Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Dimas Hutomo, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 25 April 2019.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Berdasarkan KBBI, notaris adalah orang yang mendapatkan kuasa dari pemerintah (dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya.
Secara yuridis, menurut Pasal 1 ayat (1) UU 2/2014, notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.
Kami asumsikan akta kontrak yang Anda maksud adalah akta notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU 2/2014, yaitu:
Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
Pada dasarnya, notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.[1]
Selain kewenangan di atas, notaris berwenang pula:[2]
- mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- membuat akta risalah lelang, dan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.[3]
Baca juga: Tugas, Tahapan, dan Syarat Menjadi Notaris
Sebagai informasi, akta yang dibuat notaris terdiri atas:[4]
- Awal akta, yang memuat:
- judul akta;
- nomor akta;
- jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
- nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.
- Badan akta, yang memuat:
- nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
- nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- Akhir atau penutup akta, yang memuat:
- uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7) UU 2/2014;
- uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada;
- nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
- uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.
Baca juga: Jenis-Jenis Akta yang Dibuat oleh Notaris
Berdasarkan pertanyaan Anda, Anda menyebutkan bahwa Anda merupakan orang yang tidak mampu. Lantas, bagi warga yang tidak mampu, apakah konsultasi ke notaris bayar? Berapa biaya konsultasi notaris?
Menjawab pertanyaan Anda, notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) UU 2/2014.
Notaris yang menolak untuk memberikan jasa hukum secara cuma-cuma dapat dikenai sanksi berupa:[5]
- peringatan lisan;
- peringatan tertulis;
- pemberhentian sementara;
- pemberhentian dengan hormat; atau
- pemberhentian dengan tidak hormat.
Sebagai referensi, disarikan dari artikel BEKRAF Gandeng Firma Hukum dan INI Dukung Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif (“BEKRAF”) telah mengajak sejumlah firma hukum besar di Jakarta serta Ikatan Notaris Indonesia (“INI”) untuk memfasilitasi layanan pendampingan dan konsultasi hukum bagi pelaku ekonomi kreatif di sektor UKM. Inisiatif ini bertujuan untuk menarik minat investor dan mendorong UKM ekonomi kreatif berkembang menjadi usaha besar. Program ini juga memanfaatkan kewajiban profesi advokat dan notaris untuk memberikan layanan hukum secara cuma-cuma (pro bono), sehingga para profesional hukum yang terlibat dapat sekaligus menjalankan tanggung jawab profesinya melalui partisipasi dalam program tersebut.
Masih bersumber dari artikel yang sama, BEKRAF berharap ke depannya, pemberian fasilitas pendirian badan hukum oleh INI maupun fasilitas pendampingan hukum oleh kantor hukum dapat membantu usaha ekonomi kreatif dalam skala kecil berkembang. Industri kreatif yang ada di daerah nantinya dapat menguatkan sendi-sendi perekonomian nasional sekaligus mendorong perkembangan ekonomi kreatif yang merupakan alternatif untuk menyelesaikan masalah pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Adapun yang dimaksud dengan pro bono menurut Cambridge Dictionary adalah:
(relating to work that is done, especially by a lawyer) without asking for payment.
Jika dikaitkan dengan notaris yang memberikan jasa hukum secara gratis, maka sejalan dengan definisi pro bono yang diterangkan oleh BEKRAF. Sehingga notaris memang bisa memberikan jasanya secara pro bono (gratis/cuma-cuma).
Dengan demikian, notaris memiliki kewajiban untuk memberikan jasanya secara gratis atau cuma-cuma kepada warga yang tidak mampu. Oleh karena itu, Anda tidak perlu membayar biaya konsultasi notaris jika Anda termasuk dalam kategori warga yang tidak mampu.
Kemudian, mengenai jasa konsultasi notaris online gratis, sepanjang penelusuran kami, UU Jabatan Notaris dan perubahannya tidak mengatur ketentuan mengenai konsultasi notaris yang dilakukan secara daring atau online. Namun, menurut hemat kami, seiring dengan perkembangan teknologi dan adaptasi layanan hukum digital, notaris bisa saja menawarkan konsultasi secara online sebagai bagian dari layanan mereka. Kemudian, walaupun konsultasi notaris dilakukan secara online, notaris yang bersangkutan dalam melakukan pekerjaannya tetap harus patuh pada ketentuan Pasal 37 ayat (1) UU 2/2014.
Lebih lanjut, disarikan dari artikel Layanan Notaris Secara Elektronik dalam Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Edmon Makarim (Dekan FH UI periode 2019/2023) menjelaskan bahwa sepanjang bukan merupakan pekerjaan yang membutuhkan kehadiran fisik, maka seharusnya semua pekerjaan ataupun perbuatan hukum yang diperlukan dapat dilakukan secara elektronik, atau menggunakan sistem komunikasi secara elektronik (daring). Semua pihak diharapkan segera adaptif untuk mentransformasikan pekerjaannya, termasuk pekerjaan jasa layanan hukum baik yang diselenggarakan oleh administrasi pemerintahan, pengacara/advokat maupun notaris sebagai pejabat umum.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Referensi:
- Notaris, yang diakses pada 14 April 2025, pukul 14.00 WIB;
- Pro bono, yang diakses pada 14 April 2025, pukul 14.45 WIB.
[2] Pasal 15 ayat (2) UU 2/2014
[3] Pasal 15 ayat (3) UU 2/2014
[4] Pasal 38 ayat (1) s.d. (4) UU 2/2014
[5] Pasal 37 ayat (2) UU 2/2014
