Perbedaan Hukum Acara Pidana dengan Hukum Pidana

PERTANYAAN

Baru-baru ini, KUHAP baru telah disahkan oleh DPR dan berlaku bersamaan dengan KUHP baru pada tahun 2026. Apa beda keduanya?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

KLINIK TERKAIT

Jerat Hukum Pemalsuan Identitas Menurut KUHP dan UU PDP

15 Sep, 2026

Objek Praperadilan Menurut KUHAP Baru

06 Feb, 2026

Konsep Miranda Rules dalam KUHAP Baru di Indonesia

08 Jan, 2026

Jenis-Jenis Hukum Pidana dalam KUHP

19 Des, 2024

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Mengenal Hukum Acara Pidana dan Bedanya dengan Hukum Pidana yang dipublikasikan pada 19 November 2025.

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Pengertian Hukum Acara Pidana

Apa yang dimaksud dengan hukum acara pidana? Ada beragam definisi hukum acara pidana yang dikemukakan oleh para ahli. Tentu saja, hukum acara pidana berbeda dengan hukum pidana (materiel). Hukum acara pidana pada dasarnya berfungsi untuk menjalankan hukum pidana substantif (materiel), sehingga disebut hukum pidana formal.[1]

Berikut kami uraikan beberapa definisi hukum acara pidana menurut para ahli sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (hal. 4,7) dan Didik Endro Purwoleksono dalam Hukum Acara Pidana (hal. 3-4, 13):

1. D. Simons yang dikutip Andi Hamzah

Hukum pidana formal (hukum acara pidana) mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.

2. Wirjono Prodjodikoro

Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.

3. Moeljatno yang dikutip Didik Endro Purwoleksono

Hukum acara pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara dan prosedur macam apa ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut.

4. Didik Endro Purwoleksono

Hukum acara pidana dalam arti sempit mengandung makna bahwa jika ada pelanggaran hukum pidana materiel, maka hukum acara pidana berlaku atau berfungsi. Sedangkan dalam arti luas, hukum acara pidana adalah ketentuan-ketentuan yang digunakan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran selengkap-lengkapnya. Sehingga, menurut Didik, meski belum atau bahkan tidak ada pelanggaran terhadap hukum pidana materiel, hukum acara pidana sudah berjalan atau berfungsi jika sudah ada sangkaan telah terjadi suatu tindak pidana.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa secara sederhana, hukum acara pidana merupakan prosedur atau cara untuk menegakkan hukum pidana, yakni berkenaan dengan cara memidana dan menjatuhkan pidana. Ruang lingkup berlakunya KUHAP atau hukum acara pidana dimaksudkan untuk melaksanakan tata cara peradilan pidana dalam lingkungan peradilan umum pada semua tahap peradilan.[2]

Untuk mempermudah pemahaman, kami akan menyampaikan fungsi dari hukum acara pidana yaitu untuk menegakkan, mempertahankan, atau menjaga agar ketentuan hukum pidana materiel dapat dilaksanakan.[3]

Sebagai ilustrasi, kami akan merujuk pada Pasal 476 UU 1/2023 (KUHP baru) tentang pasal pencurian adalah perbuatan yang dilarang dan pelakunya diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Namun, KUHP baru tidak mengatur apa yang harus dilakukan jika seseorang telah melakukan tindak pidana pencurian. Oleh sebab itu, perlu adanya hukum acara pidana yang akan memproses mereka yang telah melakukan pidana tersebut.[4]

Dalam menegakkan hukum pidana tersebut, hukum acara pidana menurut Didik Endro Purwoleksono memuat serangkaian proses berupa:[5]

1. penerimaan pengaduan atau laporan, baik yang sedang, akan, atau telah terjadinya suatu tindak pidana;
2. penyelidikan dan penyidikan;
3. upaya paksa (penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan);
4. penuntutan;
5. pemeriksaan di depan sidang pengadilan;
6. upaya hukum;
7. pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
8. pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Perbedaan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana

Lantas, apa yang dimaksud dengan hukum pidana? Hukum pidana (materiel) menurut Pompe sebagaimana dikutip Andi Hamzah adalah:

…keseluruhan peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan di mana pidana itu seharusnya menjelma.[6]

Sementara itu, menurut Simons;

…hukum pidana materiel berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapat dipidana suatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana dan aturan tentang pemidanaan, megnatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan.[7]

Adapun, menurut Andi Sofyan dan Nur Azisa, hukum pidana materiel adalah keseluruhan hukum yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk menentukan:[8]

1. perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut;
2. kapan dan dalam hal apa mereka yang melanggar larangan itu dapat dikenakan dan dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

Lalu, apa perbedaan antara hukum pidana dan acara pidana? Untuk mempermudah pemahaman, kami akan menyajikan tabel perbedaan hukum pidana (materiel) dan hukum acara pidana sebagai berikut.

Hukum Pidana	Hukum Acara Pidana
Hukum pidana materiel.	Hukum pidana formal.
Mengatur perbuatan yang dilarang, sanksi pidana, serta kapan dan dalam hal apa sanksi pidana dikenakan kepada pelaku.	Mengatur cara menegakkan hukum pidana materiel.
Diatur di dalam KUHP dan undang-undang yang memuat tindak pidana khusus lainnya.	Pada pokoknya diatur di dalam KUHAP.
Isi aturannya antara lain pasal pencurian, pembunuhan, penipuan, hingga percobaan, penyertaan, alasan pemaaf, dan sebagainya.	Isi aturannya terkait dengan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan sebagainya.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Referensi:

1. Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2015;
2. Andi Sofyan dan Nur Azisa. Hukum Pidana. Makassar: Pustaka Pena Press, 2016;
3. Didik Endro Purwoleksono. Hukum Acara Pidana. Surabaya: Airlangga University Press, 2015.

---

[1] Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hal. 4

[2] Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

[3] Didik Endro Purwoleksono. Hukum Acara Pidana. Surabaya: Airlangga University Press, 2015, hal. 13

[4] Didik Endro Purwoleksono. Hukum Acara Pidana. Surabaya: Airlangga University Press, 2015, hal. 14

[5] Didik Endro Purwoleksono. Hukum Acara Pidana. Surabaya: Airlangga University Press, 2015, hal. 12

[6] Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hal. 4

[7] Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hal. 4

[8] Andi Sofyan dan Nur Azisa. Hukum Pidana. Makassar: Pustaka Pena Press, 2016, hal. 13