Komnas HAM Dorong KPK dan Polri Penuhi Hak Korban Tindak Pidana Korupsi
Komnas HAM merekomendasikan KPK dan Kortastipidkor Polri untuk memiliki kewenangan menetapkan korban...
Beda Ancaman Kebebasan Sipil Era Reformasi dan Sekarang Menurut Komisioner Komnas HAM
Peningkatan teknologi informasi menjadi perbedaan kebebasan sipil era reformasi dan saat ini.
Privatisasi Pulau hingga Kriminalisasi Nelayan, Komnas HAM Desak RUU Daerah Kepulauan Berbasis HAM
RUU Daerah Kepulauan harus hadir bukan sekadar untuk pengaturan administrasi pemerintahan, melainkan...
Konflik Agraria Tak Kunjung Tuntas, Komnas HAM Dorong Moratorium Proses Pidana
Moratorium perkara pidana agraria sesuai kajian Komnas HAM tentang penanganan konflik agraria dalam ...
22 Tahun Kasus Pembunuhan Munir, Komnas HAM Disomasi karena Penyelidikan Dinilai Mangkrak
Kasum membuka kemungkinan membawa persoalan tersebut ke jalur hukum apabila Komnas HAM tidak segera ...
Komnas HAM Bentuk Tim Ad Hoc Selidiki Dugaan Pelanggaran HAM Berat Peristiwa Kudatuli
Berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM, peristiwa Kudatuli menyebabkan 5 orang tewas, 149 orang l...
Menyoal Kelembagaan Kementerian HAM yang Dinilai Tumpang Tindih dengan Fungsi Komnas HAM
Tiga Pemohon mengajukan judicial review kepada MK terkait HAM, fungsi ajudikasi Komnas HAM yang belu...
Komnas HAM Rilis Rapor HAM 7 Lembaga, BKKBN Tertinggi Kementerian Perhubungan Terendah
BKKBN meraih nilai nilai 74,3, BPJS Kesehatan 67,1, BPOM 70,3, BPJS Ketenagakerjaan 65,5, Kementeria...














