Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Bisnis

Aturan Penambahan Jumlah Anggota Dewan Komisaris PT

Aturan Penambahan Jumlah Anggota Dewan Komisaris PT
Aturan Penambahan Jumlah Anggota Dewan Komisaris PT

PERTANYAAN

Saya ingin bertanya, jika anggaran dasar suatu perusahaan dilakukan perubahan, apakah aktanya juga ikut diubah atau anggaran dasar tersebut dibuatkan akta baru? Lalu, jika ada tambahan komisaris, apakah juga mengubah akta? Kemudian harus melalui RUPS atau tidak? Terima kasih.

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Aturan Perubahan Anggaran Dasar PT yang dibuat oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H. pada 22 Juni 2012, dan pertama kali dimutakhirkan oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. pada 29 September 2017.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Perubahan Anggaran Dasar PT

    Perlu diketahui sebelumnya, menurut Pasal 19 ayat (1) UU PT, perubahan anggaran dasar (“AD”) ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham (“RUPS”).

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Untuk mengubah AD menurut Pasal 88 ayat (1) UU PT, RUPS dapat dilakukan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali AD menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

    Baca juga: Ketentuan RUPS Perubahan Anggaran Dasar

    Selanjutnya, ketika suatu perseroan terbatas (“PT”) melakukan perubahan AD, maka perubahan tersebut harus dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam Bahasa Indonesia sesuai Pasal 21 ayat (4) UU PT dan perubahannya.

    Jika perubahan AD tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris, perubahan AD tersebut harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.[1]

    Ketentuan yang sama ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (3) dan (4) Permenkumham 21/2021 yang mengatur tata cara permohonan perubahan AD yang mensyaratkan pemohon untuk mengunggah dokumen berupa salinan akta perubahan AD perseroan berupa akta yang dibuat oleh notaris.[2]

    Dengan demikian, untuk setiap perubahan AD harus dibuat akta perubahan AD oleh notaris. Akta ini merupakan akta baru yang memuat perubahan dari AD terdahulu.

    Lantas, bagaimana jika ada penambahan akta notaris?

    Penambahan Anggota Dewan Komisaris

    Apabila ada penambahan jumlah anggota dewan komisaris, berarti perlu adanya perubahan AD karena menurut Pasal 15 ayat (1) UU PT, AD memuat sekurang-kurangnya:

    1. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
    2. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
    3. jangka waktu berdirinya Perseroan;
    4. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
    5. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
    6. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
    7. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
    8. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
    9. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

    Berdasarkan ketentuan tersebut, menjawab pertanyaan Anda, jelas bahwa penambahan jumlah anggota dewan komisaris harus dengan perubahan AD yang ditetapkan oleh RUPS. Dengan demikian, penambahan jumlah anggota dewan komisaris memerlukan perubahan AD, kemudian perubahan AD tersebut juga harus dinyatakan dalam akta notaris. Akta notaris ini merupakan akta berita acara RUPS yang dibuat notaris.

    Perlu dicatat, penambahan jumlah anggota dewan komisaris ini berbeda perubahan susunan nama anggota direksi atau dewan komisaris yang tergolong perubahan data perseroan.[3] Oleh karena itu apabila yang Anda tanyakan memang penambahan jumlah anggota dewan komisaris, maka mekanisme yang harus ditempuh telah dijelaskan dalam uraian di atas. Namun, jika perusahaan hendak melakukan perubahan susunan nama anggota direksi maupun dewan komisaris, selengkapnya dapat Anda simak artikel Haruskah Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris Mengubah Anggaran Dasar?

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
    2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
    3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
    4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000