Perbedaan Merek, Paten, dan Desain Industri

PERTANYAAN

Saat ini saya ingin mendaftarkan karya yang saya buat, misalnya jam tangan antik dan unik. Desainnya baru dan beda dari yang sudah ada. Tapi saya masih memiliki kesulitan produk HKI apa yang lebih tepat untuk diajukan karena saya masih belum paham perbedaan serta konteks dari merek, paten, dan desain industri. Apa bedanya ketiganya? Mohon penjelasannya.

ULASAN LENGKAP

KLINIK TERKAIT

Aturan Biaya Pendaftaran Merek

22 Jan, 2026

Bolehkah Menggunakan Nama Artis dalam Fanfiction?

01 Des, 2025

Jika Ada Kemiripan Merek dan Kesamaan Komposisi Pada Produk Makanan

03 Nov, 2016

Apakah Memodifikasi Sepeda Motor Termasuk Invensi Menurut UU Paten?

24 Okt, 2016

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Albert Aries, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 17 Februari 2017.

Perbedaan antara merek, desain industri, dan paten terletak pada objek yang dilindungi. Meskipun ketiganya sama-sama merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual (“KI”), masing-masing memberikan pelindungan terhadap aspek yang berbeda dari suatu produk. Oleh karena itu, satu produk dapat saja memperoleh lebih dari satu jenis pelindungan KI.

Pada kasus yang Anda tanyakan, mengenai penciptaan jam tangan antik dan unik, maka pelindungan KI yang dapat diajukan bergantung pada aspek apa yang ingin dilindungi.

Merek

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Merek, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi dan/atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Mengutip artikel 7 Jenis Kekayaan Intelektual dan Perlindungannya, fungsi-fungsi dari merek, antara lain:

1. Tanda pengenal sebagai pembeda dari hasil produksi orang lain.
2. Sebagai alat promosi, merek mewakili produk yang dihasilkan.
3. Jaminan atas mutu dari suatu barang.
4. Penunjuk asal barang/jasa dihasilkan.

Pelindungan merek sendiri tidak diberikan terhadap fungsi maupun teknologi suatu produk, melainkan terhadap tanda yang digunakan untuk membedakannya dari produk milik pihak lain. Dalam contoh jam tangan antik dan unik, yang dapat dilindungi sebagai merek, misalnya:

1. nama merek jam tangan;
2. logo atau simbol yang digunakan pada produk maupun kemasannya; atau
3. kombinasi nama dan logo yang digunakan sebagai identitas dalam perdagangan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Merek, hak atas merek di Indonesia menganut sistem first to file, yaitu hak eksklusif atas suatu merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar berdasarkan permohonan yang diajukan lebih dahulu.[1]

Permohonan pendaftaran merek diajukan kepada Menteri Hukum, dengan mengisi formulir dalam bahasa Indonesia dengan dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum.[2] Permohonan tersebut dapat dilakukan secara:[3]

1. elektronik, melalui laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (“DJKI”); atau
2. nonelektronik, melalui loket pada DJKI atau Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

Merek terdaftar mendapat pelindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.[4]

Desain Industri

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Desain Industri, desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Fungsi utama desain industri adalah melindungi penampilan atau tampilan luar suatu produk yang memberikan kesan estetis. Pelindungan desain industri tidak diberikan terhadap identitas atau tanda pembeda suatu produk maupun aspek teknis atau fungsi dari produk tersebut, melainkan terhadap unsur visual yang menjadi ciri khas penampilannya. Dalam contoh jam tangan antik dan unik, yang dapat dilindungi sebagai desain industri, antara lain:

1. bentuk casing;
2. desain bezel;
3. bentuk atau konfigurasi dial;
4. bentuk jarum jam;
5. pola atau konfigurasi angka pada dial;
6. bentuk strap;
7. kombinasi warna; dan/atau
8. unsur visual lainnya yang menciptakan kesan estetis yang khas.

Sama seperti hak atas merek, hak desain industri juga menganut prinsip first to file, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU Desain Industri, yang berbunyi:

Pihak yang untuk pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang hak desain industri, kecuali jika terbukti sebaliknya.

Hak desain industri sendiri hanya diberikan terhadap desain industri yang baru.[5] Suatu desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.[6] Pengungkapan sebelum adalah pengungkapan desain industri yang sebelum:[7]

1. tanggal penerimaan;
2. tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas; atau
3. telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Menurut hemat kami, permohonan hak desain industri sebaiknya diajukan sebelum desain diumumkan atau dijual.

Permohonan desain industri diajukan secara tertulis kepada DJKI dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam UU Desain Industri.[8] Pelindungan terhadap hak desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif.[9]

Paten

Merujuk pada Pasal 1 angka 1 UU 65/2024, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Adapun paten memiliki fungsi utama untuk melindungi invensi, yaitu ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk dan/atau proses, penyempurnaan dan/atau pengembangan produk dan/atau proses, serta sistem, metode, dan penggunaan.[10]

Pelindungan paten meliputi:[11]

1. paten, yang diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri; dan
2. paten sederhana, yang diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, memiliki kegunaan praktis, serta dapat diterapkan dalam industri.

Pelindungan paten tidak diberikan terhadap identitas atau tanda pembeda suatu produk maupun tampilan luar yang hanya memberikan kesan estetis, melainkan terhadap inovasi teknis yang menjadi inti dari invensi tersebut. Dalam contoh jam tangan antik dan unik, yang dapat dilindungi sebagai paten, antara lain:

1. mekanisme penggerak yang baru;
2. sistem roda gigi atau mekanisme internal yang memberikan solusi teknis tertentu;
3. sistem pengisian daya atau efisiensi energi yang baru;
4. mekanisme penguncian atau fitur keamanan yang inovatif; dan/atau
5. teknologi lain yang merupakan hasil invensi.

Melihat Penjelasan Pasal 34 ayat (1) UU 65/2024, hak atas paten juga menganut sistem first to file. Permohonan paten diajukan kepada Menteri Hukum secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya.[12] Namun, untuk permohonan paten yang dilakukan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah, lembaga Pendidikan, dan lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah dapat dimohonkan pendaftaran melalui klinik kekayaan intelektual atau sentra kekayaan intelektual.[13] Permohonan tersebut dapat diajukan baik secara elektronik maupun nonelektronik.[14]

Pelindungan paten diberikan untuk jangka waktu 20 tahun untuk paten dan 10 tahun untuk paten sederhana terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan.[15]

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pendaftaran Merek.

Referensi:

Khoirul Hidayah. Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Malang: Setara Press, 2017.

---

[1] Khoirul Hidayah. Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Malang: Setara Press, 2017, hal. 54

[2] Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pendaftaran Merek (“Permenkum 5/2026”)

[3] Pasal 4 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Permenkum 5/2026

[4] Pasal 13 ayat (1) jo. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

[5] Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (“UU Desain Industri”)

[6] Pasal 2 ayat (2) UU Desain Industri

[7] Pasal 2 ayat (3) UU Desain Industri

[8] Pasal 11 ayat (1) UU Desain Industri

[9] Pasal 1 angka 9 jo. Pasal 5 ayat (1) UU Desain Industri

[10] Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten (“UU 65/2024”)

[11] Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (“UU Paten”) jo. Pasal 107 angka 1 Peraturan Perundang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 3 ayat (1) dan (3) UU Paten

[12] Pasal 2 ayat (2) UU 65/2024

[13] Penjelasan Pasal 24 ayat (2) UU 65/2024

[14] Pasal 24 ayat (4) UU 65/2024

[15] Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1) UU Paten