Bacaan 6 Menit
Pailit adalah situasi dimana debitur dinyatakan bangkrut karena tidak bisa membayar utangnya, kemudian juga ada istilah debitur insolven yaitu debitur tidak bisa membayar utang. Kedua pengertian tersebut kurang lebih sama, lalu kenapa diberikan istilah yang berbeda dalam hukum kepailitan?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 18 April 2018.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata
untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Menurut UU Kepailitan dan PKPU, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU.[1]
Kemudian, akibat dari kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.[2]
Dengan demikian, seorang debitur pailit berada dalam keadaan sita umum kepailitan. Adapun, syarat debitur dinyatakan pailit berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU yaitu:
Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
Kemudian Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU mengatur sebagai berikut:
Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.
Merujuk pada ketentuan tersebut, jelas bahwa yang harus terbukti secara sederhana adalah fakta atau keadaan bahwa syarat untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi, yaitu:
Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut, seorang debitur dapat dinyatakan pailit apabila memenuhi syarat memiliki paling sedikit dua kreditur dan ada sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih.
Baca juga: Profesi Kurator dalam Kepailitan
Insolvensi adalah keadaan tidak mampu membayar, sebagaimana dijelaskan dalam PenjelasanPasal 57 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.
Selain itu, Cambridge Dictionary mendefinisikan insolvency sebagai berikut:
(especially of a company) the condition of not having enough money to pay debts, buy goods, etc.
Sementara itu, sebagaimana pernah dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (hal. 154-155), Price Water House Coopers, melalui tulisannya Insolvency in Brief: A Guide to Insolvency Terminology and Procedure, menjelaskan pengertian insolvency sebagai berikut:
Insolvency arises when individuals or businesses have insufficient assets to cover their debts, or are unable to pay their debts when they are supposed to.
Sutan Remy menyimpulkan bahwa debitur yang berada dalam keadaan insolven adalah debitur yang tidak dapat membayar utang kepada seluruh kreditur, bukan hanya kepada salah satu kreditur saja (hal. 155). Masih dalam buku yang sama (hal. 156), Sutan Remy memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kondisi debitur yang berada dalam keadaan insolven sebagaimana yang kami kutip berikut:
Sebuah perusahan atau pribadi yang dapat dinyatakan insolven (insolvent) atau pailit (bankrupt) adalah:
Jumlah keseluruhan utang-utang debitur tidak membeda-bedakan jenis para kreditur. Tidak dibedakan apakah utang-utang debitur tersebut kepada para kreditur konkuren, kreditur dengan hak jaminan, dan kreditur dengan hak istimewa. Untuk menentukan bahwa debitur sudah berada dalam keadaan insolven, harus dilakukan penjumlahan semua utang debitur kepada semua jenis krediturnya dan kemudian dibandingkan dengan jumlah harta kekayaannya (aset) untuk mengetahui apakah jumlah nilai utang tersebut masih lebih besar atau sudah lebih kecil daripada jumlah seluruh utangnya.
Lebih lanjut, Sutan Remy dalam bukunya (hal. 129) juga menjelaskan tentang syarat insolvensi sebagai berikut:
Dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU tidak dicantumkan sebagai syarat agar debitur dapat dipailitkan adalah dialaminya keadaan insolvensi keuangan debitur. Perlu diketahui bahwa dalam Undang-Undang Kepailitan di negara-negara lain, kepailitan debitur hanya dimungkinkan apabila debitur telah dalam keadaan insolven.
Debitur telah berada dalam keadaan insolven hanya apabila jumah nilai kewajiban (utangnya) telah lebih besar daripada nilai asetnya (harta kekayaannya). Keadaan debitur yang seperti itu disebut balance sheet insolvency. Balance sheet insolvency dilawankan dengan cash flow insolvency, yaitu keadaan keuangan debitur yang tidak memiliki likuiditas yang cukup untuk membayar utangnya pada saat telah jatuh tempo karena arus pemasukan (cash inflow) debitur lebih kecil dari pada arus pengeluarannya (cash outflow) sekalipun nilai asetnya masih lebih besar dari pada kewajibannya (belum mengalami balance sheet insolvency).
Apabila debitur tidak membayar utangnya sebagai akibat terjadinya cash flow insolvency, perkaranya seharusnya bukan diperiksa oleh pengadilan kepailitan (di Indonesia disebut dengan Pengadilan Niaga), tetapi diperiksa oleh pengadilan perdata biasa yaitu Pengadilan Negeri. Perkara tidak dibayarnya utang debitur yang tidak mengalami balance sheet insolvency kepada krediturnya adalah perkara cedera janji atau wanprestasi, bukan perkara kepailitan.
Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda, pada dasarnya kepailitan dan insolvensi itu merupakan dua hal yang berbeda. Debitur dapat dinyatakan pailit apabila debitur memiliki paling sedikit dua kreditur dan ada sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Namun, dalam konteks kepailitan, belum tentu aset debitur tidak cukup untuk membayar seluruh utangnya.
Adapun, pengertian insolvensi menurut UU Kepailitan dan PKPU terbatas pada “keadaan tidak mampu membayar”. Lebih luas lagi, menurut pandangan Sutan Remy, seorang debitur dikatakan dalam keadaan insolven apabila debitur tidak dapat melunasi utangnya kepada seluruh krediturnya dan jumlah utang debitur melebihi seluruh harta kekayaannya.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Referensi:
[1] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan dan PKPU”)
[2] Pasal 21 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU
[3] Pasal 1 angka 2 UU Kepailitan dan PKPU
[4] Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU
[5] Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU
