Perbedaan Saksi Mahkota dengan Justice Collaborator

PERTANYAAN

Saya ingin bertanya, apakah saksi mahkota dengan justice collaborator itu berbeda? Jika iya, apa perbedaannya?

ULASAN LENGKAP

KLINIK TERKAIT

Posisi Alat Bukti Saksi dalam Hukum Acara Persaingan Usaha

03 Mar, 2026

Dapatkah Pengeroyokan Tanpa Saksi Diproses Hukum?

30 Jan, 2026

Hak dan Kewajiban Saksi dalam Perkara Pidana

08 Jan, 2026

Bunyi Sumpah Saksi di Pengadilan sesuai Kepercayaannya

14 Jun, 2024

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Albert Aries, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 02 Mei 2017.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Pengertian Saksi Mahkota

Jika kita menelusuri ketentuan dalam KUHAP sebagai induk hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, maka tidak terdapat istilah saksi mahkota maupun justice collaborator.

Namun, pengertian saksi mahkota, dapat ditemukan di dalam putusan pengadilan, yaitu Putusan MA No. 2437 K/Pid.Sus/2011, yang menjelaskan mengenai saksi mahkota sebagai berikut:

Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHAP mengenai Saksi mahkota (kroongetuide), namun berdasarkan perspektif empirik maka Saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada Saksi yang berstatus Terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan. Menurut Prof. Dr. Loebby Loqman, S.H., M.H., dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Saksi mahkota adalah kesaksian sesama Terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan.

Lantas, apa yang dimaksud dengan saksi mahkota? Disarikan dari artikel Definisi Saksi Mahkota, saksi mahkota adalah istilah untuk tersangka/terdakwa yang dijadikan saksi untuk tersangka/terdakwa lain yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana.

Menurut Albert Aries, S.H., M.H. (penulis sebelumnya), istilah saksi mahkota ini sesungguhnya lahir dari pengembangan praktik Pasal 142 KUHAP tentang pemisahan perkara oleh penuntut umum (splitsing), yang berbunyi:

Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.

Lebih lanjut, Albert menjelaskan bahwa praktik pemisahan perkara (splitsing) oleh jaksa penuntut umum untuk beberapa pelaku ini dikarenakan minimnya saksi dalam perkara tersebut. Praktik splitsing ini dianggap sebagian pakar hukum sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Menurut Albert, alasannya karena praktik splitsing tersebut telah membenturkan asas-asas hukum pidana yang berlaku universal, yaitu di satu sisi memberikan hak ingkar bagi terdakwa,^[1] namun di sisi lainnya memberikan ancaman pidana bagi pelaku lain (dalam suatu perbuatan yang sama), yang karena pemisahan perkara (splitsing) tersebut ditetapkan menjadi saksi yang dapat untuk memberikan keterangan palsu di bawah sumpah^[2], sehingga praktik splitsing tersebut dinilai bertentangan dengan asas Non Self Incrimination.

Pengertian Justice Collaborator

Lalu, apa yang dimaksud dengan justice collaborator? Istilah justice collaborator dalam literatur hukum Indonesia dapat kita temukan dalam SEMA 4/2011, yang penyusunannya terinspirasi dari Pasal 37 Konvensi PBB Anti Korupsi. Dalam praktiknya, SEMA memang seringkali dibuat untuk mengisi kekosongan hukum yang belum diakomodir oleh peraturan perundang-undangan yang ada.

Dalam Angka 9 SEMA 4/2011 disebutkan bahwa pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator adalah yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu yang dimaksud dalam SEMA 4/2011 yaitu tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang dan tindak pidana lainnya yang terorganisir dan menimbulkan ancaman terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat.

Adapun syarat-syarat lain agar seorang pelaku tindak pidana tertentu dapat ditentukan sebagai justice collaborator adalah:^[3]

1. Mengakui kejahatan yang dilakukannya;
2. Bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut;
3. Memberikan keterangan saksi dalam proses peradilan.

Perbedaan Saksi Mahkota dengan Justice Collaborator

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah dan konsekuensi antara saksi mahkota dan justice collaborator memiliki perbedaan yang jelas.

Saksi mahkota muncul sebagai akibat dari pemisahan perkara (splitsing) yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap beberapa pelaku yang diduga terlibat dalam tindak pidana, sehingga salah satu pelaku dapat memberikan kesaksian terhadap pelaku lainnya dalam perkara yang berbeda (begitu pula sebaliknya).

Sementara itu, justice collaborator adalah pelaku tindak pidana tertentu (bukan pelaku utama) yang secara sukarela dan atas inisiatifnya bersedia untuk mengakui kejahatan dan membantu mengungkap tindak pidana dengan cara memberikan keterangan sebagai saksi.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami , semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003);
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Putusan:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2437 K/Pid.Sus/2011.

^[1] Pasal 175 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”)

^[2] Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (“KUHP”)

^[3] Angka 9 huruf a Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang bekerjasama (justice Collaborators) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu