Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kelima dari artikel dengan judul Jasa Penukaran Uang di Pinggir Jalan Menjelang Lebaran yang ditulis oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan dipublikasikan pertama kali pada Jumat, 3 Juli 2015, yang dimutakhirkan pertama kali oleh Erizka Permatasari, S.H. pada Jumat, 22 April 2022, yang dimutakhirkan kedua kali pada 10 April 2023, dimutakhirkan ketiga kalinya pada 27 Maret 2024, dan dimutakhirkan keempat kalinya pada 27 Maret 2025.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Secara hukum, ketentuan mengenai penukaran uang diatur dalam Pasal 22 UU Mata Uang. Untuk memenuhi kebutuhan rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, dan dalam kondisi yang layak edar, rupiah yang beredar di masyarakat dapat ditukarkan dengan ketentuan sebagai berikut:[1]
- penukaran rupiah dapat dilakukan dalam pecahan yang sama atau pecahan yang lain; dan/atau
- penukaran rupiah yang lusuh dan/atau rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya dilakukan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya.
Di mana bisa melakukan penukaran uang? Penukaran rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia, bank yang beroperasi di Indonesia, atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.[2] Mengenai penukaran rupiah ini diatur lebih lanjut dalam PBI 21/2019 dan PADG BI 19/2017.
Menurut Pasal 23 ayat (2) PBI 21/2019, layanan penukaran uang rupiah dilakukan untuk penukaran uang rupiah dalam pecahan yang sama atau pecahan yang lain dan/atau penggantian uang rupiah tidak layak edar.
Kemudian, Pasal 4 PADG BI 19/2017 menyatakan bahwa pelaksanaan penukaran uang rupiah dilakukan di kantor dan/atau di luar kantor Bank Indonesia dan/atau di kantor dan/atau di luar kantor pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.
Adapun penukaran uang rupiah ini dilakukan pada hari dan jam operasional penukaran uang rupiah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada masyarakat.[3]
Lalu jadwal penukaran uang baru mulai kapan? Disarikan dari laman Bank Indonesia, pemesanan layanan penukaran uang tahun 2026 dilakukan melalui aplikasi Penukaran dan Tarik Uang Rupiah (PINTAR) dan tidak melayani penukaran secara go-show. Hadwal penukaran uang untuk Lebaran 2026 dilaksanakan pada periode 13 Februari – 15 Maret 2026 di seluruh satuan kerja kas Bank Indonesia.
Kemudian, apakah bisa tukar uang di jalan? Jawabannya bisa. Penukaran uang lebaran yang diatur secara resmi hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang telah ditunjuk oleh Bank Indonesia. Akan tetapi, sepanjang penelusuran kami, tidak diatur sanksi jika ada pihak yang melakukan penukaran uang lebaran tanpa seizin Bank Indonesia, termasuk jasa penukaran uang atau jasa penukaran uang receh di jalan.
Dalam praktiknya, jasa penukaran uang lebaran di jalan yang dilakukan oleh masyarakat kerap terjadi selama bulan Ramadan, terutama menjelang hari raya Idulfitri. Hal ini terjadi karena tidak ada aturan yang mengatur sanksi terhadap pihak yang melakukan penukaran uang lebaran tanpa seizin Bank Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa praktik tersebut tidak dipermasalahkan secara hukum.
Meskipun demikian, masyarakat diimbau untuk melakukan penukaran uang di Bank Indonesia untuk menghindari pemberian uang palsu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Dalam praktiknya, yang dapat menjadi masalah dari penukaran uang lebaran adalah jika si penjual berjualan di tepi jalan. Mengapa demikian? Pasalnya tindakan tersebut berpotensi melanggar ketertiban umum sebagaimana diatur dalam peraturan daerah.
Sebagai contoh, di DKI Jakarta, ketentuan ketertiban umum diatur dalam Perda DKI Jakarta 8/2007. Dalam Perda tersebut, ada sejumlah hal yang harus diperhatikan oleh penjual dan pembeli dalam transaksi penukaran uang rupiah.
Hal-hal tersebut antara lain:
- Larangan penukaran uang di trotoar, kecuali dengan izin gubernur atau pejabat yang ditunjuk.[4]
- Larangan berniaga atau berusaha di bagian jalan/trotoar, halte, jembatan penyeberangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan yang telah ditetapkan oleh gubernur.[5]
- Larangan berjualan uang atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang ditetapkan oleh gubernur.[6]
- Larangan membeli barang dagangan dan menerima, selebaran dari orang yang melakukan usaha di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat tempat yang ditetapkan oleh gubernur.[7]
Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit Rp100 ribu dan paling banyak Rp20 juta.[8]
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami tentang penukaran uang Lebaran sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah;
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/13/PADG/2017 Tahun 2017 tentang Penukaran Uang Rupiah.
Referensi:
Siara Pers Bank Indonesia, yang diakses pada 13 Maret 2026, pukul 13.17 WIB.
[1] Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (“UU Mata Uang”)
[2] Pasal 22 ayat (4) UU Mata Uang
[3] Pasal 4 ayat (2) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/13/PADG/2017 Tahun 2017 tentang Penukaran Uang Rupiah
[4] Pasal 3 huruf 1 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (“Perda DKI Jakarta 8/2007”)
[5] Pasal 25 ayat (1) dan (2) Perda DKI Jakarta 8/2007
[6] Pasal 27 ayat (2) Perda DKI Jakarta 8/2007
[7] Pasal 27 ayat (3) Perda DKI Jakarta 8/2007
[8] Pasal 61 ayat (1) Perda DKI Jakarta 8/2007