Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Kenegaraan

Pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam Pengawasan Pajak

Pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam Pengawasan Pajak
Pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam Pengawasan Pajak

PERTANYAAN

Katanya, sekarang Babinsa dan Bhabinkamtibmas bisa melakukan pengawasan kepatuhan pajak. Apa dasar hukumnya?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Kewenangan Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak

    Sebelum menjawab pertanyaan Anda, perlu diketahui bahwa pengaturan pengawasan kepatuhan wajib pajak dapat ditemukan pada PMK 111/2025. Menurut Pasal 1 angka 3 PMK 111/2025, pengawasan atas kepatuhan wajib pajak adalah serangkaian kegiatan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, baik kewajiban yang akan dilaksanakan, yang belum dilaksanakan, maupun yang sudah dilaksanakan dengan tujuan untuk mendorong terciptanya kepatuhan perpajakan atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

    Kewenangan untuk melakukan pengawasan wajib pajak dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak (“Dirjen Pajak”) dengan tujuan mewujudkan kepatuhan wajib pajak atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.[1]

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Dirjen Pajak melimpahkan kewenangan melakukan pengawasan dalam bentuk delegasi kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak (“KPP”).[2] Sebagai informasi, dalam KPP, account representative merupakan salah satu jabatan pelaksana yang memiliki beberapa tingkatan jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.[3] Kemudian, kepala KPP menugaskan account representative dan/atau pegawai Dirjen Pajak untuk melakukan pengawasan.[4]

    Perlu diketahui bahwa pengawasan dilakukan berdasarkan hasil penelitian atas data dan/atau informasi yang dimiliki oleh Dirjen Pajak, yang terdiri atas:[5]

    1. pengawasan wajib pajak terdaftar;
    2. pengawasan wajib pajak belum terdaftar; dan
    3. pengawasan wilayah.

    Pengawasan dilakukan atas jenis pajak:[6]

    1. Pajak Penghasilan (“PPh”);
    2. Pajak Pertambahan Nilai (“PPn”);
    3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (“PPnBM”);
    4. Bea materai;
    5. Pajak Bumi dan Bangunan (“PBB”);
    6. Pajak penjualan;
    7. Pajak karbon; dan
    8. Pajak lainnya yang diadministrasikan oleh Dirjen Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Baca juga: Ketentuan PPh Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29

    Dalam melakukan pengawasan, Dirjen Pajak:[7]

    1. meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan wajib pajak;
    2. melakukan pembahasan dengan wajib pajak;
    3. mengundang wajib pajak untuk hadir ke kantor Dirjen Pajak secara luring atau melalui media daring;
    4. melakukan kunjungan;
    5. menyampaikan imbauan;
    6. memberikan teguran;
    7. meminta dokumen penentuan harga transfer;
    8. mengumpulkan data ekonomi di wilayah kerja;
    9. menerbitkan surat dalam rangka pengawasan; dan
    10. melaksanakan kegiatan pendukung pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam Pengawasan Pajak

    Selanjutnya, dasar hukum pelibatan Bintara Pembina Desa (“Babinsa”) atau Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (“Bhabinkamtibmas”) dapat merujuk pada SE Dirjen Pajak SE-8/2026 tentang pedoman pengawasan kepatuhan wajib pajak.

    SE tersebut dimaksudkan sebagai pedoman bagi pegawai Direktorat Jenderal Pajak (“DJP”) dalam melaksanakan:[8]

    1. pengawasan kepatuhan wajib pajak, baik wajib pajak yang telah terdaftar maupun wajib pajak yang belum terdaftar, secara lengkap sehingga dalam pelaksanaannya terdapat keseragaman dan kesinambungan; dan
    2. pengawasan wilayah melalui kegiatan pengumpulan data, sehingga terdapat keseragaman dalam rangka pembentukan basis data yang berkualitas.

    Sedangkan tujuannya adalah untuk:[9]

    1. memberikan pedoman pelaksanaan atas PMK 111/2025;
    2. memberikan pedoman untuk melaksanakan proses bisnis yang mendukung kegiatan pengawasan kepatuhan wajib pajak;
    3. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan dalam rangka mewujudkan kepatuhan wajib pajak atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berkelanjutan, baik bagi wajib pajak terdaftar maupun wajib pajak belum terdaftar serta untuk mendukung tercapainya penerimaan pajak yang optimal; dan
    4. memperkuat basis data perpajakan yang memenuhi dimensi kualitas data sebagai dasar penggalian potensi dan tujuan perpajakan lainnya.

    Selain itu, SE Dirjen Pajak SE-8/2026 mengatur bahwa kegiatan pengawasan dilakukan dengan berbagai cara dan pendekatan, seperti visitasi, penyisiran (canvassing), pengamatan langsung, pembangunan jejaring informasi (melalui Babinsa/Bhabinkamtibmas), penilaian dengan teknologi remote sensing, web scraping, pemanfaatan informasi media, telaah jurnal atau karya ilmiah, analisis data yang belum teridentifikasi, bedah wajib pajak, bedah kawasan ekonomi, mirroring hasil pemeriksaan/penyidikan/proses bisnis lainnya, taxation partnership, serta berbagai cara lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum.[10]

    Melihat uraian tersebut, pelibatan Babinsa atau Bhabinkamtibmas dilakukan sebagai salah satu cara dan pendekatan pengawasan kepatuhan pajak, yaitu pembangunan jejaring informasi.

    Menurut DJP, sebagaimana dikutip dalam artikel Pelibatan Babinsa dalam Pengawasan Pajak Dipersoalkan, Dinilai Tak Sejalan dengan UU TNI, pelibatan Babinsa atau Bhabinkamtibmas sifatnya hanya koordinasi informasi, bukan merupakan pelaksanaan pemeriksaan maupun pemungutan pajak. Adapun tujuannya adalah untuk mendukung koordinasi agar kunjungan petugas di lapangan berjalan sesuai prosedur.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak;
    2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak.

    [2] Pasal 2 ayat (2) PMK 11/2025

    [3] Pasal 1 angka 20 PMK 11/2025

    [4] Pasal 21 ayat (1) PMK 11/2025

    [5] Pasal 3 ayat (1) dan (2) PMK 111/2025

    [6] Pasal 3 ayat (3) PMK 111/2025

    [7] Pasal 4 ayat (1) PMK 111/2025

    [9] SE Dirjen Pajak SE-8/2026, hal. 3

    [10] SE Dirjen Pajak SE-8/2026, hal. 2

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000