Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Pidana

Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran

Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran
Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran

PERTANYAAN

Beberapa waktu terakhir ini saya sering sekali mendengar atau membaca berita mengenai tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di mana para pekerja imigran ditipu bisa bekerja di luar negeri seperti di Kamboja namun saat sampai malah dieksploitasi. Jika hal tersebut terjadi, apakah agen pengirim tenaga kerja tersebut dapat dikenakan Pasal 4 UU TPPO?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Pembuktian Unsur dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dibuat oleh Dimas Hutomo, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 20 Mei 2019.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Apa itu TPPO?

    Perlu diketahui sebelumnya, TPPO singkatan dari tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU TPPO, TPPO adalah setiap tindakan atau serangkaian yang memenuhi unsur tindak pidana yang ditentukan UU TPPO.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Lalu, pada Pasal 1 angka 1 UU TPPO dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, pengampuan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

    Sebagaimana dijelaskan di atas, eksploitasi sebagaimana yang Anda maksud dalam pertanyaan adalah tujuan dan akibat dari perdagangan orang. Adapun definisi dari eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang atau pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.[1]

    Sebagai informasi, dalam kasus TPPO ini subjeknya meliputi:[2]

    1. korban, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
    2. setiap orang, yaitu orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.

    Terkait pertanyaan Anda, Pasal 4 UU TPPO jo. Pasal I ayat (1) dan Pasal II ayat (1) dan (5) huruf g UU 1/2026 membahas mengenai tindak pidana perdagangan orang yang membawa warga negara Indonesia atau WNI dengan maksud untuk dieksploitasi ke luar wilayah Indonesia, selengkapnya sebagai berikut:

    Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII, yaitu sebesar Rp5 miliar.[3]

    Menjawab pertanyaan Anda, bahwa agen pengirim tenaga kerja ke luar negara Republik Indonesia untuk dieksploitasi dapat dijerat dapat dijerat berdasarkan Pasal 4 UU TPPO jo. Pasal I ayat (1) dan Pasal II ayat (1) dan (5) huruf g UU 1/2026, selama unsur-unsur dalam pasal tersebut terpenuhi. Adapun unsur-unsurnya sebagai berikut:

    • setiap orang;
    • membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia;
    • dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia.

    Contoh Kasus

    Agar mempermudah pemahaman Anda, maka kami akan menyampaikan suatu contoh kasus pada Putusan PN Tasikmalaya Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tsm. Namun, dalam putusan ini terdapat sedikit perbedaan. Terdakwa dalam putusan ini bukan merupakan agen atau Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), melainkan orang perseorangan yang merekrut korban dengan tujuan mendapatkan keuntungan berupa uang. (hal. 6)

    Terdakwa pada putusan ini, merekrut para korban dengan mengiming-imingi pekerjaan di Malaysia. Terdakwa menjelaskan kepada para korban bahwa mereka akan memperoleh gaji sekitar 1200 RM atau sekitar Rp4 juta hingga Rp5 juta dan juga bonus jika melebihi 8 jam kerja yang sebesar 10 RM atau sekitar Rp30 ribu per satu jam. Selain itu terdakwa menyampaikan kepada para korban bahwa pekerjaan di Malaysia tidak terlalu capek, bisa memegang hand phone saat bekerja dan ada libur kerja selama 1 hari dalam satu minggu. (hal. 4)

    Akan tetapi, para korban setelah sampai di Malaysia barang bawaannya digeledah barang bawaannya, baik KTP, Passpor, ATM, HP ataupun barang bawaan lainnya oleh orang yang mempekerjakannya. Saat ditempatkan di mess pun terdapat pengawasan yang ketat, serta tidak boleh pergi dari rumah tanpa seizin dan sepengetahuan dari orang yang mempekerjakan. (hal. 7)

    Oleh karena itu para korban melarikan diri menuju Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Penang, karena beberapa faktor seperti yang gaji yang tidak sesuai dengan kontrak maupun jam kerja yang tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan. (hal. 7)

    Atas perbuatannya tersebut, terdakwa terbukti secara dan meyakikan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 jo. Pasal 11 UU TPPO dan dikenai pidana penjara selama 6 tahun serta denda sebesar RP200 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. (hal. 63)

    Perlindungan Pekerja Migran

    Sebagai informasi, menurut Hani Adhani dalam artikel Melindungi Pekerja Migran Indonesia, bahwa saat ini sudah ada UU 18/2017 yang diubah dengan Perppu Cipta Kerja yang memiliki semangat agar pekerja migran Indonesia terlindungi dari perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Selain itu, dalam UU 18/2017 ini, sudah ada regulasi yang lebih baik dan dapat menjadikan patokan untuk menjadikan Pekerja Migran Indonesia (“PMI”) kita lebih memiliki nilai bargaining position yang jelas sesuai dengan skill dan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing PMI.

    Dalam UU 18/2017, terdapat istilah calon pekerja migran Indonesia (“CPMI”), yaitu setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.[4]

    Sebagaimana diamanatkan Pasal 7 UU 18/2017, CPMI mendapatkan pelindungan, yang meliputi:

    1. sebelum bekerja;
    2. selama bekerja; dan
    3. setelah bekerja.

    Terkait dengan pelindungan sebelum bekerja, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 6 UU 18/2017, pelindungan sebelum bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan.

    Pelindungan sebelum bekerja ini meliputi:[5]

    1. pelindungan administratif, yang paling sedikit meliputi:[6]
    1. kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan; dan
    2. penetapan kondisi dan syarat kerja.
    1. pelindungan teknis, yang paling sedikit meliputi:[7]
    1. pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi;
    2. peningkatan kualitas CPMI melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
    3. jaminan sosial;
    4. fasilitas pemenuhan hak CPMI;
    5. penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja;
    6. pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap penempatan dan pelindungan PMI;
    7. pembinaan dan pengawasan.

    Henry Nuraeny dalam bukunya Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (hal. 126) menjelaskan bahwa para pekerja yang paling sering menjadi korban perdagangan orang adalah tidak memiliki keahlian khusus, berlatar belakang pendidikan rendah, dan tingkat ekonomi rendah. Hal ini berakibat pada korban sangat rentan sebagai korban perdagangan orang dan para trafficker sangat mudah.

    Oleh karena itu, menurut hemat kami dengan adanya pelindungan sebelum bekerja yang salah satunya dilakukan dengan peningkatan kualitas CPMI melalui pendidikan dan pelatihan kerja, akan meminimalisir terjadinya TPPO terhadap pekerja migran.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
    2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
    3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
    4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
    5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
    6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

    Putusan:

    Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tsm.

    Referensi:

    Henry Nuraeny. Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Depok: Rajawali Pers, 2016.


    [2] Pasal 1 angka 3 dan angka 4 UU TPPO

    [5] Pasal 8 ayat (1) UU 18/2017

    [6] Pasal 8 ayat (2) UU 18/2017

    [7] Pasal 8 ayat (3) UU 18/2017

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000