Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Bisnis

Perbedaan RUPS Luar Biasa dengan Keputusan Sirkuler

Perbedaan RUPS Luar Biasa dengan Keputusan Sirkuler
Perbedaan RUPS Luar Biasa dengan Keputusan Sirkuler

PERTANYAAN

Apakah perbedaan antara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa dengan pernyataan keputusan di luar RUPS? Lalu, apa saja yang bisa dijadikan agenda RUPS luar biasa?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Perbedaan RUPS Luar Biasa dengan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 7 Maret 2018.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Jenis Rapat Umum Pemegang Saham

    Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) merupakan salah satu bagian dari organ perseroan bersama direksi, dan dewan komisaris.[1] Adapun yang dimaksud dengan RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU PT dan perubahannya dan/atau anggaran dasar.[2]

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Ditinjau dari segi waktu penyelenggaraan, RUPS dapat dibagi menjadi RUPS tahunan dan RUPS lainnya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (1) UU PT. Baik RUPS tahunan maupun RUPS lainnya diselenggarakan oleh direksi dan didahului dengan pemanggilan RUPS.[3] Penjelasan RUPS tahunan dan RUPS lainnya adalah sebagai berikut:

    1. RUPS Tahunan

    Menurut Pasal 78 ayat (2) UU PT, RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku terakhir. Lalu, dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) UU PT,[4] antara lain:

    1. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
    2. laporan mengenai kegiatan perseroan;
    3. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
    4. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan;
    5. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh dewan komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
    6. nama anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
    7. gaji dan tunjangan bagi anggota direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota dewan komisaris perseroan untuk tahun yang baru lampau.

    1. RUPS Lainnya/RUPS Luar Biasa

    Pada Pasal 78 ayat (1) maupun ayat (4) UU PT menyebut “RUPS lainnya”. Akan tetapi dalam Penjelasan Pasal 78 ayat (1) UU PT, yang dimaksud dengan RUPS lainnya dalam praktik sering dikenal sebagai “RUPS luar biasa”.

    Adapun RUPS luar biasa itu:[5]

    1. dapat diadakan setiap waktu; dan
    2. digantungkan berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.

    Kemudian, menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Perseroan Terbatas (hal. 316), dapat dilihat bahwa selain RUPS tahunan, UU PT membolehkan diadakan RUPS luar biasa, baik hal itu atas inisiatif direksi maupun atas permintaan pemegang saham atau dewan komisaris.

    Lantas, apa saja yang bisa dijadikan agenda RUPS luar biasa?

    Agenda RUPS Luar Biasa

    Menjawab pertanyaan Anda mengenai apa saja yang bisa dijadikan agenda pada RUPS luar biasa, pada dasarnya, UU PT dan perubahannya tidak mengatur secara spesifik mengenai apa saja yang dapat menjadi agenda RUPS luar biasa. Masih bersumber dari buku yang sama, M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa kapan saja kepentingan perseroan membutuhkan diadakan RUPS, maka direksi dapat menyelenggarakan RUPS luar biasa asal benar-benar secara objektif kepentingan perseroan membutuhkannya (hal. 316).

    Kemudian, menurut Sovia Hasanah (penulis sebelumnya) yang mengutip pendapat praktisi hukum Irma Devita Purnamasari, terdapat bermacam-macam agenda RUPS luar biasa, tergantung pada urgensi kepentingan perseroan pada saat itu.

    Contohnya, perseroan yang akan menerima kredit dari bank dan membutuhkan persetujuan dari para pemegang saham untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 UU PT yang berkaitan dengan anggaran dasarnya (sesuai dengan anggaran dasar PT yang terbaru), atau guna memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 102 ayat (1) dan (2) UU PT untuk menjaminkan aset-aset perseroan yang nilainya merupakan sebagian besar dari aset perseroan dalam satu tahun buku. RUPS luar biasa ini juga bisa dilaksanakan dalam hal perseroan akan mengubah susunan direksi dan komisarisnya, mengubah nama, tempat kedudukan, jangka waktu berdirinya perseroan, dan lain-lain.

