Pembagian Harta Waris Istri Kedua Tanpa Keturunan

PERTANYAAN

Almarhum paman saya seorang Muslim dan pernah menikah 2 kali semasa hidupnya. Paman menikah dengan istri pertama hingga si istri meninggal tanpa ada keturunan. Lalu, paman saya kembali menikah. Pada tahun 2024, paman saya meninggal. Ia belum punya keturunan dari pernikahan kedua. Tidak berselang lama, pada tahun 2025, istri kedua paman saya meninggal dunia.

Paman saya meninggalkan sebidang tanah berikut rumah di Jakarta. Sertifikat tanah atas nama paman saya yang ia miliki sebelum pernikahan yang pertama. Lantas, siapa yang menjadi ahli waris? Apakah dibagi ke dalam 3 keluarga (keluarga paman, keluarga istri pertama, dan keluarga istri kedua)?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Solusi Pembagian Harta Waris Suami-Istri Tanpa Keturunan, yang dibuat oleh Haris Satiadi, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 27 Juli 2022.

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Sebelumnya, kami turut berbela sungkawa atas meninggalnya almarhum paman dan bibi atau istri paman Anda.

Pembagian Harta Warisan

Pada dasarnya, harta warisan adalah sejumlah harta peninggalan orang yang meninggal dunia berupa kumpulan harta dan kewajiban.[1] Pewarisan terjadi hanya dengan kematian pewaris.[2]

Baca juga: Hukum Pembagian Harta Warisan yang Berlaku di Indonesia

Disarikan dari artikel Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Perdata, di Indonesia ada tiga jenis hukum waris yang digunakan dalam pembagian warisan, yakni hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata. Berikut adalah masing-masing penjelasannya:

1. Hukum Waris Adat

Dalam sistem kewarisan adat, dikenal dengan adanya tiga jenis sistem. Pertama, kewarisan individual merupakan sistem kewarisan di mana para ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan memiliki harta warisan secara perorangan. Kedua, kewarisan kolektif di mana para ahli waris dapat mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi secara bersama-sama. Ketiga, sistem kewarisan mayorat adalah sistem di mana harta waris diberikan kepada anak tertua yang bertugas menjadi kepala keluarga dan menggantikan kedudukan ayah atau ibunya.

Penjelasan selengkapnya dapat Anda temukan dalam artikel 3 Sistem Kewarisan Adat: Individual, Kolektif, dan Mayorat.

2. Hukum Waris Islam

Pembagian ahli waris menurut KHI dibagi berdasarkan kelompok di bawah ini:[3]

1. Menurut hubungan darah
   1. Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.
   2. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
2. Menurut hubungan perkawinan
   1. Duda; atau
   2. Janda.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.[4]

Baca juga: Cara Hitung Pembagian Harta Warisan Anak Menurut Hukum Islam

3. Hukum Waris Perdata

KUH Perdata mengelompokkan ahli waris tersebut menjadi empat golongan yang kedudukannya hierarkis, sebagai berikut:

• Golongan I: anak-anak serta keturunannya dan suami atau istri yang hidup terlama.[5]
• Golongan II: orang tua dan saudara kandung.[6]
• Golongan III: keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dari ayah dan ibu (kakek, nenek, kakek buyut, nenek buyut, dan seterusnya).[7]
• Golongan IV: sanak saudara dalam garis lurus ke samping (paman dan bibi, saudara sepupu, hingga derajat keenam).[8]

Penjelasan selengkapnya mengenai hukum waris perdata dapat Anda simak dalam artikel Empat Golongan Ahli Waris Menurut KUH Perdata.

Merujuk pada kronologi yang Anda sampaikan, almarhum paman Anda beragama Islam dan kami mengasumsikan begitu pula untuk almarhum bibi Anda, sehingga kami akan merujuk pada ketentuan hukum waris Islam.

Pembagian Harta Waris di Perkawinan Pertama

Patut Anda ketahui bahwa apabila pembagian warisan ditunda-tunda, akan menimbulkan berbagai risiko hukum, salah satunya adalah semakin besar potensi timbulnya pertikaian antarsaudara atau sengketa antarahli waris. Selengkapnya dapat Anda baca dalam Risiko Hukum Jika Menunda Pembagian Warisan.

Dalam kasus Anda, pada saat paman masih hidup dan istri pertamanya meninggal, terlebih dahulu haruslah dikeluarkan bagian harta bersama yang timbul dalam perkawinan untuk diserahkan kepada paman (sebagai suami).

