Negara Memajaki Menstruasi: Menggugat Politik Hukum Perpajakan yang Tidak Responsif Gender
Persoalan pajak pembalut membawa pertanyaan lebih mendasar: apakah negara telah menempatkan pengalam...
Menguji Profesionalisme Kuasa Wajib Pajak
Dalam aturan terkini, ada hal-hal baru yang boleh dan tidak boleh dilakukan kuasa wajib pajak dalam ...
Polemik Pelibatan TNI-Polri dalam Perpajakan Dinilai Ultra Vires dan Inkonstitusional
Meskipun saat ini pemerintah Indonesia tengah kesulitan dalam mencapai target APBN melalui penerimaa...
Dikritik Libatkan Aparat Berburu Pajak, Pemerintah Diminta Perkuat Reformasi Perpajakan yang Lebih Berkeadilan
Caranya, dengan memajaki perusahaan multinasional dan digital global, serta memperluas basis pajak p...
Pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam Pengawasan Pajak
Pengaturan pengawasan kepatuhan wajib pajak dapat ditemukan pada PMK 111/2025. Adapun yang dimaksud ...
Pelibatan Babinsa dalam Pengawasan Pajak Dipersoalkan, Dinilai Tak Sejalan dengan UU TNI
Pelibatan militer dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak hanya menggeser pendekatan kepatuhan sukare...
Pajak Usaha Mikro dan Kecil: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Pendewasaan Usaha
Perubahan pajak UMK ini akan menjadi langkah penting dalam membangun sistem perpajakan yang tidak ha...
Hati-Hati Diajukan Pailit oleh Kantor Pajak
Secara normatif, otoritas pajak memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit karena negara...














