Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Perlindungan Konsumen

Pemberian Garansi dalam Perjanjian Jual Beli

Pemberian Garansi dalam Perjanjian Jual Beli

PERTANYAAN

Apa yang dimaksud dengan warranty dalam perjanjian jual beli menurut hukum perdata Indonesia?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Pengertian Garansi

    Warranty sebagaimana Anda tanyakan merupakan garansi dalam bahasa Indonesia. Garansi sendiri dalam hukum perdata dapat disebut dengan jaminan atau penanggungan. Pasal 1820 KUH Perdata mendefinisikan penanggungan sebagai berikut:

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya.

    Pada intinya tiada suatu penanggungan apabila tidak ada perikatan pokok yang sah menurut undang-undang misalnya dalam hal ini perjanjian jual beli.[1] Contoh jaminan antara lain jaminan perorangan, corporate guarantee, hak tanggungan, dan sebagainya. Namun apabila dikaitkan dengan perjanjian jual beli yang Anda maksud, lebih cocok membahas tentang garansi pabrik atau garansi toko.

    Aturan Garansi dalam Hukum Perlindungan Konsumen

    Garansi adalah suatu bentuk layanan pasca-transaksi konsumen (post-cosumer transaction) yang diberikan untuk pemakaian barang secara berkelanjutan. Garansi dapat dinyatakan secara tegas (express warranty) maupun secara tersirat (implied warranty). Masyarakat juga mengenal perbedaan antara garansi pabrik dan garansi toko.[2]

    Adapun salah satu kewajiban pelaku usaha adalah memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.[3]

    Bahkan untuk pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya satu tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.[4]

    Tak hanya pelaku usaha yang memproduksi barang, terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.[5]

    Alasan Mengapa Garansi itu Penting dalam Jual Beli

    Mengapa garansi itu penting dalam perjanjian jual beli? Karena garansi memberikan perlindungan dan mampu membangun kepercayaan konsumen saat membeli barang atau jasa. Misalnya jika ada kerusakan atau cacat pada barang yang dibeli, maka konsumen dapat mengajukan klaim garansi berupa perbaikan atau penggantian selama masa garansi masih berlaku.

    Di sisi lain, konsumen merasa lebih aman dan terlindungi serta lebih percaya diri membeli barang yang bergaransi. Kemudian seiring dengan adanya garansi, diharapkan dapat mampu meningkatkan penjualan serta membangun citra positif bahwa perusahaan atau toko bertanggung jawab dan peduli terhadap konsumen.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
    2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

    Referensi:

    Kadek Andi Murdana dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana. Penerapan Pengaturan Pemberian Garansi oleh Pelaku Usaha Pada Usaha Dagang Putra Dewata, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 11 No. 9, 2023.


    [2] Kadek Andi Murdana dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana. Penerapan Pengaturan Pemberian Garansi oleh Pelaku Usaha Pada Usaha Dagang Putra Dewata, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 11 No. 9, 2023, hal. 2215

    [3] Pasal 7 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”)

    [4] Pasal 25 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen

    [5] Pasal 26 UU Perlindungan Konsumen

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000