Kemudian, harta bawaan istri pertama, ditambahkan dengan harta bersama milik bagian istri pertama, dikurangi dengan biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang, dan pemberian kepada kerabatlah yang akan menjadi harta warisan.[9]

Siapa ahli waris yang berhak atas harta waris almarhum istri pertama paman? Ahli warisnya adalah paman Anda (suami/duda) 1/2 bagian,[10] ayah dari istri pertama 1/3 bagian,[11] ibu dari istri pertama 1/3 dari sisa sesudah diambil suami/duda.[12]

Bagaimana jika ayah dari istri pertama tidak ada? Adapun yang menjadi ahli waris adalah:

1. Saudara laki-laki dan perempuan seibu masing-masing 1/6 bagian[13] atau 1/3 bagian jika terdiri dari 2 atau lebih.[14]
2. Satu saudara perempuan kandung atau seayah mendapat 1/2 bagian[15] atau 2/3 bagian jika terdiri dari 2 orang atau lebih.[16]
3. Saudara perempuan kandung atau seayah bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.[17]

Selanjutnya, karena tanah dan rumah dimiliki paman sebelum menikah dengan istri pertama, maka statusnya adalah harta bawaan milik paman yang tidak termasuk dalam harta bersama dari perkawinan pertama.

Baca juga: Pembagian Harta Bersama Jika Tidak Ada Perjanjian Perkawinan

Pembagian Harta Waris di Perkawinan Kedua

Setelah pemberesan harta warisan tersebut di atas selesai, almarhum paman tetap memiliki harta bawaan, yaitu tanah dan rumah, serta pembagian warisan dari perkawinan pertama berupa bagian harta bersama, yaitu 1/2 bagian dari harta warisan almarhum istri pertama.

Kemudian, ketika menikah dengan istri kedua dan paman meninggal lebih dahulu, sama seperti pemberesan perkawinan pertama, terlebih dahulu haruslah dikeluarkan bagian harta bersama yang timbul dalam perkawinan untuk diserahkan kepada istri kedua paman (sebagai istri).

Baca juga: Hak Waris Istri Kedua Jika Suaminya Meninggal

Lalu, harta bawaan almarhum paman Anda, yaitu tanah dan rumah, ditambah dengan harta bersama milik bagian paman Anda, dikurangi dengan biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang, dan pemberian kepada kerabat, menjadi harta warisan.[18]

Siapa ahli waris yang berhak atas harta warisan almarhum paman? Ahli warisnya adalah istri kedua paman Anda (istri/janda) 1/4 bagian,[19] ayah dari paman Anda 1/3 bagian,[20] ibu dari paman Anda 1/3 dari sisa sesudah diambil istri/janda.[21]

Bagaimana jika ayah dari paman Anda tidak ada? Maka berlaku hal yang sama dengan perkawinan pertama sebagaimana telah dijelaskan.

Dikarenakan almarhum paman Anda sebelumnya tidak melakukan pemberesan waris dengan istri pertamanya, saat ini pasti timbul sengketa tarik-menarik. Kami menyarankan agar antarkeluarga duduk merembuk secara bersama untuk menyelesaikan pembagian harta warisan, dengan iktikad baik untuk menyelesaikan seluruh kewajiban dunia dari kerabat yang sudah meninggal dunia.

Menurut hemat kami, pembagian harta warisan almarhum paman Anda akan diberikan kepada keluarga almarhum paman, sedangkan bagian untuk istri kedua diserahkan kepada keluarga istri kedua.

Baca juga: Cara Menentukan Ahli Waris dalam Islam Jika Tak Ada Keturunan

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Referensi:

1. Al-Qur’an Surat An-Nisa;
2. Dika Ratu Marfu’atun (et. al.). Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam. Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi, Vol. 1, No. 4, Agustus 2024.

---

[1] Dika Ratu Marfu’atun (et. al.). Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam. Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi, Vol. 1, No. 4, Agustus 2024, hal. 232

[2] Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”)

[3] Pasal 174 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (“KHI”)

[4] Pasal 174 ayat (2) KHI

[5] Pasal 852 s.d. Pasal 852b KUH Perdata

[6] Pasal 854 KUH Perdata

[7] Pasal 853 KUH Perdata

[8] Pasal 858 KUH Perdata

[9] Pasal 171 huruf e KHI

[10] Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 12 dan Pasal 179 KHI

[11] Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 11 dan Pasal 177 KHI

[12] Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 12 dan Pasal 178 KHI

[13] Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 12 dan Pasal 181 KHI

[14] Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 12 dan Pasal 181 KHI

[15] Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 12 dan Pasal 182 KHI

[16] Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 12 dan Pasal 182 KHI

[17] Pasal 182 KHI

[18] Pasal 171 huruf e KHI

[19] Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 12 dan Pasal 180 KHI

[20] Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 12 dan Pasal 177 KHI

[21] Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 11 dan Pasal 178 KHI