derogable Rights?

02 Des, 2025

Ketentuan Terbaru Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil

14 Des, 2023

Karyawan Wajib Share Location saat Liburan, Langgar Privasi?

24 Feb, 2022

Penjelasan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori dan Bedanya dengan Lex Specialis

11 Feb, 2022

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Pengertian HAM

Secara etimologi, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta jaminan adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Sedangkan asasi berarti yang bersifat paling mendasar atau fundamental. Istilah hak asasi manusia atau HAM berasal dari Bahasa Prancis “droits I’home”, Bahasa Belanda “menslijkerecten”, Bahasa Arab “fitrah”, dan Bahasa Inggris “human rights”.[1]

Dengan demikian, hak asasi manusia berarti hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh manusia, sehingga tak satu pun makhluk dapat menginvestasinya apalagi mencabutnya, dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi terciptanya kehormatan dan harkat martabat manusia.[2]

Kemudian, menurut Pasal 1 angka 1 UU HAM, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Sementara itu, menurut Universal Declaration of Human Rights/Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal-usul nasional atau sosial, kekayaan, kelahiran, atau status lainnya.^[3] HAM juga berarti setiap orang memiliki hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi.^[4] Dengan demikian, HAM dianggap sebagai hak universal yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh semua negara.

Pengertian HAM selengkapnya dapat Anda simak dalam artikel Hak Asasi Manusia: Pengertian, Sejarah, dan Prinsipnya dan Mengenal Apa itu HAM Menurut Hukum dan Para Ahli.

Bentuk Pelanggaran HAM Ringan di Indonesia, Adakah?

Sebelum menjawab pertanyaan Anda mengenai apakah ada bentuk pelanggaran HAM ringan di Indonesia, perlu diketahui hukum di Indonesia hanya mengenal 2 istilah/pengertian pelanggaran HAM, yaitu:

1. Pelanggaran HAM

Pasal 1 angka 6 UU HAM mengatur pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

2. Pelanggaran HAM Berat

Pelanggaran HAM berat menurut Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 7 UU 26/2000 adalah pelanggaran HAM yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Merujuk pada ketentuan tersebut, dapat disimpulkan istilah pelanggaran HAM ringan tidak dikenal dalam hukum Indonesia. Oleh karena itu, kami mengasumsikan yang Anda maksud dalam pertanyaan adalah bentuk pelanggaran HAM yang berada di luar kategori pelanggaran HAM berat.

Baca juga: Mengenal Pelanggaran HAM Berat dan Contoh Kasusnya di Indonesia

Bentuk Pelanggaran HAM di Indonesia

Apa saja bentuk pelanggaran HAM? Pada prinsipnya, setiap perbuatan yang melanggar ketentuan dalam UU HAM dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Beberapa bentuk pelanggaran HAM di Indonesia di antaranya:

1. penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;^[5]
2. penghilangan paksa dan penghilangan nyawa;^[6]
3. perbudakan/perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa;^[7]
4. perampasan hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani;^[8]
5. perampasan hak untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;^[9]
6. perampasan hak untuk memperoleh pendidikan;^[10]
7. perampasan hak memperoleh keadilan dengan menghalangi hak manusia untuk mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;^[11]
8. perampasan hak menyampaikan pendapat di muka umum.^[12]

Kesimpulannya, istilah “pelanggaran HAM ringan” memang tidak dikenal, melainkan peraturan perundang-undangan di Indonesia hanya mengenal istilah/pengertian pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat. Sehingga menurut hemat kami, istilah yang dapat digunakan bukan “pelanggaran HAM ringan”, melainkan “pelanggaran HAM yang berada di luar kategori pelanggaran HAM berat”.

Lalu, dalam hal terjadi pelanggaran HAM, bagaimana cara lapor pelanggaran HAM?

Cara Lapor Pelanggaran HAM ke Komnas HAM

Pada dasarnya, setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (“LSM”), atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.[13] Kemudian, orang-orang tersebut juga berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.^[14]

Untuk mengetahui cara lapor pelanggaran HAM ke Komnas HAM, Anda dapat mengikuti petunjuk dalam laman Pengaduan Komnas HAM: Alur dan Mekanisme, yaitu pengaduan harus disampaikan dalam bentuk tertulis yang memuat dan dilengkapi dengan:

1. nama lengkap pengadu;
2. alamat rumah;
3. alamat surat apabila berbeda dengan alamat rumah;
4. nomor telepon tempat kerja atau rumah;
5. nomor faksimile apabila ada;
6. rincian pengaduan, yaitu apa yang terjadi, di mana, kapan, siapa yang terlibat, nama-nama saksi;
7. fotokopi berbagai dokumen pendukung yang berhubungan dengan peristiwa yang diadukan;
8. fotokopi identitas pengadu yang masih berlaku (KTP, SIM, paspor);
9. bukti-bukti lain yang menguatkan pengaduan;
10. jika ada, institusi lain yang kepadanya telah disampaikan pengaduan serupa, yaitu apakah sudah ada upaya hukum yang dilakukan.

Dalam hal pengaduan disampaikan oleh pihak lain, maka pengaduan harus disertai dengan persetujuan dari pihak yang merasa menjadi korban pelanggaran suatu HAM (misalnya surat kuasa atau surat pernyataan). Kemudian, Anda juga perlu membubuhkan tanda tangan dan nama jelas pengadu atau yang diberi kuasa.

Setelah data lengkap, pengaduan dapat dikirim melalui berbagai cara:

1. diantar langsung ke Komnas HAM;
2. dikirim melalui jasa pos atau kurir;
3. dikirim melalui faksimile ke nomor 021-3925227; atau
4. dikirim melalui e-mail ke [email protected].

Selain itu, cara lapor pelanggaran HAM ke Komnas HAM juga dapat dilakukan secara online, yaitu dengan cara mengisi Form Pengaduan Online.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
3. Universal Declaration of Human Rights.

Referensi:

1. Serlika Aprita dan Yonani Hasyim. Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bogor: Mitra Wacana Media, 2020;
2. Form Pengaduan Online, yang diakses pada 4 November 2024, pukul 13.00 WIB;
3. Pengaduan Komnas HAM: Alur dan Mekanisme, yang diakses pada 4 November 2024, pukul 13.20 WIB.

---

[1] Serlika Aprita dan Yonani Hasyim. Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bogor: Mitra Wacana Media, 2020, hal. 6

[2] Serlika Aprita dan Yonani Hasyim. Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bogor: Mitra Wacana Media, 2020, hal. 6

^[3] Pasal 2 Universal Declaration of Human Rights (“UDHR”) / Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (“DUHAM”)

^[4] Pasal 3 DUHAM

^[5] Pasal 4 jo. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”)

^[6] Pasal 33 ayat (2) UU HAM

^[7] Pasal 4 jo. Pasal 20 ayat (2) UU HAM

^[8] Pasal 4 UU HAM

^[9] Pasal 4 jo. Pasal 22 UU HAM

^[10] Pasal 12 UU HAM

^[11] Pasal 17 UU HAM

^[12] Pasal 25 UU HAM

[13] Pasal 100 UU HAM

^[14] Pasal 101 UU HAM