    Jadi menjawab pertanyaan Anda, RUPS luar biasa itu dapat dilakukan setiap waktu tergantung kebutuhan perseroan. UU PT tidak memberikan pembatasan agenda RUPS luar biasa secara eksplisit, tetapi biasanya RUPS luar biasa dilaksanakan dalam hal perseroan membutuhkan persetujuan dari para pemegang saham untuk suatu hal tertentu atau akan mengubah susunan direksi dan komisaris, mengubah nama, tempat kedudukan, jangka waktu berdirinya perseroan, dan lain-lain.

    Keputusan Sirkuler Pemegang Saham

    Selanjutnya, dalam pertanyaan Anda menyebut “pernyataan keputusan di luar RUPS”. Kami asumsikan yang Anda maksud adalah keputusan para pemegang saham di luar RUPS, yang dikenal dengan nama keputusan sirkuler pemegang saham (circular resolution).

    Circular resolution atau keputusan sirkuler adalah pengambilan keputusan di luar RUPS, dalam praktik dikenal dengan istilah “usul keputusan yang diedarkan”. Jadi, keputusan yang diambil pemegang saham dilakukan tidak dalam forum RUPS yang formil yang didahului dengan penyampaian surat panggilan.[6]

    Dasar hukum dari pengambilan keputusan sirkuler oleh para pemegang saham selengkapnya diatur dalam pasal berikut, yaitu:

    Pasal 91 UU PT

    Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.

    Penjelasan Pasal 91 UU PT

    Yang dimaksud dengan “pengambilan keputusan di luar RUPS” dalam praktik dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (circular resolution).

    Pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham.

    Yang dimaksud dengan “keputusan yang mengikat” adalah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS.

    Berdasarkan bunyi Pasal 91 UU PT dan penjelasannya, dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan para pemegang saham dengan cara mengedarkan usulan kepada para pemegang saham (di luar RUPS) untuk disetujui atau dikenal dengan nama circular resolution adalah memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS, tentunya dengan syarat utama yaitu seluruh pemegang saham harus menyetujui dan menandatangani circular resolution secara bulat tanpa terkecuali.

    Dengan kata lain, hal-hal yang dapat diputuskan oleh RUPS juga dapat diputuskan oleh para pemegang saham melalui circular resolution dengan tetap berpedoman pada persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud di atas.

    Hal tersebut sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap (hal. 341), bahwa circular resolution yang disetujui oleh seluruh pemegang saham merupakan keputusan yang mengikat, artinya keputusan tersebut sama dengan keputusan RUPS yang dilakukan secara fisik dan konvensional.

    Sebagai informasi, mekanisme pengambilan keputusan di luar RUPS secara fisik dapat dilakukan dengan:[7]

    1. mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham, dan
    2. usul tersebut, disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham.

    Adapun persetujuan dari seluruh pemegang saham merupakan syarat mutlak keabsahan keputusan di luar RUPS. Tidak boleh satu pemegang saham pun yang tidak setuju. Jika terjadi hal yang seperti itu, mengakibatkan circular resolution tersebut tidak sah.[8]

    Jadi, menjawab pertanyaan Anda perbedaan RUPS luar biasa dan keputusan sirkuler pemegang saham (circular resolution) adalah dari segi pelaksanaannya (cara). RUPS luar biasa sebagai salah satu jenis RUPS pada umumnya, dilakukan dengan cara para pemegang saham hadir pada satu tempat, yang dapat dilakukan kapan saja (setiap waktu) sesuai dengan kebutuhan perseroan. Sedangkan circular resolution adalah pengambilan keputusan oleh pemegang saham di luar RUPS (tanpa kehadiran fisik). Circular resolution ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS yang dilakukan secara fisik dan konvensional, dengan syarat seluruh pemegang saham memberikan persetujuan atas usul RUPS yang akan diputuskan.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Jika mengalami kesulitan untuk mendirikan perusahaan dan mengurus perizinannya, silakan kontak Easybiz di [email protected] untuk solusi terbaik pendirian perusahaan dan perizinan berusaha yang legal dan tepat.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
    2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
    3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

    Referensi:

    Yahya Harahap. 2016. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.


    [2] Pasal 109 angka 1 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 4 UU PT

    [3] Pasal 79 ayat (1) UU PT

    [4] Pasal 78 ayat (3) UU PT

    [5] Pasal 78 ayat (4) UU PT

    [6] M. Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal. 341

    [7] M. Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal. 341

    [8] M. Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal. 341

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000